KERJA SERABUTAN KABINET JOKOWI & PDIP MENYERANG WEB-WEB ISLAM

BNPT Juga Diduga Menghalangi Situs Islam lewat Provider

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemimpin Umum Dakwatuna, Samin Barkah mengatakan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga diduga telah berusaha melakukan penutupan situs Dakwatuna dengan berkoordinasi dengan pihak domain service provider yang digunakan Dakwatuna. Akibatnya, domain service provider memberikan peringatan agar dalam 10 hari domain Dakwatuna segera pindah di luar peregistrar mereka. 

Jika dalam waktu 10 hari tidak melakukan hal tersebut, maka domain akan disuspend (ditutup). "Ini lebih dari pemblokiran, tapi juga penutupan, karena dari domain service provider ada tekanan untuk pindah dalam 10 hari atau domain akan ditutup oleh mereka," ujarnya, Rabu, (1/4).

Hari ini, Dakwatuna mendatangi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengajukan keberatan atas laporan BNPT. BNPT melaporkan bahwa Dakwatuna masuk dalam situs yang mengajarkan radikalisme sehingga situs itu diblokir. "Padahal Dakwatuna justru menentang radikalisme," katanya.  

Dakwatuna, ujar dia, juga belum pernah diajak bicara sebelum situs itu diblokir. "Dakwatuna melakukan protes keberatan dimasukkan ke dalam daftar situs yang mengajarkan radikalisme ke Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk diblokir," kata Samin.

Selain ke Kementerian Komunikasi dan Informatika, tim redaksi Dakwatuna juga akan melakukan audiensi dengan Komisi I DPR RI untuk meminta DPR turut menyelesaikan permasalahan ini dengan memanggil BNPT dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Kami juga ke Komisi I terkait pengaduan dan minta DPR memanggil BNPT dan Kominfo terkait kasus ini," ujarnya.

=======================

Keberatan Disebut Situs Radikal, Redaksi Dakwatuna Datangi Kemenkominfo dan DPR

Jakarta - Redaksi Dakwatuna hari ini akan mendatangi Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dan Komisi I DPR RI. Tujuan kedatangan ini sebagai bentuk protes keberatan terkait laporan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bahwa Dakwatuna masuk dalam situs yang mengajarkan radikalisme.

"Kami ke Kemenkominfo untuk mengutarakan keberatan atas dimasukkannya Dakwatuna ke dalam daftar situs yang mengajarkan radikalisme. Kami belum pernah diajak bicara sebelumnya. Padahal Dakwatuna justru menentang radikalisme," kata Pemimpin Umum Dakwatuna, Samin Barkah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/4/2015).

Dia menyebutkan tak hanya pemblokiran, tapi pihak BNPT juga diduga berusaha melakukan penutupan situs Dakwatuna. Upaya penutupan ini diketahui setelah pihak domain service provider yang digunakan Dakwatuna memberikan peringatan agar dalam waktu 10 hari, domain Dakwatuna segera pindah di luar peregistrasi.

Dalam peringatan itu disebutkan jika dalam waktu 10 hari tak mengikuti peringatan maka domain otomatis akan ditutup.

"Ini lebih dari pemblokiran, tapi juga penutupan karena dari domain service provider ada tekanan untuk pindah dalam 10 hari atau domain akan disuspend/tutup oleh mereka," ujarnya.

Selain ke Kemenkominfo, Samin menambahkan tim redaksi Dakwatuna juga akan melakukan audiensi dengan Komisi I DPR RI. Audiensi ini agar ada penyelesaian permasalahan ini sehingga bisa memanggil BNPT dan Kemenkominfo untuk diminta penjelasan.

"Ke Komisi I terkait pengaduan dan minta DPR memanggil BNPT dan Kominfo terkait kasus ini," sebutnya.

REVOLUSI MENTAL= PREMAN PARTAI BERANI MERUSAK PINTU DPR

Golkar Agung Laksono Berhasil Kuasai Ruangan Fraksi, Ini Kronologinya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perebutan ruangan fraksi partai Golkar di Gedung MPR/DPR berlangsung tegang. Belasan personel Kepolisian dari Resor Jakarta Pusat (Jakpus) diusir oleh anggota fraksi Golkar kubu Agung Laksono, agar tak terlibat dalam aksi pengambilalihan ruang fraksi.

