KHILAFIAH & BIDAH, Ustadz Tengku Zulkarnain

Penjelasan mengenai khilafiah dan bidah.

Sumber : Ceramah Ustadz Tengku Zulkarnain di Youtube.
File bentuk aac (Audio) yang bisa di putar dengan Media Player Classic

Link Download :

http://www.4shared.com/file/leb_YJvUba/KHILAFIAH__BIDAH_ustadz_Tengku.html?

Jelaskan Polemik KTP-el, Komisi II Panggil Mendagri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR telah memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk menjelaskan polemik dan simpang siur permasalahan KTP elektronik (KTP-el). 

Komisi II menginginkan mendagri bisa mengklarifikasi pernyataannya terkait server, pemalsuan KTP-el, pengosongan kolom agama dan beberapa hal lainnya yang dinilai cukup membingungkan masyarakat.

"Kami sudah mengundang Pak Mendagri untuk hadir ke Komisi I. Harusnya kemarin, tapi beliau tidak bisa, kami masih menggu dalam waktu dekat ini," kata Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria usai melakukan inspeksi mendadak ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Jakarta, Selasa (25/11).

Riza mengatakan, hampir sebulan kepemimpinan Tjahjo di Kemendagri, cukup banyak pernyataan politikus PDIP tersebut yang mengundang pertanyaan. Sebagai mitra kerja Komisi II, menurut dia, mendagri harus memberikan penjelasan. Agar tidak ada kesalahpahaman dan perbedaan persepsi dalam menyikapi isu terkini menyangkut pemerintahan dalam negeri.

"Soal KTP-el yang dihentikan sementara, informasi yang menjelaskan soal server di luar negeri. Selama sebulan ini kami mendengar menyaksikan langsung kebijakan yang dibuat mendagri perlu dijelaskan agar pak menteri tidak mendapatkan informasi yang salah," kata Riza.

Dari sidak yang dilakukan, Riza berpendapat ada ketidakcocokan antara pernyataan mendagri dengan kenyataan di lapangan. Karena itu dia menyarankan mendagri segera melakukan klarifikasi.

"Kami menyarankan untuk lebih hati-hati memberikan informasi. Apalagi menyampaikan keluar, karena apa pun yang disampaikan oleh seorang menteri dapat memberikan missed informasi dan membuat kegaduhan," ujarnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sebelumnya mengatakan, dirinya mendapatkan informasi tentang server e-KTP yang berada di luar negeri. Banyaknya masalah seputar teknis KTP-el membuat Mendagri mengeluarkan kebijakan moratorium pencetakan KTP-el hingga Januari 2015.

Tjahjo Kumolo Vs Fadli Zon mengenai E-KTP (Yang mana yang benar )

Usai Cek Server e-KTP, Fadli Zon Serang Mendagri Tjahjo

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyerang Mendagri Tjahjo Kumolo. Menurut dia ucapan Tjahjo soal server e-KTP ada di luar negeri tak berdasar. Dia meminta Tjahjo melakukan sidak ke kantor server di Kemendagri, di Kalibata, dan di Batam.

"Kami kesini sekaligus untuk mengklarifikasi sesungguhnya server e-KTP tidak berada di luar negeri, dan pernyataan Pak Menteri itu sungguh membingungkan karena jika benar ada di luar negeri tentu membahayakan kepentingan nasional sehingga membuat simpang siur dan harus diluruskan," jelas Fadli di kantor Dukcapil Kalibata, Jaksel, Selasa (25/11/2014).

Fadli yang ditemani anggota DPR dari Komisi II ini menyampaikan, kedatangan mereke ke tempat server guna mengklarifikasi polemik dan pernyataan Mendagri tentang server yang berada di luar negeri. 

"Tadi juga sudah kita lihat dan perhatikan dengan mempratikkan secara langsung faktanya semua telah berjalan akurat dan data yang direkam telah sesuai sama seperti ditingkat kelurahan, baik data mata biometric, sidik jari, semua datanya sama sehingga tidak ada masalah," jelas Fadli.

"Dan tadi keterangan dari Pak Dirjen ada 145 juta data e-KTP yang sudah dikirim langsung oleh kami ke daerah dan 172 juta data yang sudah kami rekam di sini. Hal ini menimbulkan pernyataan apa alasan Mendagri untuk mengentikan e-KTP sampai waktu yang tidak ditentukan ada juga yang bilang penghentian selama dua bulan. Kehadiran kami di sini sebagai anggota DPR untuk melakukan pengawasan dan kontrol dari pemerintah. Terlepas dari program e-KTP ini mengalami kasus segala macam," jelasnya.

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews

Kurikulum 2013 kacau karena sesuai dengan kualitas Mentrinya

Cara Pacaran udah masuk Kurikulum 2013

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Materi gaya pacaran sehat terdapat  di buku pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan untuk kelas XI Kurikulum 2013. Materi ini menjadi polemik yang ramai diperbincangkan, Selasa, (14/10).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh mengatakan realitas sosial memperlihatkan 'pacaran' ada di tengah masyarakat Sehingga tidak bisa pacaran pada siswa dilarang dan dicegah 100 persen. 

Justru yang bisa dilakukan hanya memberikan petunjuk agar tidak melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu perlu rambu-rambu agar tak kebablasan.

Menerbitkan buku yang berisi rambu-rambu agar pacaran tidak kebablasan saja, terang Nuh, dimarahi, apalagi memberikan pelajaran  sex education. "Makanya diberikan bahasa yang lebih enak didengar, sebab mendengar sex education sudah mengerikan, lalu dipakai saja istilah pemahaman sistem reporoduksi,"terangnya.


Dalam buku tersebut terdapat gambar anak laki-laki berpeci sedang berbincang dengan anak perempuan berjilbab, Nuh menyatakan, kalau memang ada yang keberatan dengan gambarnya nanti gambar bisa diganti dengan yang lain. "Misalnya diganti dengan gambar gundul, "katanya.

Kemendikbud, ujar Nuh, mendengar semua pendapat dengan baik. "Gambar bisa direvisi tahun depan,"ujarnya.


====================================
Bahkan dengan gambar sepasang remaja muslim di buku tersebut, dianggap biasa olehnya. Seharusnya dia tahu bahwa dalam ajaran islam, Pacaran itu dilarang. Generasi muda yang seharusnya di isi dengan ilmu2 yang berguna malah di dekatkan dengan jurang2 yang berbahaya.
LIBERALISASI ISLAM KINI SEMAKIN GENCAR 

kurikulum 2013, campur aduk banyak pelajaran dalam satu buku, sehingga target pembelajaran dan kualitas pembelajaran semakin buyar, ditambah dengan sisipan-sisipan yang buruk seperti diatas.

Ganti kurikulum sepertinya hanya seperti sebuah proyek uang bagi sebagian pihak, namun korbannya adalah para murid dan orang tua.
======================================

Dianggap Menyesatkan Umat Islam, Ulil Masuk Daftar Hitam Imigrasi Malaysia

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Aktivis Muslim liberal, Ulil Abshar Abdalla dilarang pemerintah Malaysia untuk menghadiri sebuah diskusi di Kuala Lumpur. Rencananya, Ulil akan menjadi pemateri bertajuk 'Tentangan Fundamentalisme Agama di Abad Ini' yang bakal dihelat di Bukit Damansara pada Sabtu (18/10).

