Jakarta Post Hina Umat Islam pada Bulan Ramadhan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam (PKTTI) Universitas Indonesia (UI), Abdul Muta'ali menilai, Jakarta Post telah menghina umat Islam melalui sebuah karikatur yang tidak pantas diterbitkan. Menurut dia, koran berbahasa Inggris tersebut terpaksa melakukannya dengan tujuan tertentu.

Pasalnya, Jakarta Post selama ini, tidak berhasil menggoyahkan ideologi politik Islam di Pilpres 9 Juli besok. "Saya kira, umat Islam Indonesia sudah sangat cerdas. Kaum Muslim Indonesia sudah bisa memetakan media cetak dan elektronik mana yang konstruktif dan mana yang destruktif," kata Muta'ali saat dihubungi Republika Online, Senin (7/7) malam WIB.

Dia menyoroti media yang sering lantang menyuarakan hak asasi manusia (HAM) dan mengkritisi konsep gender dalam Islam, ternyata justru mendestruktif nilai-nilai demokrasi. "Hal ini justru terbukti tanpa umat Islam harus tunjuk jari," sentil Mutaali.

Menurut Mutaali, aksi provokatif Jakarta Post tidak dilakukan karena kecolongan. Dia menyatakan, publikasi karikatur itu tak akan dilakukan oleh media yang tidak ada jaringan maknanya.

Yang membuatnya kecewa, tindakan itu dilakukan pada saat umat Islam tengah menunaikan ibadah puasa. "Yang lebih miris, hal ini dilakukan pada bulan suci Ramadhan," ungkap Mutaali.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Hj. Tutty Alawiyah menyatakan, umat Islam harus menelusuri siapa pembuat karikatur dan apa maksud di balik pesan yang berisi sangat menghina kaum Muslim tersebut.

"Umat Islam di manapun, di dunia ini pasti akan tersinggung apabila melihat karikatur yang berisi penghinaan sangat mendasar, dan merendahkan umat Islam."

Karikatur koran Jakarta Post, edisi Kamis, 3 Juli lalu, menuai kecaman di dunia maya. Dalam edisi yang dimuat di halaman 7, memuat karikatur dengan gambar simbol Islam dalam ukuran yang cukup besar di rubrik Opini. Itu setelah karikatur tersebut menggambarkan bendera berlafaz 'laa ilaha illallah' dengan logo tengkorak yang terpasang di bendera.

Tidak sekadar itu, lafaz tahlil tersebut dipadukan dengan bendera tengkorak khas bajak laut. Kemudian, tepat di tengah tengkorak, tertera tulisan 'Allah, Rasul, Muhammad'.

Gambar tersebut memuat karikatur dalam beberapa adegan. Adegan pertama menampilkan lima orang dalam posisi berlutut dengan mata tertutup kain dalam posisi berlutut di tanah dan tangannya terikat di belakang dalam posisi ditodong senjata.

Di belakang ke lima orang itu berdiri seorang pria berjenggot serta bersorban sambil mengacungkan senjata laras panjang ke arah mereka, seolah-olah siap melakukan eksekusi.

MESJID JUGA PUNYA HAK UNTUK MENOLAK/MENERIMA SESEORANG

Ahok Heran Ditolak Masuk ke Masjid di Jakarta 

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku heran atas penolakan beberapa masjid di Jakarta terhadap kunjungannya. Menurut dia, penolakan ini jauh berbeda saat ia menjabat sebagai Bupati Belitung Timur.

"Di Jakarta, masih ada masjid yang tak mau menerima saya," kata Basuki di Pondok Pesantren Khairul Ummah Masjid At-Taqwa di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu, 2 Juli 2014. Hanya saja, Ahok menolak menyebut pengurus masjid mana saja yang menolak kedatangannya.

Ahok menuturkan penolakan tersebut lantaran agama yang dianutnya. Beberapa masjid menolak kedatangan Ahok dalam rangka Safari Ramadan. Padahal, saat menjadi bupati, kata dia, sebanyak 93 persen warga Belitung Timur beragama Islam.

Di Belitung Timur, ia mengisahkan, warga menjunjung tinggi persatuan tanpa membedakan agama. Ia berharap kunjungannya ke Pesantren Khairul Ummah dapat membuka jalan silaturahmi dengan masjid dan pesantren lain. "Silaturahmi sangat penting meski kita berbeda keyakinan," ujarnya di hadapan hadirin.

Ahok mengisi Ramadan kali ini dengan bersafari ke sepuluh masjid di Ibu Kota. Dia akan blusukan ke masjid untuk berbuka puasa bersama dengan warga. Selain bersama warga, Ahok pun dijadwalkan berbuka puasa dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lima kantor wali kota.

LINDA HAIRANI
====================

Ahok bukanlah seorang suci atau imam yang semua mesjid harus bisa menerimanya. Ahok juga harus bisa menghargai keputusan mesjid dari pada membawa masalah ini seolah-olah menjadi masalah sara.

Astaghfirullah! Pemerintah Tiongkok Larang Muslim Xinjiang Puasa

Jakarta - Pemerintah Tiongkok melarang PNS, murid dan guru muslim di Xinjiang melakukan puasa Ramadan. Larangan ini disampaikan melalui website dan siaran resmi pemerintah.

Seperti dilansir oleh channelnewsasia.com, Rabu (2/7/2014) Partai Komunis yang berkuasa di Tiongkok resmi menganut aliran atheis, dan sejak bertahun-tahun telah membatasi ibadah puasa di Xinjiang, provinsi bagi minoritas Uighur. Uighur merupakan minoritas muslim di Xinjiang.

Sejumlah departemen pemerintahan mengeluarkan pengumuman di situs mereka bahwa mulai akhir pekan ini puasa Ramadan dilarang. Misalnya seperti yang tertera dalam situs departemen perdagangan di Turfan "PNS dan siswa tidak boleh berpuasa dan melakukan kegiatan yang bersifat keagamaan".

Radio dan TV pemerintah juga mengumumkan hal serupa, yaitu melarang anggota partai, guru dan orang-orang muda mengambil bagian dalam kegiatan Ramadan.

"Kami mengingatkan semua orang bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk berpuasa Ramadan," demikian bunyi peringatan tersebut.

Selain itu Biro cuaca di Qaraqash di Barat Daya Xinjiang mengatakan dalam situsnya bahwa sesuai dengan instruksi dari otoritas yang lebih tinggi, diperintahkan kepada semua staf dan pensiunan untuk tidak berpuasa selama bulan Ramadan.

Tiongkok telah melakukan larangan puasa ini sejak beberapa tahun lalu dengan alasan kesehatan karyawan pemerintahan.

Juru bicara minoritas muslim Kongres Uighur, Dilxat Raxit mengatakan pemerintah di Uighur memerintahkan warganya ikut program makanan gratis pada hari Senin depan dan akan melakukan inspeksi terhadap warganya yang puasa.

"Tiongkok mengambil langkah-langkah koersif, membatasi keyakinan muslim Uighur dan akan menciptakan lebih banyak konflik," ucap Dilxat.

"Kami meminta pemerintah untuk memberikan kebebasan bagi muslim Uighur dan berhenti memberikan tekanan politik saat Ramadan," tambahnya.

sumber: detik.com