Sebenarnya, sejak pagi situasi di ruang fraksi Golkar, persisnya di lantai 12 Gedung Nusantara I, MPR/DPR masih tampak normal. Menjelang sore hari, ruangan fraksi tersebut mendadak tegang. Belasan anggota fraksi Golkar yang berafiliasi kepada kepengurusan Golkar Munas Ancol, berusaha merebut ruang fraksi, yang selama ini dikuasai oleh Golkar Munas Bali.

Kedatangan mendadak anggota fraksi tersebut, dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol, Yorrys Raweay. Yorrys, mengikutsertakan Sekretaris Fraksi Golkar versi Munas Ancol, Fayakhun Andriadi. "Tolong, Pamdal (Pengamanan Dalam), buka ini ruangan," kata Yorrys, kepada seorang anggota Pamdal, Senin (30/3).

Pantauan di lapangan, rombongon Yorrys sampai di ruang fraksi sekira pukul 15:30 WIB. Namun, dirinya bersama rombongan tak bisa masuk ke ruangan pimpin fraksi. Sebab, ruangan pimpinan fraksi dikunci. Kombinasi angka pada panel dijital untuk akses pembuka pintu kaca itu tak bisa berfungsi.

Sementara rombongan Yorrys tak bisa masuk ke dalam ruangan pimpinan fraksi, Ketua Fraksi Golkar versi Munas Bali, Ade Komaruddin dan Sekretaris Fraksi, Bambang Soesatyo sedang melakukan pertemuan, di ruang pimpinan fraksi tersebut. 

Yorrys pun tahu, karena itu,  dia kembali meminta agar pamdal yang berjaga dari dalam ruangan, membuka pintu kaca tersebut. Tapi tetap saja, pamdal dari dalam mengatakan, pintu tersebut sudah tak lagi bisa dibuka.

Mendapat jawaban demikian,  Yorrys pun memerintahkan kepada anggota fraksi, agar dibuka paksa. Atau, Yorrys mengancam dilakukan blokir balasan. Yaitu dengan menutup pintu masuk itu dengan memakukan balok dan kayu. "Biar mereka (Ade dan Bambang) juga nggak bisa keluar," kata Yorrys.

Akan tetapi usaha Yorrys itu urung. Beberapa wartawan yang menyaksikan aksi perebutan ruangan fraksi itu mengatakan bahwa, Ade dan Bambang sedang melakukan konfrensi pers bersama banyak wartawan dan fotografer. Karena itu, jika pintu kaca tersebut diblokir dengan kayu, wartawan yang sedang berada di ruangan pimpinan fraksi juga ikut terkurung.

Mendengar hal tersebut, Yorrys pun meminta agar anggota fraksi Golkar memanggil ahli kunci untuk membuka pintu kaca tersebut. Sambil menunggu, tukang kunci datang, belasan anggota kepolisian pun semakin memenuhi koridor utama ruang fraksi. Namun, Sekretaris Fraksi, Fayakun dan anggota fraksi lainnya meminta, agar kepolisian keluar dari lantai 12 itu.

Sekitar pukul 16: 45 WIB, ahli kunci pun datang. Dengan menggunakan palu dan obeng berbentuk pipih, tukang kunci mendorong plat besi bulat yang mengunci pintu tersebut pada lantai. Tidak terlihat sulit baginya untuk membuka pintu tersebut. Meski pun tak terbuka sempurna. 

Hanya saja, ketika pintu tersebut mulai terbuka, sejumlah laki-laki dengan menggunakan pakaian abu-abu yang ketika itu berada dalam ruangan pimpinan fraksi melakukan perlawanan. Yaitu, dengan memindahkan lemari surat setinggi orang dewasa ke pintu kaca itu, agar kelompok Yorrys tak bisa masuk.

Akan tetapi, upaya perlawanan tersebut tak berarti. Fayakun, bersama anggota fraksi lainnya tetap bisa masuk dengan me-ndorong lemari kayu besar itu, yang pada akhirnya, fraksi Golkar Munas Ancol, berhasil menguasai ruangan pimpinan fraksi tersebut. "Ini adalah upaya terakhir kali. Kita. (Golkar Munas Ancol) sudah tiga kali meminta agar ruang pimpinan ini mereka (Ade dan Bambang) kosongkan. Karena, kami adalah pimpinan fraksi yang sah," kata Fayakun.

MUI: Sudah Waktunya Densus 88 Dibubarkan

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA --  Aksi Detasemen Khusus 88 (Densus 88) mendobrak pintu Pesantren Tahfizhul Qur'an al Mukmin, Malang dan membuat histeris santri yang sedang menghafal membuat ulama prihatin.

