Desakan itu, menurut Ketua DPR Marzuki Ali, karena DPR merasa kritikan Djoko soal kunjungan kerja para wakil rakyat ke luar negeri sudah berada di luar kewenangannya sebagai seorang duta besar.
“Saya dukung, malah agak lebih ekstrim lagi ya. Menlu harus menegur keras dan menindak duta besarnya itu. Kalau tidak ditarik itu sama saja dengan pelecehan terhadap DPR. Ingat lho DPR itu lembaga negara yang sejajar dengan presiden,” tegas Marzuki menjawab matanews.com, Selasa 26 April 2011.
Marzuki menilai, tugas seorang duta besar adalah sebagai wakil negara untuk di luar negeri, bukannya malah mengurusi para representatif rakyat dalam negeri. Meskipun Djoko pernah menjadi anggota DPR, sambung politisi Partai Demokrat itu, bukan berarti dia berhak mengeritisi DPR periode sekarang.
“Memang dia juga sudah pernah di DPR, tapi kan kondisinya sudah lain antara DPR masa dia dengan yang sekarang. Tugas-tugasnya pun berbeda,” terang Marzuki.
Menurutnya, tak selalu kunjungan ke luar negeri itu buruk. Marzuki menerangkan bahwa terkadang ada beberapa tugas yang dilakukan demi memenuhi panggilan dari negara yang mengundang para wakil rakyat dan ada pula undangan yang tak bisa ditolak.
Misalnya kunjungannya ke China, baru-baru ini, dalam rangka memenuhi undangan dari perdana menteri dan ketua parlemen negara tirai bambu tersebut. Namun, pada saat yang hampir bersamaan itu pula, Marzuki mendengar kritikan Djoko soal kunker DPR ke luar negeri. Karenanya sebagai Ketua DPR, dia merasa tersinggung.
“Nggak enak juga saya mendengarnya waktu sedang berada di China. Itu pun sebetulnya bukan urusan dia. Pak Djoko tidak tepat posisinya mengeritik kita, dia kan di pemerintahan jauh di bawah levelnya dan nggak tahu persis kerja DPR apa saja,” tutupnya.
Sebelumnya Djoko mengeritisi kunker DPR ke luar negeri karena dianggapnya sering tidak tepat waktu dan sasaran yang ingin dicapai tidak jelas.
“Misalnya berkunjung ke negara-negara di Eropa pada musim panas. Padahal, pada waktu itu anggota Dewan di Eropa sedang masa reses dan tidak ada di tempat,” ujar Djoko.
Menanggapi pernyataan tersebut, Wakil Ketua DPR bidang Politik dan Keamanan Priyo Budi Santoso meminta agar SBY segera menarik Djoko dari Kedutaan Besar RI di Swiss. Alasannya karena mantan anggota dewan dari Fraksi PAN itu dianggap tak layak mengeritik DPR.
“Kalau yang mengeritik masyarakat atau LSM, itu bisa diterima,” imbuh Priyo.
http://matanews.com/2011/04/26/tak-tarik-djoko-sby-lecehkan-dpr/
==================================================
Para Dubes Harus Contoh Dubes Swiss, Tolak Kunjungan Anggota DPR!
Jakarta - Para Duta Besar (Dubes) harus mencontoh Dubes RI untuk Swiss Djoko Susilo yang berani menolak kedatangan rombongan studi banding DPR. Sudah jelas kunjungan kerja dan studi banding yang dilakukan wakil rakyat di Senayan sia-sia.
"Yang dilakukan Dubes Swiss berani dan patut diapresiasi. Jarang pejabat publik berani menolak, apalagi dalam kapasitas Duta Besar. Kita mengapresiasi," kata anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan saat dimintai tanggapan, Selasa (18/4/2011).
Dubes Swiss, yang juga pernah duduk di Komisi I DPR, tahu bahwa studi banding yang dilakukan DPR itu tidak substansial untuk kerja legislasinya.
