Pejabat yang menentang pembubaran Ahmadyah

Amien Rais

Ada Siluman Ingin Ahmadiyah Dibubarkan

Semarang - Amien Rais menilai keberadaan dan aktifitas Jemaah Ahmadiyah di Indonesia, bukan komunitas yang suka membuat onar atau mengganggu keamanan. Maka aksi kekerasan dan tuntutan untuk membubarkan mereka diyakini datang dari kelompok 'siluman'.

"Mereka (Ahmadiyah) tidak ofensif, tidak mengganggu. Biarkan saja. Saya yakin ada siluman dalam kasus ini, minta dibubarkan padahal sebenarnya tidak perlu," ujar Amien Rais usai berceramah pada pelantikan pengurus Muhamadiyah dan Aisyiyah Semarang di Aula RS Roemani, Jl singosari, Semarang, Sabtu (19/2/2011).

"Dalam kejadian kemarin (Cikeusik), ya cari pelakunya dan diproses. Begitu saja. Nggak perlu terbawa isu perlu membubarkan atau tidak," sambung mantan Ketua PP Muhamadiyah itu.
 
Bila memang mayoritas warga berkeberatan terhadap keberadaan Ahmadiyah, tentunya jalan dilampiaskan dalam bentuk kekerasan. Pengucilan komunitas tersebut di pulau terpencil juga Amien nilai terlalu berlebihan.

"Dikucilkan secara sosiologis sudah cukup. Misalnya dilarang ekspansi, mendirikan masjid yang tidak ada jamaahnya dan lain-lain.


Akbar Tandjung

Ahmadiyah Tak Bisa Dibubarkan 

Jakarta - Ahmadiyah dianggap sesat oleh beberapa kalangan dan diusulkan kepada negara untuk segera dibubarkan. Politisi senior Partai Golkar Akbar Tandjung menilai negara tidak bisa membubarkan organisasi keagamaan dengan alasan perbedaan keyakinan.

"Kalau Ahmadiyah yang memiliki keyakinan tersendiri negara tidak bisa membubarkannya. Negara tidak boleh masuk dalam ranah keyakinan," ujar Akbar Tanjung di Kantor DPP Partai Golkar, Jl Anggrek Nely Murni, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (18/2/2011).

Akbar beralasan, Indonesia didirikan atas dasar kebhinekaan dan bukan merupakan negara Islam. Oleh sebab itu, negara tidak bisa bertindak atas dasar agama apa pun. "Itu karena negara kita bukan negara Islam, berbeda dengan Malaysia," imbuh Akbar.

Menurut Akbar, negara tidak bisa mengambil tindakan kepada seseorang atau pun organisasi atas apa yang diyakininya. Namun, negara dapat bertindak jika seseorang atau organisasi tersebut melakukan tindakan melawan hukum.

"Kalau dia melanggar hukum, baik secara individu ataupun organisasi baru bisa diambil tindakan," imbuh mantan ketua umum Partai Golkar ini.

Untuk mengatasi konflik yang terjadi belakangan ini, Akbar mengusulkan untuk selalu dibangun dialog yang konstruktif."Mesti terus menerus dibuka dialog dengan Ahmadiyah. Dan semua harus terbuka menerima perbedaan-perbedaan," tutupnya.