Semoga Allah memuliakan Bapak Kapolda Iza Fadri Dunia & Ahirat

Anggota Polda Sumsel Diimbau Salat Tepat Waktu Berjamaah di Masjid

Andri Haryanto - detikNewsJakarta - Ada aturan yang tidak biasa di lingkungan Polri, khususnya di lingkungan Polda Sumatera Selatan. Kapolda Irjen Iza Fadri selaku empunya komando mengeluarkan imbauan kepada jajarannya da juga pegawai negeri sipil di lingkungan Polda agar meninggalkan aktivitasnya saat azan dzuhur dan ashar berkumandang, lalu melaksanakan salat berjamaah.

Lantas, apa yang melatari terbitnya imbauan itu? Jenderal polisi bintang dua penyandang gelar profesor ini menjawab singkat dan sederhana.

"Kebetulan di Polda kita masjidnya dekat," kata pria kelahiran Sumatera Barat ini saat berbincang dengan detikcom, Rabu (21/10/2015) malam.

Imbauan itu lahir setelah dia dan beberapa anak buahnya melakukan diskusi bagaimana caranya jalinan silaturahmi tiap anggota sekaligus menghidupkan denyut masjid.

"Sekaligus meningkatkan disiplin waktu seperti yang diajarkan Islam dan kualitas hidup beragama," kata Iza.

Imbauan salat berjamaah ini khusus untuk waktu zuhur dan ashar. Karena jam-jam tersebut masih termasuk jam kerja di lingkungan Polda Sumsel. Tidak ada sanksi bagi mereka yang memilih tetap bekerja atau memilih salat di ruangannya.

Meski baru di tingkat Polda, Iza berharap imbauan ini juga ditelurkan satuan-satuan kewilayahan seperti Polsek dan Polres.

"Silakan saja masing-masing pimpinan kesatuan wilayah, kalau masjid dekat dari kantor silakan, ini untuk mendorong silaturahmi," kata dia.

Terkait imbauan ini, anggota Kompolnas Hamidah Abdurrachman menyambut baik imbauan yang dikeluarkan Polda Sumsel untuk jajarannya itu. Meski demikian, dia berharap pelayanan untuk masyarakat tetap dapat berjalan.

"Harus ada pengaturan agar fungsi pelayanan dapat tetap berjalan," kata Hamidah. 
(ahy/ega)

Pilih mana bubarkan DPR & PDIP atau bubarkan KPK ?

F-PDIP Rapat Tertutup Bahas Revisi UU KPK

Jakarta - Fraksi PDIP DPR menggelar rapat pleno tertutup. Salah satu materi yang dibicarakan dalam rapat ini adalah soal revisi UU KPK.

"Ya, ini rutin rapat fraksi tiap bulan," kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno di Gedung K2 DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2015).

Hendrawan mengatakan dalam pleno akan dibicarakan kinerja Fraksi PDIP terkait beberapa rancangan undang-undang (RUU), seperti RUU Tabungan Perumahan Rakyat, RUU Merek, dan RUU KPK.

"Ya, salah satunya itu (revisi UU KPK). Tapi, ini kan rapat seperti sharing saja. Revisi UU KPK lagi ramai, ya tapi nggak bicara itu saja. Bicara juga RUU Merek, RUU Tapera, tugas, penempatan juga," ujarnya.

Sementara, Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto mengatakan pleno hanya membicarakan kinerja fraksi sebelum masuk masa reses.

"Soal persiapan reses saja mas. Nanti saja ya," tutur Bambang.

Dari pantauan, elite PDIP yang sudah hadir  antara lain anggota Fraksi Rieke Diah Pitaloka, Effendi Simbolon, Ribka Tjitaning, Charles Honoris, Wasekjen Eriko Sotarduga, Wasekjen Utut Adianto. Rapat berlangsung tertutup dan baru dimulai sekitar pukul 13.50 WIB.

Diketahui PDIP mendorong revisi UU KPK. Namun dorongan itu berujung hujan kritik, karena draf revisi UU KPK dinilai melemahkan lembaga antikorupsi itu. Sejumlah pasal yang dianggap melemahkan adalah soal pembubaran KPK setelah 12 tahun UU disahkan, pencopotan kewenangan penuntutan, penyadapan yang harus izin pengadilan, dan batas minimal kasus yang bisa diselidiki minimal Rp 50 miliar.

=============================

detik.com

Di era PDIP berkuasa : KPK akan di mandulkan ?

Revisi UU Bikin KPK Tak Berhak Angkat Penyelidik dan Penyidik Sendiri

Jakarta - Keanehan demi keanehan bisa dengan mudah ditemukan dalam draft RUU KPK yang diajukan DPR dan dimotori PDIP. Beberapa perubahan pasal sangat menyudutkan posisi KPK yang dibentuk sebagai lembaga istimewa untuk memberantas korupsi.