Dilansir dari the Malaysian Insider, nama Ulil masuk dalam daftar hitam imigrasi Malaysia. Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi seperti dikutip dari New Straits Times mengakui telah melarang pendiri Jaringan Islam Liberal (JIL) tersebut masuk ke negaranya lantaran pemikirannya yang tidak sejalan dengan akidah.

Karena itu, keputusan pemerintah melarang Ulil masuk ke negaranya sudah tepat. "Dia akan menyesatkan umat Islam di negara ini jika saya membolehkannya untuk menyebarkan pemikiran liberalnya di sini."

Ulil sangat menyayangkan keputusan pemerintah Malaysia. Dampaknya, ia tidak bisa menghadiri diskusi yang digelar IRF (Islamic Renaissance) itu. Padahal, diskusi itu diadakan dengan tujuan untuk membendung ajaran fundamentalis yang semakin berkembang di negeri jiran itu.

"Persatuan Ulama Malaysia mengajukan protes terhadap keikutsertaan saya dalam acara tersebut. Dan saya sekarang dilarang memasuki Malaysia," kata lulusan Harvard University tersebut. "Saya sedih pelarangan ini terjadi pada waktu Ketika masyarakat Muslim membutuhkan dialog yang lebih untuk membendung radikalisme di tengah mereka."

============================

Sebuah keputusan yang bagus dari Malaysia. Tokoh seperti Ulil ini dan jaringan liberalnya adalah wadah untuk  menggerogoti kaum muslim. Kampanye2 mereka isinya hanya orasi untuk mengkritik2 islam habis2 an. Jangan harap mereka melakukan pembelaan terhadap islam, karena yang mereka pelajari adalah bagaimana melawan ajaran islam.

kampanye ketuhanan jesus oleh rekan saifudin ibrahim kepada awam

Masih dalam acara yang sama, setelah pendeta saifudin dan fitnahnya terhadap islam,  kini giliran rekan saifudin berkampanye kepada orang awam mengenai ketuhanan yesus dan kesalahan islam dan Al-quran dalam memahami jesus.

Jesus itu Tuhan sebagai manusia katanya. Ketika dia lapar, dia makan, ketika bersedih dia berdoa. Tapi dia lupa menjelaskan kepada siapa jesus berdoa.

Alqur'an membolehkan meniduri TKI ( Fitnah pendeta Saifudin Ibrahim)

Pendeta yang sering mengaku Mantan Islam dan bekas guru islam ini membuat pembodohan dan fitnah kepada orang2 awam. Beliau mengatakan bahwa TKI kita mendapat pelecehan di arab saudi karena islam dalam alqur'an membolehkan meniduri TKI. Dengan memelintir ayat al-quran tentang hamba sahaya. Hamba sahaya dalam Al-qur'an adalah kondisi dahulu atas orang2 yang menjadi tawanan atau para budak yang dimerdekakan dan menjadi pembantu / hamba sahaya.(Islam melarang perbudakan).
Kedudukan TKI jelas berbeda karena mereka berasal dari negara yang merdeka dan berdaulat. Sistem hubungan mereka dengan majikan juga diatu dalam peraturan2 yang jelas. TKI disana untuk bekerja dan menciptakan sebuah sistem untuk saling menguntungkan, bukan untuk diperbudak atau dilakukan sesuka hati.

Kelihatannya Pendeta ini memanfaatkan isu 2 TKI untuk menjelekkan Islam dan menyebarkan fahamnya.

Re post: BBC the toughest place to be :A BINMAN (JAKARTA)

Assalamu'alaikum


Berhubung karena ada beberapa request pasword di
http://greeneers.blogspot.com/2012/02/download-highres-single-full-bbc_2354.html?showComment=1407254852535#c567292640400784852

sementara saya sudah lupa paswordnya karena file itu saya upload beberapa tahun yang lalu.

Kini Film dokumenter kembali saya upload lagi agar anda semua bisa melihatnya lagi

semoga bermanfaat

===============
pasword : greeneers
link download :
http://www.4shared.com/archive/AMA6vHSjba/Jakarta_bin_man.html?
==============

file .7z merupakan file kompresi dari 7 zip, bisa di extract dengan winrar , 7zip atau lainnya

Video Dua Jurnalis Dipenggal ISIS Rekayasa AS?

REPUBLIKA.CO.ID, DOHA — Munculnya video pemenggalan dua kepala jurnalis Amerika Serikat (AS) James Foley dan Steven Situleh kelompok Islam radikal Islamic State of Iraq and Syiriah (ISIS) beberapa waktu lalu dinilai hanya rekayasa. Hal tersebut seperti dilaporkan saluran Al Jazeerasebagaimana dilansir Arabnews, Sabtu (6/9).

Video tersebut dibuat oleh AS agar dapat dijadikan dalih untuk intervensi Barat terhadap Suriah. Laporan Al Jazeera dikatakan Foley, korban pemenggalan pertama seperti memainkan peran juara bukan sebagai korban. Dari pelacakan gerakan matanya, Foley sedang membaca teks dari autocue.

Selanjutnya video eksekusi terhadap Sotloff, dalam video tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan baik selama maupun pernyataan selama eksekusi.

Foley sebelumnya bekerja di Departemen Luar Negeri AS. Oleh karena itu, Foley kemungkinan memiliki hubungan dengan intelijen. Hal tersebut bisa jadi bekerjasama dalam pembuatan video tersebut.

Al Jazeera mengklaim bahwa video pemenggalan dua jurnalis AS tersebut dapat digunakan untuk membenarkan perang masa depan. Hal itu seperti yang pernah dilakuan oleh presiden AS sebelumnya George Bush dengan dasar Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal. Sehingga pada tahun 2003, AS melakukan invasi ke Irak yang membuat negara tersebut hancur lebur.

Test Marbun: Mengilangkan seragam muslim & coba membenturkannya dengan pakaian betawi

Ahok, Bawahan, dan Seragam Muslim

Oleh: Didi Purwadi
Redaktur Republika Online

Tanggal 14 Juli ketika umat Islam sedang khusyu menjalankan ibadah puasa Ramadhan, surat edaran kontroversial itu dilayangkan oleh kepala dinas pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun.

Surat edaran nomor 48/SE/2014 tentang pakaian seragam sekolah yang ditandatangani langsung oleh Lasro Marbun itu menghapuskan aturan pengenaan seragam Muslim yang selama ini selalu dikenakan siswa sekolah dasar dan menengah setiap hari Jumat.

Namun, tak butuh waktu lama, kebijakan kontroversial itu langsung menuai protes. Dan alhamdulillah, Basuki Tjahaja Purnama selaku pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta langsung meresponnya dengan membantah pihaknya tidak pernah tahu soal kebijakan nyelenehtersebut.

