Timses Jokowi-JK Hapusan Kolom Agama di KTP, PBNU Menolak

 

 

REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menentang keras rencana penghapusan kolom agama dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diwacanakan oleh tim pemenangan Joko Widodo–Jusuf Kalla.

“Kita ambil contoh paling sederhana. Ketika terjadi kecelakaan di mana keluarga korban belum bisa dihubungi, penanganannya di rumah sakit, entah perawatan atau pemulasaran jenazah jika meninggal dunia, harus dilakukan sesuai dengan agama korban. Nah kalau keluarga korban belum bisa dihubungi, petugas mengetahui agama dari mana kalau bukan dari KTP?” ujaar Sekretaris Jenderal PBNU H Marsudi Syuhud di Jakarta, Kamis (19/6).

Dari uraian yang disampaikannya, Marsudi menegaskan, organisasinya menentang keras rencana penghapusan kolom agama dari KTP. “Ini menyangkut kepentingan masyarakat pemegang KTP,” tambahnya.

Terkait alasan tim pemenangan Jokowi-JK, jika penghapusan kolom agama di KTP untuk kepentingan menjamin kebebasan beragama di Indonesia, dengan tegas Marsudi membantahnya. Diakuinya, tidak terdapat korelasi antara kebebasan beragama dengan pencantuman agama di dalam KTP.

“Undang-undang secara tegas menjamin kebebasan beragama masyarakat, tapi tidak tidak bisa diartikan kebebasan secara liar. Masyarakat harus memilih salah satu agama yang diakui di Indonesia, pilih mana yang sesuai dengan keyakinannya,” saran Marsudi.

Salah seorang tim pemenangan Jokowi-JK, Siti Musda Mulia, dalam diskusi mengenai visi misi capres bertajuk 'Masa Depan Kebebasan Beragama dan Kelompok Minor di Indonesia' di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/6), mengatakan, pihaknya menjanjikan penghapusan kolom agama di KTP jika pasangan ini terpilih. Alasannya, keterangan agama di kartu identitas justru dapat disalahgunakan.

“Saya setuju kalau kolom agama dihapuskan saja di KTP, dan Jokowi sudah mengatakan pada saya bahwa dia setuju kalau memang itu untuk kesejahteraan rakyat,” kata Musda.

Kader PDIP siapkan perlindungan untuk warga Dolly

PDIP Siapkan Kader untuk Lindungi Dolly

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Jawa Timur, Wisnu Sakti Buana mencemaskan aparat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kota Surabaya, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan melakukan tindakan kekerasan saat eksekusi penutupan lokalisasi Dolly pada 19 Juni 2014.

Jika hal itu sampai terjadi, Wisnu mengatakan kader PDIP akan berada paling depan untuk melindungi masyarakat Dolly.

“Kalau caranya seperti itu maka (kader) PDIP akan berada disana melindungi masyarakat Dolly. Mereka tidak melakukan kesalahan dan menggantungkan hidup disana,” ujarnya kepada Republika, Sabtu (24/5). 

Potensi gesekan antara warga dengan aparat, diakui Wisnu kemungkinan besar terjadi. Pasalnya warga cemas setelah melihat Pemkot Surabaya tidak menepati janjinya memberikan pendapatan terhadap warga yang terkena dampak penutupan sebelumnya, seperti di Morokrembangan, Klalahrejo, Sememi dan Dupak Bangunsari.

Selain itu, Wisnu yang juga menjabat wakil wali kota Surabaya ini mengatakan, dari hasil turun ke lapangan yang dilalukannya, ia mendapati pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya tidak pernah duduk bersama dengan warga.

Dinsos hanya mendata di dua rukun tetangga (RT), padahal warga yang terkena dampak penutupan lokalisasi Dolly berada di lima rukun warga (RW).

Ia juga kecewa saat mendapati bahwa hanya camat setempat dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya yang mendampinginya saat terjun ke lapangan. Sementara Dinsos yang menjadi ujung tombak tidak hadir.