Beberapa perubahan dalam draft RUU KPK menyuratkan keinginan untuk merombak total kewenangan yang dimiliki KPK saat ini. Salah satunya soal kewenangan KPK untuk mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri.

Dalam Pasal 41 ayat 3 sebagaimana dikutip dari draft RUU KPK, Rabu (7/10/2015), tertulis jelas bahwa penyelidik dan penyidik di KPK harus berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Tak hanya itu, KPK tak bisa mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri, namun harus atas usulan kepolisian dan kejaksaan.

"Penyelidik dan penyidik yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi berasal dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan setelah diusulkan oleh Kepolisian dan Kejaksaan dan diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi," demikian bunyi pasal tersebut.

Padahal, selama ini KPK merekrut beberapa penyelidik dan penyidik di luar Kepolisian dan Kejaksaan. Hal itu karena KPK membutuhkan tenaga penyelidik dan penyidik yang juga paham perbankan, ekonomi, audit keuangan dan lainnya. 

Hakim di pengadilan Tipikor pun selama ini tak pernah mempermasalahkan keabsahan penyelidik dan penyidik KPK yang berasal dari luar kepolisian dan kejaksaan. Buktinya, semua kasus KPK yang sampai ke pengadilan selalu menang.

Soal pengangkatan penyelidik dan penyidik independen ini memang tak dilarang oleh UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang berlaku saat ini. Tak ada ketentuan penyelidik dan penyidik KPK harus berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan.

Ternyata, pembatasan KPK dalam draft RUU di DPR tak berhenti di situ. Bahkan, DPR melarang KPK merekrut pegawai sendiri.

"Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan dan Kementerian yang membidangi komunikasi dan informasi," demikian bunyi pasal 25 ayat 2.

Kenyataanya, selama ini KPK rutin merekrut pegawainya sendiri melalui program 'Indonesia Memanggil'. Perekrutan pegawai sendiri oleh KPK juga tidak bertentangan dengan UU KPK yang berlaku saat ini.

Oleh karena itu, KPK sangat keberatan adanya rencana revisi UU KPK oleh DPR. UU nomor 30 tahun 2002 yag berlaku saat ini dinilai sudah cukup baik.

"UU sekarang sudah cukup baik terkait teknis pencegahan dan penindakan. Memang masalah managemen struktural saja yang perlu di evaluasi," kata Plt Pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji, Selasa (6/10). 
(kha/dhn)

Pesan Sayid Ahmad: Tidak Pernah Mengkafirkan Orang yang Berbeda Paham

Makkah - Menteri Agama mengunjungi ulama besar Sayid Ahmad bin Muhammad Alawy Al-Maliki Al-Hasani yang tinggal di Rusaifah, Makkah. Dalam kunjungan itu, Sayid Ahmad juga bertausiyah kepada majelis usai maghrib yang didominasi orang Indonesia.

"Di dalam madrasah ini kita belajar adab. Walau ada yang bertentangan dengan kita. Tidak pernah mengkafirkan orang yang bertentangan dengan kita," tutur keturunan Sayyidina Hasan cucu Rasulullah saw itu, Minggu (20/9/2015).

Sayid Ahmad mengatakan setiap permasalahan atau perbedaan harus diselesaikan dengan diskusi. Semua orang punya argumentasi yang menjadi dasar baginya mengambil sikap.

"Saya punya dalil, Anda punya dalil. Setelah diskusi tetap saling mencintai," katanya.

Dalam tausiyah yang diakhiri oleh salawat ilir-ilir itu, Sayid Ahmad mengatakan punya dasar dalam menggelar mauludan dan salawatan. Menurutnya, dia tidak pernah memaksakan ajarannya, tapi bila ada yang tertarik silakan bergabung dengan manhaj Syafii dan ahlussunnah.

"Saya membuat acara maulid ini itu. Saya menyebutkan dalil. Tidak berbicara tanpa ada dalil. Ini cara pandang ideologi yang berbeda-beda. Yang paling penting kita masing-masing memiliki Tuhan, nabi dan Alquran yang satu," tuturnya.           


(gah/Hbb)

Kebijakan PLN yang lebih PRO INVESTOR CINA dari pada RAKYAT INDONESIA

Ternyata meteran Pra bayar yang kini menjadi standar PLN hanya mengandung 40% bahan lokal dan sisanya sebagian besar di impor dari China. Meteran lama mengandung cukup banyak bahan lokal, mencapai 70 %. Kepentingan dan kenyamanan rakyat di korbankan dan di jadikan alasan untuk sebuah proyek meteran baru.

Inilah persamaan PLN dan PERTAMINA, Karena gagal mengelola Listrik dan BBM negara, bisanya hanya bermain di METERAN dan MENGOTAK ATIK SUBSIDI subsidi rakyat, padahal Rakyat mempunyai hak yang besar pada subsidi itu.