"Enggak! Enggak ada aturan dari aku itu," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, ketika ditanya soal kebijakan  pengenaan baju Betawi (sadariah untuk pria dan encim untuk wanita) menggantikan baju Muslim yang selama ini dikenakan oleh siswa setiap hari Jumat.

Ahok pun mengaku baru tahu ada kebijakan tersebut dari pesan singkat (SMS) warga, meski surat edaran Lasro Marbun tertera tembusannya ke Plt Gubernur DKI Jakarta.

"Saya saja enggak tahu (awalnya). Dapat SMS masuk dari warga, baru saya tahu. Saya juga bingung, orang miskin bagaimana caranya kalo harus pake sadariah," kata Ahok.

‘Sejak Lama’Terlepas dari surat edaran kontroversial tersebut, upaya untuk membuat siswa Muslim tidak bisa mengenakan seragam Muslim, khususnya jilbab bagi siswa muslimah, sudah berlangsung sejak lama.

Pada akhir 1980-an, siswi yang mengenakan jilbab diancam akan dikeluarkan dari sekolah. Alasannya karena siswa dilarang menambah ‘asesoris’ pada seragam sekolah dan jilbab dipandang sebagai asesoris tersebut.

Para siswi yang mengenakan jilbab saat itu pun mendapat stigma-stigma negatif. Mulai dari isu ‘jilbab beracun’, ‘orang berjilbab kepalanya botak’, hingga ‘pakai jilbab kampungan’. Belum lagi kebijakan foto ijazah yang mengharuskan telinga harus terlihat sehingga jilbab mau tidak mau harus dilepas.

Teranyar kasus Anita Whardani pada awal 2014. Siswi SMAN 2 Denpasar, Bali, itu mengaku disuruh pindah sekolah gara-gara niatnya mengenakan jilbab.

Belum lagi aturan yang mengharuskan logo OSIS pada kantong seragam siswa harus terlihat. Aturan tersebut secara tidak langsung melarang siswi mengenakan jilbab yang menutupi dada sesuai tuntunan syariat. Dengan kata lain itu, aturan itu secara halus melarang siswi Muslim berjilbab.

Berkaca dari kasus-kasus tersebut, pantas rasanya mencurigai ‘niat terselubung’ di balik surat edaran kontroversial yang diteken Lasro Marbun tersebut.  

Sanksi TegasLasro Marbun kepada atasannya, Ahok, memang sudah berjanji akan mengevaluasi surat edaran yang mengundang kontroversi tersebut.

"Jadi saya baru tanya ke Pak Lasro. Ini isi BBM-nya,'Lapor Pak, kami tidak memaksakan Pak. Dan, terus kami monev (monitor dan evaluasi). Pasca-Lebaran kami evaluasi lagi Pak. Saya sudah kumpulkan seluruh kepsek supaya tidak memaksakan penerapan Permendikbud No 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah, disesuaikan dengan sikon murid.Saya akan evaluasi'," kata Ahok seperti dikutip media.

Sebenarnya tidak hanya sebatas evaluasi atas surat edaran kontroversial tersebut. Ahok pun harus berani memberikan sanksi tegas kepada Lasro Marbun, bawahannya yang meneken surat edaran kontroversial tersebut, karena bertindak tanpa sepengetahuan Ahok.

Karena jika merunut pernyataan Ahok yang mengaku tidak tahu soal surat edaran tersebut, maka Lasro Marbun bisa dikata mengeluarkan kebijakan tanpa sepersetujuan Ahok yang merupakan atasannya.

Sementara, umat Islam tetap harus kritis karena masalah-masalah seperti ini pasti akan selalu muncul di kemudian hari. Wallahu a’lam bish-shawabi.

Jakarta Post Hina Umat Islam pada Bulan Ramadhan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam (PKTTI) Universitas Indonesia (UI), Abdul Muta'ali menilai, Jakarta Post telah menghina umat Islam melalui sebuah karikatur yang tidak pantas diterbitkan. Menurut dia, koran berbahasa Inggris tersebut terpaksa melakukannya dengan tujuan tertentu.

Pasalnya, Jakarta Post selama ini, tidak berhasil menggoyahkan ideologi politik Islam di Pilpres 9 Juli besok. "Saya kira, umat Islam Indonesia sudah sangat cerdas. Kaum Muslim Indonesia sudah bisa memetakan media cetak dan elektronik mana yang konstruktif dan mana yang destruktif," kata Muta'ali saat dihubungi Republika Online, Senin (7/7) malam WIB.

Dia menyoroti media yang sering lantang menyuarakan hak asasi manusia (HAM) dan mengkritisi konsep gender dalam Islam, ternyata justru mendestruktif nilai-nilai demokrasi. "Hal ini justru terbukti tanpa umat Islam harus tunjuk jari," sentil Mutaali.

Menurut Mutaali, aksi provokatif Jakarta Post tidak dilakukan karena kecolongan. Dia menyatakan, publikasi karikatur itu tak akan dilakukan oleh media yang tidak ada jaringan maknanya.

Yang membuatnya kecewa, tindakan itu dilakukan pada saat umat Islam tengah menunaikan ibadah puasa. "Yang lebih miris, hal ini dilakukan pada bulan suci Ramadhan," ungkap Mutaali.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Hj. Tutty Alawiyah menyatakan, umat Islam harus menelusuri siapa pembuat karikatur dan apa maksud di balik pesan yang berisi sangat menghina kaum Muslim tersebut.

"Umat Islam di manapun, di dunia ini pasti akan tersinggung apabila melihat karikatur yang berisi penghinaan sangat mendasar, dan merendahkan umat Islam."

Karikatur koran Jakarta Post, edisi Kamis, 3 Juli lalu, menuai kecaman di dunia maya. Dalam edisi yang dimuat di halaman 7, memuat karikatur dengan gambar simbol Islam dalam ukuran yang cukup besar di rubrik Opini. Itu setelah karikatur tersebut menggambarkan bendera berlafaz 'laa ilaha illallah' dengan logo tengkorak yang terpasang di bendera.

Tidak sekadar itu, lafaz tahlil tersebut dipadukan dengan bendera tengkorak khas bajak laut. Kemudian, tepat di tengah tengkorak, tertera tulisan 'Allah, Rasul, Muhammad'.

Gambar tersebut memuat karikatur dalam beberapa adegan. Adegan pertama menampilkan lima orang dalam posisi berlutut dengan mata tertutup kain dalam posisi berlutut di tanah dan tangannya terikat di belakang dalam posisi ditodong senjata.

Di belakang ke lima orang itu berdiri seorang pria berjenggot serta bersorban sambil mengacungkan senjata laras panjang ke arah mereka, seolah-olah siap melakukan eksekusi.

MESJID JUGA PUNYA HAK UNTUK MENOLAK/MENERIMA SESEORANG

Ahok Heran Ditolak Masuk ke Masjid di Jakarta 

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku heran atas penolakan beberapa masjid di Jakarta terhadap kunjungannya. Menurut dia, penolakan ini jauh berbeda saat ia menjabat sebagai Bupati Belitung Timur.