"Jadi Dubes lain harus berani menolak juga. Sebenarnya hal yang tidak jauh berbeda kita lakukan. Kita pernah pernah menyurati kedutaan asing di Indonesia agar tidak memberikan persetujuan karena tidak jelas orientasinya," imbuhnya.
Abdullah menjelaskan, seharusnya di masa reses anggota dewan itu menemui konstituennya. Membangun komunikasi dan menyerap aspirasi, bukan menghabiskan uang negara untuk jalan-jalan berbalut studi banding.
"Kalau memang niat menjalankan tugas negara, misalnya Komisi I itu pergi ke Somalia, di sana ada WNI yang disandera perompak," tuturnya.
Selama ini, dari penelitian ICW soal hasil studi banding atau kunjungan kerja DPR, tidak pernah menjadi rujukan dalam menyusun legislasi. "Sama sekali tidak disentuh," tegasnya.
Sebelumnya Dubes Swiss Djoko Susilo menolak mentah-mentah rencana sejumlah anggota dewan yang hendak datang ke Swiss. Alasannya karena waktu yang dipilih saat parlemen negara tersebut sedang reses.
"Ada yang mau datang, sebenarnya baru penjajakan akan ke sini. Tapi saya katakan nggak bisa, karena mereka reses," kata Duta Besar RI di Swiss, Djoko Susilo, kepada detikcom, Selasa (19/4).
Djoko tidak ingat dari komisi berapa anggota DPR yang akan berkunjung. Yang jelas, pemilihan waktu yang diajukan jelas tidak akan efektif.
(ndr/fay)
detik.com
Parlemen Spanyol Reses, Komisi X DPR RI di Madrid Cengangas-Cengenges
Jakarta - Kasihan rakyat Indonesia dibohongi DPR terus-menerus. Kunjungan Komisi X DPR RI ke Spanyol itu 100% bodong. Pihak parlemen Spanyol tak tahu-menahu. Mereka juga sedang reses!
Demikian informasi dari Masindo di Madrid, yang diterima detikcom seusai acara tatap muka rombongan Komisi X DPR RI dengan masyarakat di aula KBRI Madrid, Senin malam atau Selasa (26/4/2011) WIB.
"Di tanah air mereka berdalih studi banding, kunjungan kerja. Faktanya? Parlemen Spanyol sedang sepi. Nggak ada orang. Mereka sedang reses, liburan," ujar Masindo.
Menurut Masindo, acara tatap muka malam itu sebenarnya menurut undangan yang diterima masyarakat dari KBRI Madrid adalah tatap muka dengan Menteri Pertanian, yang sedang kunjungan kerja untuk mempromosikan minyak sawit di pasar Eropa.
"Ini situasi luarbiasa, heboh, dan menarik perhatian masyarakat di Madrid. Tahu-tahu ada rombongan Komisi X DPR RI. Kasak-kusuk yang beredar, mereka baru tiba di Madrid sore itu juga dan sudah menjadwalkan diri malam itu untuk tatap muka dengan masyarakat. Akhirnya acara digabung," beber Masindo.
Masindo menanyakan apakah kelakuan Komisi X DPR RI itu bukan korupsi terang-terangan? Mereka menggunakan uang negara tidak sesuai peruntukannya, bahkan fiktif.
Lanjut Masindo, rombongan Komisi X DPR RI ke Spanyol ini berjumlah 21 orang dan membawa istri segala, termasuk Eko Patrio.
"Masyarakat di tanah air perlu menggugat kunjungan Komisi X ini ke pengadilan atas sangkaan korupsi atau KPK turun tangan. Mereka cengangas-cengenges, tak ada agenda, karena parlemen Spanyol reses. Indikasi korupsinya sangat kuat, pelesiran pakai uang pajak!" pungkas Masindo.
http://www.detiknews.com/read/2011/04/26/152036/1625946/10/parlemen-spanyol-reses-komisi-x-dpr-ri-di-madrid-cengangas-cengenges?9911022
==================================================
DPR udah menganggap dirinya mahluk Mulia dan Penguasa..
Bubarkan DPR !
