MUI kecam PDIP soal pengawasan khotbah Jumat
MERDEKA.COM. Pengawasan terhadap masjid dan merekam semua materi khotbah Jumat yang diinstruksikan salah satu tim pemenang pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), Eva Kusuma Sundari kepada seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menuai kritik.
Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menilai apa yang dilakukan politisi perempuan asal PDIP itu terlalu berlebihan. Tindakan over itu bisa memicu rasa ketidaknyamanan umat muslim yang menjalankan ibadah.
"Itu (mengawasi masjid) berlebihan dan terlalu over produktif. Kalau sampai itu tetap dilakukan, bisa melukai perasaan umat Islam," kata salah satu Ketua MUI Jawa Timur Najib Hamid, Surabaya, Minggu (1/6).
Menurut mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur ini, instruksi Eva Kusuma yang memerintahkan kader-kader partai berlambang kepala banteng moncong putih yang beragama Islam agar mengawasi masjid-masjid dan khotbah Jumat di seluruh Tanah Air, adalah tidakan yang sangat tidak wajar dan bisa memicu konflik jelang Pilpres 2014.
Selama ini, kata Najib, khotib Jumat selalu menyampaikan materi-materi kebaikan sesuai tuntutan agama Islam. "Jika dalam khotbahnya ada khotib atau imam menyampaikan materi-materi politik yang mengarah ke kampanye hitam, itu bukan imam, melaikan tukang fitnah," tegas dia.
Dalam setiap khotbahnya, lanjut dia, dasar materi khotbah yang disampaikan khotib itu adalah Alquran dan hadis yang berkaitan erat dengan ahklak dan semua amal ibadah manusia untuk kebaikan, bukan untuk urusan politik.
"Apalagi sampai menyudutkan orang lain, yang jelas ini dilarang oleh agama, karena su'udzon kepada orang lain, wong agama itu selalu memerintahkan untuk khusnudzon (berbaik sangka). Jadi sangat tidak wajar, jika ibadah disangkut pautkan dengan urusan politik praktis," tegas dia lagi.
Artinya, masih kata dia, materi khotbah yang disampaikan para imam dan khotib itu selalu mengajak kebaikan. "Lalu kalau sampai ada yang mengamati, kemudian melaporkan itu sebagai tindakan tidak wajar. Yang memata-matai salat Jumat itu sendiri, berarti memang tidak berniat untuk ibadah, karena kosentrasi mencatat materi khotbah," tandasnya.
Lebih bijak, Najib mengimbau agar di Pilpres 9 Juli mendatang, semua pihak tidak mencampuradukan masalah agama dengan urusan politik. "Kampanye hitam, tidak akan masuk ke wilayah masjid sebagai ibadah. Oleh sebab itu, tidak perlu ada instruksi untuk memata matai orang yang sedang menjalankan ibadah."
Najib memastikan, kalau juru khotbah bukan juru kampanye politik yang selalu menyerang lawan-lawan politiknya. "Niat orang ke masjid adalah untuk beribadah menuju jalan kebaikan bukan kesesatan," tandas Najib.
Seperti diketahui, pada akun twitter @news_pdip, memosting info terkait pengawasan masjid-masjid, khususnya khotbah Jumat "Para pendukung #JKWJK diharapkan membawa alat perekam saat ceramah sholat jumat, jika ada kampanye hitam bisa dilaporkan dan jadi alat bukti."
Kemudian informasi pada 29 Mei, @news_pdip kembali memosting instruksi "Ketua dpc pdip jaktim instruksikan khusus kpd kader dan pendukung #JKWJK yg muslim utk sholat jumat besok dan memantau penceramah jumat-an."
Instruksi yang ditulis PDIP melalui akun twitter ini, juga dibenarkan oleh salah satu tim pemenangan Jokowi-JK, Eva Kusuma Sundari. Alasan dilakukan pengawasan terhadap masjid-masjid itu, karena dikhawatirkan menjadi tempat kampanye hitam.
Eva membeberkan, salah satu yang sudah menjalankan instruksi itu adalah DPC PDIP Jakarta Timur, yang dikomandoi William Yani. "Hal ini dilakukan karena serangan kepada Jokowi-JK banyak dilakukan di masjid-masjid," kata Eva Jumat lalu di Jakarta.
https://id.berita.yahoo.com/mui-kecam-pdip-soal-pengawasan-khotbah-jumat-114700658.html
Pemerintah aja nggak berani, ini cuma sekelas partai. Bahaya nih kalau menang, bisa2 intervensinya berlebihan. Yang di pertanyakan adalah anggota PDIP yang islam yang mau melakukan tindakan mata2 di mesjid mereka sendiri atas suruhan Partainya.
ReplyDelete