"Di Jakarta, masih ada masjid yang tak mau menerima saya," kata Basuki di Pondok Pesantren Khairul Ummah Masjid At-Taqwa di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu, 2 Juli 2014. Hanya saja, Ahok menolak menyebut pengurus masjid mana saja yang menolak kedatangannya.

Ahok menuturkan penolakan tersebut lantaran agama yang dianutnya. Beberapa masjid menolak kedatangan Ahok dalam rangka Safari Ramadan. Padahal, saat menjadi bupati, kata dia, sebanyak 93 persen warga Belitung Timur beragama Islam.

Di Belitung Timur, ia mengisahkan, warga menjunjung tinggi persatuan tanpa membedakan agama. Ia berharap kunjungannya ke Pesantren Khairul Ummah dapat membuka jalan silaturahmi dengan masjid dan pesantren lain. "Silaturahmi sangat penting meski kita berbeda keyakinan," ujarnya di hadapan hadirin.

Ahok mengisi Ramadan kali ini dengan bersafari ke sepuluh masjid di Ibu Kota. Dia akan blusukan ke masjid untuk berbuka puasa bersama dengan warga. Selain bersama warga, Ahok pun dijadwalkan berbuka puasa dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lima kantor wali kota.

LINDA HAIRANI
====================

Ahok bukanlah seorang suci atau imam yang semua mesjid harus bisa menerimanya. Ahok juga harus bisa menghargai keputusan mesjid dari pada membawa masalah ini seolah-olah menjadi masalah sara.

Astaghfirullah! Pemerintah Tiongkok Larang Muslim Xinjiang Puasa

Jakarta - Pemerintah Tiongkok melarang PNS, murid dan guru muslim di Xinjiang melakukan puasa Ramadan. Larangan ini disampaikan melalui website dan siaran resmi pemerintah.

Seperti dilansir oleh channelnewsasia.com, Rabu (2/7/2014) Partai Komunis yang berkuasa di Tiongkok resmi menganut aliran atheis, dan sejak bertahun-tahun telah membatasi ibadah puasa di Xinjiang, provinsi bagi minoritas Uighur. Uighur merupakan minoritas muslim di Xinjiang.

Sejumlah departemen pemerintahan mengeluarkan pengumuman di situs mereka bahwa mulai akhir pekan ini puasa Ramadan dilarang. Misalnya seperti yang tertera dalam situs departemen perdagangan di Turfan "PNS dan siswa tidak boleh berpuasa dan melakukan kegiatan yang bersifat keagamaan".

Radio dan TV pemerintah juga mengumumkan hal serupa, yaitu melarang anggota partai, guru dan orang-orang muda mengambil bagian dalam kegiatan Ramadan.

"Kami mengingatkan semua orang bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk berpuasa Ramadan," demikian bunyi peringatan tersebut.

Selain itu Biro cuaca di Qaraqash di Barat Daya Xinjiang mengatakan dalam situsnya bahwa sesuai dengan instruksi dari otoritas yang lebih tinggi, diperintahkan kepada semua staf dan pensiunan untuk tidak berpuasa selama bulan Ramadan.

Tiongkok telah melakukan larangan puasa ini sejak beberapa tahun lalu dengan alasan kesehatan karyawan pemerintahan.

Juru bicara minoritas muslim Kongres Uighur, Dilxat Raxit mengatakan pemerintah di Uighur memerintahkan warganya ikut program makanan gratis pada hari Senin depan dan akan melakukan inspeksi terhadap warganya yang puasa.

"Tiongkok mengambil langkah-langkah koersif, membatasi keyakinan muslim Uighur dan akan menciptakan lebih banyak konflik," ucap Dilxat.

"Kami meminta pemerintah untuk memberikan kebebasan bagi muslim Uighur dan berhenti memberikan tekanan politik saat Ramadan," tambahnya.

sumber: detik.com

Timses Jokowi-JK Hapusan Kolom Agama di KTP, PBNU Menolak

 

 

REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menentang keras rencana penghapusan kolom agama dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diwacanakan oleh tim pemenangan Joko Widodo–Jusuf Kalla.

“Kita ambil contoh paling sederhana. Ketika terjadi kecelakaan di mana keluarga korban belum bisa dihubungi, penanganannya di rumah sakit, entah perawatan atau pemulasaran jenazah jika meninggal dunia, harus dilakukan sesuai dengan agama korban. Nah kalau keluarga korban belum bisa dihubungi, petugas mengetahui agama dari mana kalau bukan dari KTP?” ujaar Sekretaris Jenderal PBNU H Marsudi Syuhud di Jakarta, Kamis (19/6).

Dari uraian yang disampaikannya, Marsudi menegaskan, organisasinya menentang keras rencana penghapusan kolom agama dari KTP. “Ini menyangkut kepentingan masyarakat pemegang KTP,” tambahnya.

Terkait alasan tim pemenangan Jokowi-JK, jika penghapusan kolom agama di KTP untuk kepentingan menjamin kebebasan beragama di Indonesia, dengan tegas Marsudi membantahnya. Diakuinya, tidak terdapat korelasi antara kebebasan beragama dengan pencantuman agama di dalam KTP.

“Undang-undang secara tegas menjamin kebebasan beragama masyarakat, tapi tidak tidak bisa diartikan kebebasan secara liar. Masyarakat harus memilih salah satu agama yang diakui di Indonesia, pilih mana yang sesuai dengan keyakinannya,” saran Marsudi.

Salah seorang tim pemenangan Jokowi-JK, Siti Musda Mulia, dalam diskusi mengenai visi misi capres bertajuk 'Masa Depan Kebebasan Beragama dan Kelompok Minor di Indonesia' di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/6), mengatakan, pihaknya menjanjikan penghapusan kolom agama di KTP jika pasangan ini terpilih. Alasannya, keterangan agama di kartu identitas justru dapat disalahgunakan.

“Saya setuju kalau kolom agama dihapuskan saja di KTP, dan Jokowi sudah mengatakan pada saya bahwa dia setuju kalau memang itu untuk kesejahteraan rakyat,” kata Musda.

Kader PDIP siapkan perlindungan untuk warga Dolly

PDIP Siapkan Kader untuk Lindungi Dolly

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Jawa Timur, Wisnu Sakti Buana mencemaskan aparat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kota Surabaya, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan melakukan tindakan kekerasan saat eksekusi penutupan lokalisasi Dolly pada 19 Juni 2014.

Jika hal itu sampai terjadi, Wisnu mengatakan kader PDIP akan berada paling depan untuk melindungi masyarakat Dolly.

“Kalau caranya seperti itu maka (kader) PDIP akan berada disana melindungi masyarakat Dolly. Mereka tidak melakukan kesalahan dan menggantungkan hidup disana,” ujarnya kepada Republika, Sabtu (24/5). 

Potensi gesekan antara warga dengan aparat, diakui Wisnu kemungkinan besar terjadi. Pasalnya warga cemas setelah melihat Pemkot Surabaya tidak menepati janjinya memberikan pendapatan terhadap warga yang terkena dampak penutupan sebelumnya, seperti di Morokrembangan, Klalahrejo, Sememi dan Dupak Bangunsari.

Selain itu, Wisnu yang juga menjabat wakil wali kota Surabaya ini mengatakan, dari hasil turun ke lapangan yang dilalukannya, ia mendapati pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya tidak pernah duduk bersama dengan warga.

Dinsos hanya mendata di dua rukun tetangga (RT), padahal warga yang terkena dampak penutupan lokalisasi Dolly berada di lima rukun warga (RW).

Ia juga kecewa saat mendapati bahwa hanya camat setempat dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya yang mendampinginya saat terjun ke lapangan. Sementara Dinsos yang menjadi ujung tombak tidak hadir.

Warga sendiri, jelas Wisnu, telah sepakat dengan penutupan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara itu.

“Asalkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan jaminan pendapatan untuk warga yang terkena dampak penutupan. Permintaan itu diajukan karena kalau hanya memberikan uang pesangon kan bisa habis dalam sebulan,” ujarnya.

Hasil pertemuan antara Wisnu dan warga diakuinya sudah disampaikan secara lisan kepada Risma. Rencananya laporan tertulis akan disampaikan Senin (26/5) mendatang.
Laporan ini dinilainya harus segera dilaporkan karena Wisnu takut laporan yang didapat Risma saat ini kurang tepat.

=============

Udah merusak mental masyarakat, kini Kader PDIP ingin mereka di beri jaminan pendapatan

Sebagian besar dana kampanye JK 2014 dari sumbangan perusahaan-perusahaan

Jokowi Hanya Sumbang Rp 3 Juta untuk Kampanye, Jusuf Kalla Rp 0

Jakarta - Capres Joko Widodo ikut menyumbangkan dananya untuk kampanye Pilpres yang berlangsung 4 Juni-5 Juli. Sumbangan dari Jokowi terbilang kecil hanya Rp 3 juta, dibanding penerimaan dana kampanye Jokowi-JK secara keseluruhan Rp 44,5 milar.

Berdasarkan daftar penerima sumbangan dana kampanye Jokowi-JK dari KPU, Kamis (5/6/2014), tercatat Jokowi menyumbangkan dana kampanye dalam bentuk uang sebesar Rp 3 juta. Sementara Jusuf Kalla masih Rp 0 alias belum tampak ikut menyumbang.

Sumbangan Jokowi sebesar Rp 3 juta itu, jauh lebih kecil angkanya dibandingkan uang yang dikeluarkan capres Prabowo Subianto untuk tim kampanyenya yang mencapai Rp 5 miliar. Meski secara keseluruhan justru dana kampanye Jokowi-JK yang besar, Rp 44,5 miliar dan Prabowo-Hatta hanya Rp 10 miliar.

Sumbangan lain yang masuk ke bendahara tim kampanye nasional Jokowi-JK ada yang berasal dari perusahaan, dan sisanya dari ribuan penyumbang yang mengirimkan sumbangan melalui 3 rekening atas nama Joko Widodo-Jusuf Kalla di Bank BRI, BCA dan Mandiri.

Sebelumnya, laporan penerimaan dana kampanye periode I untuk pasangan Jokowi-JK itu telah diserahkan ke KPU pada Selasa (3/6) lalu. Penting dicatat, daftar yang dilaporkan adalah penerimaan awal per tanggal 31 Mei-3 Juni.

KPU memperkenankan kedua pasangan capres menerima lagi sumbangan dana kampanye pada masa kampanye 4 Juni-5 Juli. Nantinya, paling lambat 14 hari sejak berakhirnya masa kampanye, mereka diminta melaporkan lagi penerimaan dan penggunaan dana kampanye ke KPU.

========================
Semoga rakyat tidak di kelabui dengan menyebut bahwa dana capres JK berasal dari sumbangan masyarakat lewat rekening mereka. Itu tentu tidak ada apa2nya dibanding suntikan dari pengusaha2. Terus imbalannya nanti apa ya ?

Lancangnya PDIP instruksikan kadernya monitor khotbah jum'at

MUI kecam PDIP soal pengawasan khotbah Jumat

MERDEKA.COM. Pengawasan terhadap masjid dan merekam semua materi khotbah Jumat yang diinstruksikan salah satu tim pemenang pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), Eva Kusuma Sundari kepada seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menuai kritik.

Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menilai apa yang dilakukan politisi perempuan asal PDIP itu terlalu berlebihan. Tindakan over itu bisa memicu rasa ketidaknyamanan umat muslim yang menjalankan ibadah.

"Itu (mengawasi masjid) berlebihan dan terlalu over produktif. Kalau sampai itu tetap dilakukan, bisa melukai perasaan umat Islam," kata salah satu Ketua MUI Jawa Timur Najib Hamid, Surabaya, Minggu (1/6).

Menurut mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur ini, instruksi Eva Kusuma yang memerintahkan kader-kader partai berlambang kepala banteng moncong putih yang beragama Islam agar mengawasi masjid-masjid dan khotbah Jumat di seluruh Tanah Air, adalah tidakan yang sangat tidak wajar dan bisa memicu konflik jelang Pilpres 2014.

Selama ini, kata Najib, khotib Jumat selalu menyampaikan materi-materi kebaikan sesuai tuntutan agama Islam. "Jika dalam khotbahnya ada khotib atau imam menyampaikan materi-materi politik yang mengarah ke kampanye hitam, itu bukan imam, melaikan tukang fitnah," tegas dia.

Dalam setiap khotbahnya, lanjut dia, dasar materi khotbah yang disampaikan khotib itu adalah Alquran dan hadis yang berkaitan erat dengan ahklak dan semua amal ibadah manusia untuk kebaikan, bukan untuk urusan politik.

"Apalagi sampai menyudutkan orang lain, yang jelas ini dilarang oleh agama, karena su'udzon kepada orang lain, wong agama itu selalu memerintahkan untuk khusnudzon (berbaik sangka). Jadi sangat tidak wajar, jika ibadah disangkut pautkan dengan urusan politik praktis," tegas dia lagi.

Artinya, masih kata dia, materi khotbah yang disampaikan para imam dan khotib itu selalu mengajak kebaikan. "Lalu kalau sampai ada yang mengamati, kemudian melaporkan itu sebagai tindakan tidak wajar. Yang memata-matai salat Jumat itu sendiri, berarti memang tidak berniat untuk ibadah, karena kosentrasi mencatat materi khotbah," tandasnya.

Lebih bijak, Najib mengimbau agar di Pilpres 9 Juli mendatang, semua pihak tidak mencampuradukan masalah agama dengan urusan politik. "Kampanye hitam, tidak akan masuk ke wilayah masjid sebagai ibadah. Oleh sebab itu, tidak perlu ada instruksi untuk memata matai orang yang sedang menjalankan ibadah."

Najib memastikan, kalau juru khotbah bukan juru kampanye politik yang selalu menyerang lawan-lawan politiknya. "Niat orang ke masjid adalah untuk beribadah menuju jalan kebaikan bukan kesesatan," tandas Najib.

Seperti diketahui, pada akun twitter @news_pdip, memosting info terkait pengawasan masjid-masjid, khususnya khotbah Jumat "Para pendukung #JKWJK diharapkan membawa alat perekam saat ceramah sholat jumat, jika ada kampanye hitam bisa dilaporkan dan jadi alat bukti."

Kemudian informasi pada 29 Mei, @news_pdip kembali memosting instruksi "Ketua dpc pdip jaktim instruksikan khusus kpd kader dan pendukung #JKWJK yg muslim utk sholat jumat besok dan memantau penceramah jumat-an."

Instruksi yang ditulis PDIP melalui akun twitter ini, juga dibenarkan oleh salah satu tim pemenangan Jokowi-JK, Eva Kusuma Sundari. Alasan dilakukan pengawasan terhadap masjid-masjid itu, karena dikhawatirkan menjadi tempat kampanye hitam.

Eva membeberkan, salah satu yang sudah menjalankan instruksi itu adalah DPC PDIP Jakarta Timur, yang dikomandoi William Yani. "Hal ini dilakukan karena serangan kepada Jokowi-JK banyak dilakukan di masjid-masjid," kata Eva Jumat lalu di Jakarta.

https://id.berita.yahoo.com/mui-kecam-pdip-soal-pengawasan-khotbah-jumat-114700658.html

Protes anti-Cina meluas di Vietnam

Protes anti-Cina digelar di kawasan industri di Vietnam Selatan tatkala perselisihan kedua negara mengenai wilayah teritorial Laut Cina Selatan menguat.

Laporan menyebutkan sejumlah pabrik telah dibakar dan dijarah, tetapi belum jelas berapa jumlahnya.

Protes dimulai pada Senin (12/05) malam dan semakin menyebar ke sejumlah wilayah pada Selasa (13/05).

Aktivis Vietnam melakukan demonstrasi ke kantor kedutaan besar Cina di Hanoi pada Minggu (11/05) dan Selasa (13/05).

Protes terjadi setelah Cina menempatkan sebuah alat pengeboran sebagai bagian dari rencana pendirian kilang minyak di wilayah yang berjarak 120 mil laut dari pesisir Vietnam.

Wilayah yang dekat dengan Kepulauan Paracel masih menjadi sengketa Cina dan Vietnam.

Tindakan Cina memicu protes dari pemerintah Vietnam, yang meminta agar alat pengeboran tersebut segera ditarik kembali.

Tabrakan kapal

Pekan lalu, insiden Kliktabrakan dilaporkan terjadi antara kapalmilik dua negara, di tengah seruan Vietnam untuk menghalangi pemasangan instalasi alat pengeboran.

Sebelumnya, KlikAS memperingatkan tindakan Cina tersebut 'provokatif'.

Dalam percakapan melalui telepon, Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi bahwa AS memiliki "kekhawatiran yang besar" terhadap perkembangan yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan.

Di sisi lain, Wang mendesak Kerry agar lebih obyektif melihat masalah tersebut, seperti disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina.

source: BBC

Perjuangan Tifatul Sembiring Merebut Satelit yang dulu di jual Murah

intriknews.com  "Dari Tual terbang ke Bali. Dulu jual sekarang beli." Itulah pantun yang tiba-tiba diucapkan seorang tokoh saat berada di dalam lift kantor pusat Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Penandatanganan kontrak Program Satelit BRI antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Space System/Loral. LLC, dan Arianespace di Jakarta (28/4) akan membuat micro banking terbesar di dunia ini sebagai satu-satunya bank yang memiliki satelit sendiri. Rencananya satelit itu akan diluncurkan di Guyana Perancis pada tahun 2016.

Sejak Indosat dijual kepada asing di tahun 2002, maka kavling orbit satelitnya yang milik Indonesia juga ikut terjual. Dengan penandatanganan itu maka kavling orbit di slot 150.5 Bujur Timur tempat dulu Satelit Palapa C2 pernah mengorbit dapat kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN dalam Manufacturing Hope-nya mengakui untuk merebut kavling tersebut tidaklah mudah, sulit, dan sangat sulit. “BRI (dan kita semua) sangat berterima kasih kepada Menkominfo Tifatul Sembiring. Beliaulah yang berada di depan untuk berjuang mendapatkan kembali kavling satelit itu. Tentu juga mendapat dukungan penuh Bapak Presiden SBY. Perjuangan satelit ini tidak kalah heroiknya dibanding perjuangan mendapatkan Inalum tahun lalu.”

Perlu diketahui bahwa lokasi BRIsat adalah orbit terbaik. Menurut Dahlan Iskan orbit ini mestinya hanya bisa diisi 360 satelit. Karena mereka harus dideretkan di tiap derajat dari 360 derajat keliling bumi. Orbit ini jadi rebutan semua negara. Saking banyaknya negara yang mengincarnya, sampai-sampai kompromi harus dilakukan. Lokasi yang mestinya diisi 360 satelit itu kini sudah diisi lebih dari 900 satelit! Alangkah padatnya. Alangkah berjejalnya. Betapa penuhnya orbit itu. Satelit dari seluruh dunia. Itulah sebabnya apa yang dilakukan BRI ini sungguh heroik! Terlambat sedikit, lokasi tersebut bisa jatuh ke negara lain.

Sebagaimana diberitakan Merdeka.com (28/2) Tifatul Sembiring sebelum penandatanganan tersebut pernah mengisyaratkan akan mencabut pengelolaan slot satelit 150,5 BT dari Indosat ke BRI. "Kita optimalkan jatah satelit untuk kepentingan 'Merah Putih'. Indosat kan saat ini kepemilikannya mayoritas asing," kata Tifatul.

Tifatul merealisasikan janjinya dengan menerbitkan surat dengan nomor B-297/M.KOMINFO/SP.02.01/03/2014 tertanggal 26 Maret 2014 yang menyatakan hak pemanfaatan filling satelit di slot orbit 150,5 BT untuk Indosat tak diperpanjang. Dengan demikian BRI telah mengantongi izin khusus pengelolaan satelit per tanggal 1 September 2015, lansir IndoTelko.

Menteri yang terpilih sebagai Anggota DPR RI di Pemilu 2014 dari Dapil Sumatera I ini pernah menyarankan kerjasama antara BRI dan Indosat nantinya adalah Indosat cukup menyewa transponder satelit ke BRI.

Ini kerja besar kali kesekian menteri berdarah batak itu dalam mengedepankan kepentingan bangsa. Sebelumnya di tahun 2011 Tifatul pernah dikritik dan diprotes habis ketika mengultimatum Research In Motion (RIM), perusahaan Kanada yang mengeluarkan layanan Blackberry, untuk menutup akses situs porno. Tifatul bergeming. Dalam akun twitternya Tifatul berujar, “Kalau ada nasionalisme di dada kita & ingin jd bangsa berwibawa, pasti sebagian kita akan setuju poin2 yg saya sampaikan tentang ‪#‎RIM‬.”

Saat ini, negeri ini, sejatinya butuh pejabat dengan nasionalisme dan patriotisme yang tinggi agar tidak ada lagi aset-aset yang dijual kepada asing dengan harga murah dan tidak mengedepankan kepentingan rakyat banyak. (hs)

http://www.intriknews.com/2014/05/perjuangan-tifatul-sembiring-merebut.html

Gerakan '50 Ribu' untuk RS Indonesia di Gaza

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rumah Sakit Indonesia (RS INDONESIA) kini berdiri indah dan megah di wilayah terblokade Gaza, Palestina. Semua atas izin pertolongan Tuhan Yang Maha Esa dan semangat rakyat Indonesia tentunya.

Kini mari rapatkan barisan bersama SLANK, WALI, NAIF, Vadi Akbar, Ombat Tengkorak Band, SORE, White Shoes & the Couples Company, Relawan Cilik kami Salma dan sahabat kami dari WANADRI untuk melengkapi alat kesehatan RS INDONESIA melalui gerakan Rp 50 ribu/orang dan hanya untuk WNI, karena MER-C menutup bantuan asing untuk program ini.

Bantuan donasi untuk Alat Kesehatan RS INDONESIA di Gaza Palestina dapat disalurkan melalui:
BNI Syariah: 08.111.929.73
BCA: 686.0153.678
BRI: 033.501.0007.60308

MER-C Indonesia
Jl. Kramat Lontar No. J-157, Senen, Jakarta Pusat 10440
Telp-Fax : 021-3159235-3159256
HP : 0811 99 0176
Email : merc@indosat.net.id
Website : www.mer-c.org
Facebook : RSIndonesia
Twitter : @RSIndonesia
Instagram : @rsindonesia

Bachtiar Nasir: Bila Tercapai, Koalisi Partai Islam akan Menjadi Kekuatan Dahsyat

Jakarta (SI Online) - Tokoh Islam dan pimpinan partai Islam menggelar acara Forum Koalisi Politik Islam, di kediaman almarhum pengusaha Hasyim Ning, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2014) lalu.

Ketua tim penggerak acara tersebut, Ustaz Bachtiar Nasir mengatakan bahwa koalisi partai Islam menjadi harapan umat Islam.

"Koalisi akan memberi harapan kepada umat karena suara mereka ada yang menampung, karena kalau suara umat tidak ada aspirasinya khawatir mereka kecewa," ujar Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) ini.

Bila koalisi partai Islam ini tercapai, kata ustaz Bachtiar, akan menjadi kekuatan yang dahsyat, kekuatan umat yang diwakili para tokohnya.

"Kita berharap kekuatan ini sungguhan bukan pepesan kosong, ini ibarat gelombang yang semakin besar dan akan dikhawatirkan oleh musuh-musuh Islam," katanya.

Acara Forum Koalisi Politik Islam tersebut memang belum menghasilkan kesepakatan adanya koalisi partai Islam, namun para tokoh parpol berjanji akan membawa hasil pertemuan ke rapat internal masing-masing partai.

Tokoh-tokoh Islam yang hadir siap berjuang mengajak umat jika koalisi ini disepakati oleh partai-partai Islam. 

Selain Ustaz Bachtiar Nasir, hadir pula dalam pertemuan itu antara lain, mantan Ketua MPR RI Amien Rais, Ketua MUI Pusat KH Cholil Ridwan, Sekjen FUI KH Muhammad Al Khaththath, Wasekjen PBNU Masduki Baidhowi, Presiden PKS Anis Matta, Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid, Sekretaris MPP DPP PAN Azwar Abu Bakar, Bendahara Umum PKB Bahrudin Nasori, Waketum PPP Emron Pangkapi dan sejumlah politisi PBB.

red: adhila

Mega dan Jokowi Berkumpul dengan Dubes AS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri dan Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan di kediaman Jacob Soetojo di Jl Sircon G 73 Perumahan Permata Hijau, Jakarta Selatan. Pertemuan di rumah pengusaha kaya tersebut dimulai sejak sekitar pukul 19.30 WIB. 

Entah apa yang menjadi topik pembicaraan dalam pertemuan tersebut. Namun, Plt Kabiro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi DKI Jakarta, Heru Budihartono yang ikut mendampingi Jokowi ke rumah Jacob menampik bila pertemuan ini berkaitan dengan pilpres. "Kunjungan ini cuma ramah tamah dan silaturahim saja," ujarnya, Senin (14/4).

Pertemuan malam ini Juga dihadiri sejumlah diplomat asing. Antara lain, pejabat dari kedubes AS dan negara lainnya. Beberapa kendaraan dinas diplomat yang tampak parkir di depan rumah Jacob adalah  CD 12 (Kedubes AS), CD 15 (Vatikan), CD 18 (Myanmar), CD 19 (RRC), CD 48 (Turki), dan CD 108 (Peru).

Puluhan Tahun sudah Partai Islam tidak bisa bersatu.... Apakah di PILPRES 2014 tetap sama ??

2014 ini Batas kepercayaan saya terhadap partai Islam. JIka tidak bisa bersatu juga, maka sesunggungnya belum layak mereka menamakan partai Islam.

Dicari: Tokoh Pemersatu Parpol Islam

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil hitung cepat membuka potensi gabungan partai berbasis Islam untuk mengusung calon presiden (capres) sendiri. Untuk menuju ke arah sana, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar menilai harus ada tokoh yang bisa menjadi pemersatu.

"Ada tokoh yang bisa menjadi solidarity maker," ujar Marwan, seusai acara diskusi di Cikini, Jakarta, Ahad (13/4). Namun, menurut dia, sampai saat ini belum menemukan tokoh yang dapat memenuhi kriteria tersebut.

Marwan mengatakan, semua baru mencoba untuk bersatu, bahkan muncul desakan dari beberapa tokoh Islam untuk merajut kerja sama antara partai berbasis Islam. Namun, ia mengatakan, usaha itu masih jauh.

"Kalau ibarat rumah, belum masuk rumah, masih di luar rumah. Sehingga pembicaraan serius itu belum ada," kata dia.

Potensi untuk mengusung capres dari gabungan partai berbasis Islam memang terbuka. Dari hasil hitung cepat Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menunjukkan PKB mendapat perolehan suara 9,07 persen. Partai Amanat Nasional (PAN) meraih 7,65 persen, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 6,32 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 6,9 persen. Sementara Partai Bulan Bintang mengumpulkan 1,43 persen.

Gabungan suara ini bisa menembus syarat presidential threshold. Hanya saja Marwan menilai masih ada ganjalan untuk menggabungkan partai berbasis Islam.

Menurut dia, masih ada ego tersendiri dari masing-masing partai. Seperti masing-masing partai yang mengusung calon sendiri. Sehingga ia mengatakan, komunikasi tidak terjalin dengan intensif. "Politik serba mungkin, tapi peluangnya tipis," ujar dia.

sumber: Republika

2.000 WARGA SUMUT BAKAR LAHAN HUTAN RIAU

MedanBisnis - Pekanbaru. Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan menuding ada 2.000 orang asal Sumatera Utara (Sumut) membakar hutan di Riau. Kawasan yang dibakar Cagar Biosfer.