Nggak mungkin lah, Masalah Listrik negara ini kacau karena meteran rakyat. Namun karena keahlian PLN hanya sebatas "meteran yang tak berdosa". Itulah kenyataan yang harus kita hadapi. Atau pura 2 bodoh karena bisnis dengan Impotir ??

Meteran Listrik Pasca Bayar Tak Diproduksi Lagi

Rista Rama Dhany - detikfinance

Jakarta -PT PLN (Persero) mendorong masyarakat beralih menggunakan sistem listrik prabayar, selain banyak keuntungan yang didapat, stok meteran biasa sudah hampir tak ada. Sudah tak ada lagi industri yang produksi meteran biasa.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia, Supardji Soekowati, ketika dihubungi detikFinance, Jumat (11/9/2015).

"Sudah tak ada lagi industrik yang produksi meteran biasa. PLN juga tidak beli lagi meteran biasa, jadi industrinya ada yang tutup ada pula yang beralih memproduksi meteran prabayar," kata Supardji.

Ia mengatakan, di Indonesia saat ini ada sekitar 12 pabrik yang memproduksi listrik prabayar. Tapi, ia sedikit menyayangkan karena tingkat kandungan barang lokal/dalam negeri pada meteran listrik prabayar hanya sekitar 40%.

"Kandungan barang lokalnya masih sekitar 40%, padahal waktu yang meteran biasa itu kandungan barang lokal hampir 70%. Kalau yang sekarang sebagian besar impor, paling banyak impor dari China, yang produksi lokal mungkin bagian bungkus atau luas-luasnya saja," ungkapnya.

Seingat dia, produsen meteran listrik sudah tidak lagi produksi meteran biasa sejak 4-5 tahun yang lalu. Namun ia menolak berkomentar hemat mana dari penggunaan konsumsi listrik bilang menggunakan meteran biasa atau manual.

"Aduh ini sensitif, saya nggak berani berkomentar. Biar diselesaikan di level pemerintah," tutup Supardji.

Saat ini tengah ramai masalah soal biaya administrasi bank dan pajak penerangan jalan yang dikenakan, saat membeli pulsa listrik. Apa jalan keluarnya?

Punya Kesempatan Membalas Makian Ahok, Wahidin Pilih Mendoakan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Wali Kota Tangerang, Wahidin Halim memiliki kesempatan untuk membalas perlakuan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada 2010, lalu. Saat itu, Ahok sebagai anggota Komisi II DPR memaki Wahidin yang akan menggusur bangunan yang berada di bantaran sungai Cisadane. 

Saat ini, kata Wahidin, Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta melakukan penggusuran warga Kampung Pulo dan dia sebagai pimpinan Komisi II DPR RI. Namun, dia tidak ingin membalas Ahok.

"Sebagai mantan Wali Kota Tangerang yang pernah dimaki-maki Ahok, saya tidak memaki-maki Ahok, tapi hanya berdoa semoga Ahok sadar bahwa memimpin kota dan mengurus rakyat itu tidak gampang. Terlebih ketika mengambil kebijakan yang dinilai melukai hati nurani rakyat," kata Wahidin dalam surat Hak Jawab-nya yang diterima Republika Online (ROL), Rabu (26/8).

Wahidin memuat Hak Jawab atas pemberitaan ROL pada Senin dan Selasa, 24 dan 25 Agustus 2015 yang berjudul; “Ahok Pernah Tegur Wali Kota Tangerang Karena Ingin Gusur Warga Cina Benteng” dan “Ahok Tolak Samakan Penggusuran Kampung Pulo dengan Cina Benteng.”

Wahidin menjelaskan, kebijakan penggusuran di bantaran Cisadane 2010 tidak represif, intimidatif dan tidak menimbulkan korban fisik seperti kasus Kampung Pulo. "Serta sudah sesuai dengan aturan dan tahapan yang benar," katanya. Bahkan, pemerintah membangun komunikasi yang intens sehingga warga secara sadar membongkar bangunannya dan meninggalkan lahan tersebut. 

"Karena secara nyata bangunan tersebut telah melanggar Garis Sepandan Sungai (GSS) 20 meter yang membahayakan keselamatan warga, sedangkan saat itu sedang musim hujan yang berpotensi banjir."

Karena itu, Wahidin mengecam tindakan represif aparat dalam penggusuran Kampung Pulo yang dipimpin Ahok. "Saya, baik dalam kapasitas pribadi maupun Wakil Ketua Komisi II DPR RI dengan tegas mengecam tindakan represif tersebut," katanya. 

Dia menilai, tindakan represif dalam penggusuran warga Kampung Pulo mengakibatkan bentrok fisik dan memakan korban jiwa dari warga. