Usai Cek Server e-KTP, Fadli Zon Serang Mendagri Tjahjo
Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyerang Mendagri Tjahjo Kumolo. Menurut dia ucapan Tjahjo soal server e-KTP ada di luar negeri tak berdasar. Dia meminta Tjahjo melakukan sidak ke kantor server di Kemendagri, di Kalibata, dan di Batam.
"Kami kesini sekaligus untuk mengklarifikasi sesungguhnya server e-KTP tidak berada di luar negeri, dan pernyataan Pak Menteri itu sungguh membingungkan karena jika benar ada di luar negeri tentu membahayakan kepentingan nasional sehingga membuat simpang siur dan harus diluruskan," jelas Fadli di kantor Dukcapil Kalibata, Jaksel, Selasa (25/11/2014).
Fadli yang ditemani anggota DPR dari Komisi II ini menyampaikan, kedatangan mereke ke tempat server guna mengklarifikasi polemik dan pernyataan Mendagri tentang server yang berada di luar negeri.
"Tadi juga sudah kita lihat dan perhatikan dengan mempratikkan secara langsung faktanya semua telah berjalan akurat dan data yang direkam telah sesuai sama seperti ditingkat kelurahan, baik data mata biometric, sidik jari, semua datanya sama sehingga tidak ada masalah," jelas Fadli.
"Dan tadi keterangan dari Pak Dirjen ada 145 juta data e-KTP yang sudah dikirim langsung oleh kami ke daerah dan 172 juta data yang sudah kami rekam di sini. Hal ini menimbulkan pernyataan apa alasan Mendagri untuk mengentikan e-KTP sampai waktu yang tidak ditentukan ada juga yang bilang penghentian selama dua bulan. Kehadiran kami di sini sebagai anggota DPR untuk melakukan pengawasan dan kontrol dari pemerintah. Terlepas dari program e-KTP ini mengalami kasus segala macam," jelasnya.
"Kami kesini sekaligus untuk mengklarifikasi sesungguhnya server e-KTP tidak berada di luar negeri, dan pernyataan Pak Menteri itu sungguh membingungkan karena jika benar ada di luar negeri tentu membahayakan kepentingan nasional sehingga membuat simpang siur dan harus diluruskan," jelas Fadli di kantor Dukcapil Kalibata, Jaksel, Selasa (25/11/2014).
Fadli yang ditemani anggota DPR dari Komisi II ini menyampaikan, kedatangan mereke ke tempat server guna mengklarifikasi polemik dan pernyataan Mendagri tentang server yang berada di luar negeri.
"Tadi juga sudah kita lihat dan perhatikan dengan mempratikkan secara langsung faktanya semua telah berjalan akurat dan data yang direkam telah sesuai sama seperti ditingkat kelurahan, baik data mata biometric, sidik jari, semua datanya sama sehingga tidak ada masalah," jelas Fadli.
"Dan tadi keterangan dari Pak Dirjen ada 145 juta data e-KTP yang sudah dikirim langsung oleh kami ke daerah dan 172 juta data yang sudah kami rekam di sini. Hal ini menimbulkan pernyataan apa alasan Mendagri untuk mengentikan e-KTP sampai waktu yang tidak ditentukan ada juga yang bilang penghentian selama dua bulan. Kehadiran kami di sini sebagai anggota DPR untuk melakukan pengawasan dan kontrol dari pemerintah. Terlepas dari program e-KTP ini mengalami kasus segala macam," jelasnya.
Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