"Kita buka-bukaan sajalah di sini. Tidak perlu ditutup-tutupi. Sekarang ini ada 2.000 warga asal Sumatera Utara yang membuka kawasan hutan di Cagar Biosfer di Riau. Mereka merambah kawasan hutan lalu membakar lahan untuk perkebunan sawit," kata Menhut Zulkifli Hasan, di Posko Tanggap Darurat, Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Rabu (5/3). Menhut menjelaskan, warga Sumut itu sengaja didatangkan untuk merambah hutan di zona inti Cagar Biosfer. Hasil kayunya dijual dan lahannya dibakar untuk perkebunan sawit. "Bisa Anda bayangkan, bus bisa masuk ke dalam kawasan zona inti Cagar Biosfer. Dan jumlah orangnya, yaitu tadi, 2.000 orang," kata Menhut. Sayangnya, Menhut tidak menjelaskan secara detail, kapan warga asal Sumut itu didatangkan untuk menjarah kawasan Cagar Biosfer. Tidak juga dijelaskan dari mana jumlah 2.000 orang itu didapatkan. Luas kebakaran hutan dan lahan di Riau dalam sepekan terakhir kian bertambah. Dari sebelumnya 7.900 hektare, kini mencapai 11.500 hektare.Humas BNPB Agus Wibowo mengungkapkan, data luasan kebakaran hutan dan lahan dihimpun dari tim pemadaman kebakaran yang langsung ke lokasi."Hitungan itu berdasarkan laporan tim pemadaman yang ada di lokasi. Bisa jadi kebakaran lebih luas lagi dari data yang terhimpun," kata Agus.(dcn) sumber : http://medanbisnisdaily.com/news/read/2014/03/06/82988/2000_warga_sumut_bakar_lahan_di_riau/#.Ux5qdj-Szw8

Berhasilkah gerakan Milyuner missionaris invasi Padang (Sumbar)?

 Akan Berhasilkah Misi James Riyadi Bangun RS Siloam di Padang?

PADANG (voa-islam.com) - Sungguh sangat luar biasa. Usaha James Riyadi mengembangkan agama Kristen, bahkan Sumatera Barat yang menjadi pusat Islam akan didirikan proyek rumah sakit, mall, hotel, sekolah Kristen. James Riyadi akan membangun rumah sakit, dan sekolah Kristen di daerah-daerah pusat Muslim, serta sudah mengalokasikan dana $ 100 juta dollar setiap tahun.

Sementara itu, peletakan batu pertama pem­bangunan kawasan terpadu Lippo Group di Kota Padang yang terdiri dari rumah sakit, sekolah kristen, mall dan hotel dilaksanakan Jumat, 10 Mei 2013 lalu.

Acara peletakan pertama tersebut dihadiri oleh Ketua DPD RI Irman Gusman, Menko Kesra Agung Laksono, Kepala BNPB Syamsul Maarif, mantan Menko Kesra Azwar Anas, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Ketua Dewan Syuro PKS Hilmi Aminuddin, Walikota Padang Fauzi Bahar, Owner Lippo  Group James Riady, Presiden Lippo Group Theo L Sambuaga dan lainnya.

Pasca peletakan batu pertama muncul penolakan dari berbagai pihak atas rencana pendirian RS Siloam dan proyek Lippo Group lainnya di lokasi yang sama. Proyek tersebut ditolak karena diduga kuat terselubung misi kristenisasi oleh barisan misionaris di dalamnya. Hingga kini masih terjadi perde­batan tentang proyek ini.

Bagi ormas Islam yang berada di bawah nau­ngan Majelis Ulama Indonesia (MUI) penolakan terhadap rencana investasi RS Siloam dan bisnia lainnya oleh Lippo  Group di Kota Padang adalah 'harga mati'. Karena derasnya penolakan dari Ormas Islam hingga kini tidak ada kelan­jutan dari proyek terpadu milik Lippo Group tersebut.

DPRD Kota Padang pada sidang pari­purna, Selasa (12/11/2013) menyetujui dan mensahkan Ranperda Inves­tasi Rumah Sakit (RS) Siloam beserta sekolah, mal dan hotel yang akan dibangun Lippo Group di Jalan Khatib Sulaiman Padang menjadi Perda.

Perda tersebut mengenyampingkan aspirasi  Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan seluruh Ormas Islam dan tokoh masya­rakat yang menolak investasi tersebut.

Persetujuan, atas investasi RS Siloam itu dilakukan secara voting oleh DPRD Padang dengan suara yang mendukung investasi RS Siloam 28 orang dan yang tidak mendukung atau menolak enam orang.

Fraksi yang  mendukung investasi Lippo Group tersebut adalah, Fraksi PAN, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PBB, Fraksi Golkar dan Fraksi Hanura). Hanya Fraksi PKS menolak, dan seorang anggota Fraksi Partai Demokrat Gustin Pramona. Sedangkan satu orang anggota DPRD Padang dari Fraksi PPP Maidestal Hari Mahesa abstain. Mereka yang menolak investasi itu, karena diduga investasi ada misi misionaris di belakangnya.

Fraksi PKS, meskipun menolak, sebelumnya Ketua Dewan Syuro PKS, Hilmi Aminuddin dan Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno menghadiri peletakan batu pertama. Penolakan FPKS itu, tak lain, sesudah reaksi yang keras dari masyarakat Padang.

Akankah Padang  dan Sumatera Barat menjadi wilayah Kristen seperti missi dari Pendeta James Riyadi yang merupakan murid dari Pendeta Evengelis Patt Robertson, yang sangat anti Islam di Amerika? (haluan/afgh/voa-islam.com)

Beraninya Ahok Tuduh Muhammadiyah Munafik, Soal Prostitusi

Ahok Tuduh Muhammadiyah Munafik, Soal Prostitusi

 ASATUNEWS - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seperti orang linglung. Wakil Gubernur DKI Jakarta itu tidak mengerti mengapa PP Muhammadiyah menolak usulan pembangunan lokalisasi prostitusi di DKI.

Ahok pun mengaku tidak setuju dengan legalisasi prostitusi. Namun, menurutnya masyarakat DKI tidak perlu munafik menutupi keberadaan prostitusi yang kian menjamur di Ibukota.

"Saya juga nggak setuju ada legalisasi prostitusi. Persoalannya, jangan munafik, emang nggak ada prostitusi di DKI?? Ngapain munafik? Itu aku nyindir aja," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (31/12).

Sebelumnya, Koordinator Divisi Dakwah Khusus Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, Agus Tri Sundari mengatakan, Muhammadiyah menolak keras ide Ahok membangun lokalisasi prostitusi di Jakarta. Menurutnya, prostitusi seharusnya tidak dikembangkan, melainkan diberantas hingga ke akarnya. | nbw.com/MJF 

http://www.asatunews.com/berita-16750-ahok-tuduh-muhammadiyah-munafik-soal-prostitusi.html

=====================================================
Tahu nggak ya ahok arti munafik ? tahu nggak ya dia soal Amar ma'ruf nahi Munkar ?

Ide Ahok makin gila-gilaan

- Menghilangkan kolom Agama di KTP
- Mendukung lokalisasi Prostitusi di Jakarta