Warga sendiri, jelas Wisnu, telah sepakat dengan penutupan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara itu.

“Asalkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan jaminan pendapatan untuk warga yang terkena dampak penutupan. Permintaan itu diajukan karena kalau hanya memberikan uang pesangon kan bisa habis dalam sebulan,” ujarnya.

Hasil pertemuan antara Wisnu dan warga diakuinya sudah disampaikan secara lisan kepada Risma. Rencananya laporan tertulis akan disampaikan Senin (26/5) mendatang.
Laporan ini dinilainya harus segera dilaporkan karena Wisnu takut laporan yang didapat Risma saat ini kurang tepat.

=============

Udah merusak mental masyarakat, kini Kader PDIP ingin mereka di beri jaminan pendapatan

Sebagian besar dana kampanye JK 2014 dari sumbangan perusahaan-perusahaan

Jokowi Hanya Sumbang Rp 3 Juta untuk Kampanye, Jusuf Kalla Rp 0

Jakarta - Capres Joko Widodo ikut menyumbangkan dananya untuk kampanye Pilpres yang berlangsung 4 Juni-5 Juli. Sumbangan dari Jokowi terbilang kecil hanya Rp 3 juta, dibanding penerimaan dana kampanye Jokowi-JK secara keseluruhan Rp 44,5 milar.

Berdasarkan daftar penerima sumbangan dana kampanye Jokowi-JK dari KPU, Kamis (5/6/2014), tercatat Jokowi menyumbangkan dana kampanye dalam bentuk uang sebesar Rp 3 juta. Sementara Jusuf Kalla masih Rp 0 alias belum tampak ikut menyumbang.

Sumbangan Jokowi sebesar Rp 3 juta itu, jauh lebih kecil angkanya dibandingkan uang yang dikeluarkan capres Prabowo Subianto untuk tim kampanyenya yang mencapai Rp 5 miliar. Meski secara keseluruhan justru dana kampanye Jokowi-JK yang besar, Rp 44,5 miliar dan Prabowo-Hatta hanya Rp 10 miliar.

Sumbangan lain yang masuk ke bendahara tim kampanye nasional Jokowi-JK ada yang berasal dari perusahaan, dan sisanya dari ribuan penyumbang yang mengirimkan sumbangan melalui 3 rekening atas nama Joko Widodo-Jusuf Kalla di Bank BRI, BCA dan Mandiri.

Sebelumnya, laporan penerimaan dana kampanye periode I untuk pasangan Jokowi-JK itu telah diserahkan ke KPU pada Selasa (3/6) lalu. Penting dicatat, daftar yang dilaporkan adalah penerimaan awal per tanggal 31 Mei-3 Juni.

KPU memperkenankan kedua pasangan capres menerima lagi sumbangan dana kampanye pada masa kampanye 4 Juni-5 Juli. Nantinya, paling lambat 14 hari sejak berakhirnya masa kampanye, mereka diminta melaporkan lagi penerimaan dan penggunaan dana kampanye ke KPU.

========================
Semoga rakyat tidak di kelabui dengan menyebut bahwa dana capres JK berasal dari sumbangan masyarakat lewat rekening mereka. Itu tentu tidak ada apa2nya dibanding suntikan dari pengusaha2. Terus imbalannya nanti apa ya ?

Lancangnya PDIP instruksikan kadernya monitor khotbah jum'at

MUI kecam PDIP soal pengawasan khotbah Jumat

MERDEKA.COM. Pengawasan terhadap masjid dan merekam semua materi khotbah Jumat yang diinstruksikan salah satu tim pemenang pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), Eva Kusuma Sundari kepada seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menuai kritik.

Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menilai apa yang dilakukan politisi perempuan asal PDIP itu terlalu berlebihan. Tindakan over itu bisa memicu rasa ketidaknyamanan umat muslim yang menjalankan ibadah.

"Itu (mengawasi masjid) berlebihan dan terlalu over produktif. Kalau sampai itu tetap dilakukan, bisa melukai perasaan umat Islam," kata salah satu Ketua MUI Jawa Timur Najib Hamid, Surabaya, Minggu (1/6).

Menurut mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur ini, instruksi Eva Kusuma yang memerintahkan kader-kader partai berlambang kepala banteng moncong putih yang beragama Islam agar mengawasi masjid-masjid dan khotbah Jumat di seluruh Tanah Air, adalah tidakan yang sangat tidak wajar dan bisa memicu konflik jelang Pilpres 2014.

Selama ini, kata Najib, khotib Jumat selalu menyampaikan materi-materi kebaikan sesuai tuntutan agama Islam. "Jika dalam khotbahnya ada khotib atau imam menyampaikan materi-materi politik yang mengarah ke kampanye hitam, itu bukan imam, melaikan tukang fitnah," tegas dia.

Dalam setiap khotbahnya, lanjut dia, dasar materi khotbah yang disampaikan khotib itu adalah Alquran dan hadis yang berkaitan erat dengan ahklak dan semua amal ibadah manusia untuk kebaikan, bukan untuk urusan politik.

"Apalagi sampai menyudutkan orang lain, yang jelas ini dilarang oleh agama, karena su'udzon kepada orang lain, wong agama itu selalu memerintahkan untuk khusnudzon (berbaik sangka). Jadi sangat tidak wajar, jika ibadah disangkut pautkan dengan urusan politik praktis," tegas dia lagi.

Artinya, masih kata dia, materi khotbah yang disampaikan para imam dan khotib itu selalu mengajak kebaikan. "Lalu kalau sampai ada yang mengamati, kemudian melaporkan itu sebagai tindakan tidak wajar. Yang memata-matai salat Jumat itu sendiri, berarti memang tidak berniat untuk ibadah, karena kosentrasi mencatat materi khotbah," tandasnya.

Lebih bijak, Najib mengimbau agar di Pilpres 9 Juli mendatang, semua pihak tidak mencampuradukan masalah agama dengan urusan politik. "Kampanye hitam, tidak akan masuk ke wilayah masjid sebagai ibadah. Oleh sebab itu, tidak perlu ada instruksi untuk memata matai orang yang sedang menjalankan ibadah."

Najib memastikan, kalau juru khotbah bukan juru kampanye politik yang selalu menyerang lawan-lawan politiknya. "Niat orang ke masjid adalah untuk beribadah menuju jalan kebaikan bukan kesesatan," tandas Najib.

Seperti diketahui, pada akun twitter @news_pdip, memosting info terkait pengawasan masjid-masjid, khususnya khotbah Jumat "Para pendukung #JKWJK diharapkan membawa alat perekam saat ceramah sholat jumat, jika ada kampanye hitam bisa dilaporkan dan jadi alat bukti."

Kemudian informasi pada 29 Mei, @news_pdip kembali memosting instruksi "Ketua dpc pdip jaktim instruksikan khusus kpd kader dan pendukung #JKWJK yg muslim utk sholat jumat besok dan memantau penceramah jumat-an."

Instruksi yang ditulis PDIP melalui akun twitter ini, juga dibenarkan oleh salah satu tim pemenangan Jokowi-JK, Eva Kusuma Sundari. Alasan dilakukan pengawasan terhadap masjid-masjid itu, karena dikhawatirkan menjadi tempat kampanye hitam.

Eva membeberkan, salah satu yang sudah menjalankan instruksi itu adalah DPC PDIP Jakarta Timur, yang dikomandoi William Yani. "Hal ini dilakukan karena serangan kepada Jokowi-JK banyak dilakukan di masjid-masjid," kata Eva Jumat lalu di Jakarta.

https://id.berita.yahoo.com/mui-kecam-pdip-soal-pengawasan-khotbah-jumat-114700658.html