“Tindakan Densus 88 sudah di luar batas prikemanusiaan. Apalagi sampai menodongkan senjata kepada anak-anak usia muda seperti itu,” papar Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Tengku Zulkarnain, Senin (30/3).

Alasan penyerbuan karena pesantren tersebut milik Helmi Alamudi, salah satu tersangka ISIS, menurutnya,  tak bisa dijadikan pembenaran bertindak arogan.

Menurut Tengku, ada cara-cara yang lebih elegan dan sesuai prosedur penyidikan ketimbang melakukan aksi sensasional.

“Oknum-oknum di tubuh Densus 88 sudah lama disinyalir sangat anti pada Islam dan umat Islam. Sudah waktunya Densus 88 dibubarkan,” tegasnya.

Islamphobia (anti-Islam) di era PDI P Berkuasa ?

Komisi III DPR Menyoal Kasus Nama Muhammad Sulit Daftar Autogate di Cengkareng

Jakarta - Autogate Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, menjadi sorotan, setelah seorang warga bernama Muhammad Edo kesulitan daftar autogate karena nama Muhammad yang disandangnya. Nama Ali juga sulit daftar autogate, padahal sejatinya fungsi autogate adalah memudahkan orang melintas. 

Anggota Komisi III asal PKS Aboe Bakar Al Habsy menyayangkan peristiwa yang menurutnya diskriminatif itu. Aboe mendesak Dirjen Imigrasi segera membenahi agar tak lagi terulang kejadian serupa.

"Perlakuan berbeda pada layanan autogate Bandara Soekarno-Hatta terhadap pemilih nama Muhammad dan Ali yang dikeluhkan warga melalui beberapa media adalah bentuk diskriminasi,"‎ kata Aboe Bakar dalam pesan singkat kepada wartawan.

Menurutnya, hal itu seharusnya tidak boleh terjadi di Indonesia, apalagi Muhammad merupakan salah satu suku kata yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Begitu juga nama Ali.

"Diskriminasi yang demikian pastilah akan melukai masyarakat Indonesia yang mayoritas bangga menggunakan nama itu. Selain itu diskriminasi ini juga melukai umat Islam," ujarnya.

"Hal yang demikian sungguh menyakitkan, seolah muslim selalu dicurigai berhubungan dengan aktivitas terorisme," imbuh politisi PKS itu.

Terlebih menurut Aboe, kampanye dan demam Islamphobia (anti-Islam) yang sekarang terjadi di Barat tidak perlu dibawa ke Indonesia. "Oleh karenanya Dirjen Imigrasi harus segera membenahi persoalan ini, sehingga jangan sampai ada diskriminasi," tegasnya.

Sementara, Dirjen Imigrasi membantah calon penumpang pemilik nama Muhammad dan Ali sulit mendaftar autogate‎ Bandara Soekarno-Hatta.

"Bisa kok, bisa daftar. Tidak sulit," jelas Kabag Humas Imigrasi Heriyanto saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (18/3).

Namun diakui Heriyanto, terhadap pemilik nama Muhammad dan Ali pihak Imigrasi akan melakukan wawancara lebih dulu dan pengecekan. "Sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kita kan ada kewaspadaan, jadi perlu diinterview," imbuhnya.

Menurut dia, nama Muhammad dan Ali memang tak sedikit yang terkait dengan kelompok tertentu. Pihak Imigrasi juga melihat negara yang hendak dituju.

"Kalau tidak ada dalam daftar yang dicegah tidak ada masalah," terang dia.

BBC the toughest place to be :A BINMAN (JAKARTA) THE RETURN

BBC the toughest place to be :A BINMAN (JAKARTA) RETURN EDITION

Mungkin banyak yang telah menyaksikan film dokumenter BBC the toughest place to be :A BINMAN (JAKARTA), Namun banyak yang tidak mengetahui bahwa film dokumenter tersebut mempunyai lanjutan episode dimana Ramirez kembali lagi ke Indonesia menemui Imam untuk melihat perkembangan kehidupan Imam dan lingkungannya setelah sekitar 18 bulan ia tinggalkan.

Selamat menikmati

No pasword

Download :

http://www.4shared.com/archive/s-6hV59kce/BBC_toughest_place_to_be__a__b.html?

Title : BBC the toughest place to be :A BINMAN (JAKARTA) RETURN
Video : MP4
Duration : 00:58:47
Width : 720 p
Height : 404 p