Punya Kesempatan Membalas Makian Ahok, Wahidin Pilih Mendoakan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Wali Kota Tangerang, Wahidin Halim memiliki kesempatan untuk membalas perlakuan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada 2010, lalu. Saat itu, Ahok sebagai anggota Komisi II DPR memaki Wahidin yang akan menggusur bangunan yang berada di bantaran sungai Cisadane. 

Saat ini, kata Wahidin, Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta melakukan penggusuran warga Kampung Pulo dan dia sebagai pimpinan Komisi II DPR RI. Namun, dia tidak ingin membalas Ahok.

"Sebagai mantan Wali Kota Tangerang yang pernah dimaki-maki Ahok, saya tidak memaki-maki Ahok, tapi hanya berdoa semoga Ahok sadar bahwa memimpin kota dan mengurus rakyat itu tidak gampang. Terlebih ketika mengambil kebijakan yang dinilai melukai hati nurani rakyat," kata Wahidin dalam surat Hak Jawab-nya yang diterima Republika Online (ROL), Rabu (26/8).

Wahidin memuat Hak Jawab atas pemberitaan ROL pada Senin dan Selasa, 24 dan 25 Agustus 2015 yang berjudul; “Ahok Pernah Tegur Wali Kota Tangerang Karena Ingin Gusur Warga Cina Benteng” dan “Ahok Tolak Samakan Penggusuran Kampung Pulo dengan Cina Benteng.”

Wahidin menjelaskan, kebijakan penggusuran di bantaran Cisadane 2010 tidak represif, intimidatif dan tidak menimbulkan korban fisik seperti kasus Kampung Pulo. "Serta sudah sesuai dengan aturan dan tahapan yang benar," katanya. Bahkan, pemerintah membangun komunikasi yang intens sehingga warga secara sadar membongkar bangunannya dan meninggalkan lahan tersebut. 

"Karena secara nyata bangunan tersebut telah melanggar Garis Sepandan Sungai (GSS) 20 meter yang membahayakan keselamatan warga, sedangkan saat itu sedang musim hujan yang berpotensi banjir."

Karena itu, Wahidin mengecam tindakan represif aparat dalam penggusuran Kampung Pulo yang dipimpin Ahok. "Saya, baik dalam kapasitas pribadi maupun Wakil Ketua Komisi II DPR RI dengan tegas mengecam tindakan represif tersebut," katanya. 

Dia menilai, tindakan represif dalam penggusuran warga Kampung Pulo mengakibatkan bentrok fisik dan memakan korban jiwa dari warga. Wahidin mengecam tindakan itu seperti kecaman yang banyak disampaikan oleh para tokoh, organisasi, maupun warga masyarakat lainnya. "Jadi, yang saya dan masyarakat kritisi dan kecam adalah tindakan represif aparat terhadap warga." Baca: Mantan Wali Kota Tangerang Kecam Cara Ahok Gusur Kampung Pulo 

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta menertibkan pemukiman Kampung Pulo di Jakarta Timur. Alasan penggusuran Kampung Pulo merupakan bagian dari rencana pemerintah menormalisasi sungai Ciliwung. Relokasi hari pertama, Kamis (20/8), sempat berujung bentrok karena warga tidak mendapat dana hanti rugi atas bangunan mereka.

Pemerintah DKI Jakarta menargetkan penggusuran Kampung Pulo hingga 1,8 Kilometer. Namun karena tidak dapat sekali menggusur, upaya perataan akan dilakukan setiap hari.

Sejarawan Restu Gunawan juga menyebut daerah Ahok dulunya resapan air

Ahok Vs Rizal: Terungkap, Kisah Rumah Ahok yang Diributkan  

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jakarta Basuki Tjahjana Purnama alias Ahok sewot bukan kepalang terhadap JJ Rizal, sejarawan jebolan Universitas Indonesia.

Maklum, JJ Rizal menuding kebijakan Ahok tidak humanis ketika menggusur warga Kampung Pulo pada Kamis, 20 Agustus 2015.

Dalam cuitannya, JJ Rizal mengatakan, “Kalo Ahok konsisten menggusur (warga) Kampung Pulo karena dianggap tinggal di lahan hijau/resapan, maka dia harus menggusur juga dong lingkungan rumahnya di Pantai Mutiara.” 

Pantai Mutiara merupakan lahan hasil reklamasi yang letaknnya di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. “Sejarawan gak ngerti ilmu aja, sok ngerti ilmu banjir,” katanya, Minggu, 23 Agustus 2015.  

Ahok menyarankan agar JJ Rizal datang ke Kementerian Pekerjaan Umum dan berdiskusi soal proyek antisipasi banjir Ibu Kota dengan para ahli di sana. “Datang saja ke sana, supaya pinter,” katanya.

Namun dia menolak ajakan JJ Rizal untuk berdebat soal sejarah wilayah Pluit, Pantai Mutiara, dan Pantai Indah Kapuk, kawasan hutan mangrove yang kini sudah menjadi permukiman mewah di Jakarta Utara. “Apa yang mau diperdebatkan lagi?

Nah,  siapa yang benar? Ahok atau JJ Rizal? Restu Gunawan, sejarawan yang pernah meneliti akar masalah banjir di Jakarta, punya pendapat. Penulis buku Gagalnya Sistem Kanal: Pengendalian Banjir Jakarta dari Masa ke Masa ini membenarkan sinyalemen JJ Rizal bahwa daerah Teluk Gong, Pluit, Krendang, dan sekitarnya memang dulu merupakan kawasan resapan air.

Berdasarkan hasil riset itu, penjajah Belanda membuat rencana induk tata kota Batavia pada 1913.  Pada cetak biru penanganan banjir Jakarta seratus tahun yang lalu itulah pertama kalinya pintu air Manggarai-Karet menuju utara digagas. 

Namun, zaman berubah, keinginan penguasa pun turut berubah. Restu bercerita bagaimana pemerintah Orde Baru bertindak sembrono dengan mengabaikan rencana tata ruang Jakarta. 

Pada era Presiden Soeharto, keinginan para pengusaha untuk mengembangkan kawasan permukiman mewah di bibir Teluk Jakarta tak terbendung. Pembangunan masif dan reklamasi di pantai yang sebelumnya menjadi area hutan bakau pun dimulai. “Itu semua mulai terjadi pada 1990-an,” kata Restu.

Sejak saat itulah, kata Restu, problem banjir Jakarta makin runyam. “Sebenarnya, selama pembangunan di Pluit menyesuaikan dengan masterplan semula, tidak masalah. Artinya, harus tetap memperhatikan wilayah resapan,” tuturnya.

Sebagai sejarawan, Restu rupanya punya pemahaman sendiri soal prinsip dasar penanganan banjir. “Kalau rumah manusia menggusur rumah air, ya, airnya akan ngamuk. Jadi, kalau mau bangun rumah manusia, airnya dibuatkan rumah dulu.” 

DINI PARAMITA

Ahok Mengelak rumahnya disebut serapan air oleh sejarawan Jakarta, malah menuduh komplek lain

Beda Tanggapan Ahok Terhadap Kritikan JJ Rizal dan Tommy Soeharto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merelokasi kawasan pemukiman Kampung Pulo, Jakarta Timur menuai banyak kontroversi. Tak sedikit yang mendukung, namun banyak juga yang mengecam kebijakan tersebut.

Sejarawan JJ Rizal pada Kamis (20/8) menyatakan sikap gubernur Ahok dalam penertiban warga itu tidak konsisten. Menurut Rizal, bila konsisten dalam menggusur lahan hijau atau resapan air, Ahok juga harus berani menggusur lingkungan rumahnya di Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta Utara. Kawasan Pantai Mutiara merupakan kawasan 860 hektare yang diperuntukkan bagi hutan bakau dan resapan. 

"Tapi Ahok kok malah belaga enggak tahu dan enggak berdosa tinggal di sana," ujar Rizal dalam twitter-nya @JJRizal.

Menanggapi itu, Ahok menyebut Rizal tidak mengerti apa-apa. Termasuk soal wilayah Pluit yang dimaksud. "Dia goblok, isu itu tuh adanya di Pantai Indah Kapuk (PIK). Dia nggak bisa bedain PIK dan Pluit," kata Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (21/8).

Ahok menyebut antara PIK dan Pluit berbeda jauh. Lokasi rumahnya di sekitar Muara Angke, Muara Baru yang bukan termasuk wilayah resapan air yang disebutkan Rizal.  Ia bahkan menawarkan Rizal belajar dengannya soal wilayah Pluit. "Makanya kalau mau nanya Pluit tanya gua biar agak pinter, jelas. Kasihan kalau terlalu goblok," sindirnya.

Kampung Pulo Vs Rumah Ahok : Mana yang layak di gusur

Tuding Salahi Peruntukan, Rizal: Rumah Ahok Harus Digusur

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dituding menetapkan standar ganda dan pilih kasih. Tuduhan ini dilontarkan JJ Rizal, sejarawan yang melakukan banyak penelitian mengenai Jakarta dan Betawi.

Kepada warga Kampung Pulo, Ahok--panggilan akrab Basuki, menuduhnya melanggar aturan karena bermukim di bantaran Sungai Ciliwung. Menurut Rizal, Ahok bersikap tanpa kompromi dengan menggusur dan melakukan kekerasan di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur.

"Rumah Ahok di Pluit juga menyalahi peruntukan, harusnya dibongkar juga," kata Rizal, Jumat, 21 Agustus 2015. Menurutnya, kompleks perumahan mewah Pluit dan Pantai Mutiara, berdiri di lahan yang peruntukannya hutan bakau dan resapan air. 

Pada tahun 1970-an dan 1980-an, kompleks perumahan itu dibangun oleh pengembang swasta. Berikutnya berdiri kompleks Pantai Indah Kapuk yang membabat hutan mangrove milik Departemen Kehutanan. Pemerintah Orde Baru yang represif memfasilitasi ekspansi bisnis perusahaan swasta itu. 

Tak hanya itu, Ahok disebut Rizal terlalu longgar mengizinkan reklamasi Teluk Jakarta yang dilakukan beberapa pengembang raksasa. Padahal, proyek itu ditengarai bakal menjadi bencana ekologis bagi Ibu Kota.

Rizal mengatakan cara Ahok menggusur warga Kampung Pulo justru menunjukkan wajah kota yang angkuh dan kasar. Lebih-lebih, pemerintah DKI seakan melihat masyarakat miskin dengan penuh prasangka. “Perspektif mereka ialah warga miskin sebagai sumber masalah dan kesemrawutan,” dia menjelaskan.

Rizal juga kecewa lantaran Ahok tak bisa mengakomodasi usulan alternatif penataan kawasan Kampung Pulo berbasis kampung susun yang disodorkan Komunitas Ciliwung Merdeka. 

Padahal, konsep itu merupakan intisari dari pemikiran ahli lintas disiplin. “Saya pikir konsep kampung susun sangat relevan untuk menciptakan lanskap permukiman yang dekat, bersahabat, dan mampu menjaga habitat sungai,” kata Rizal.

RAYMUNDUS RIKANG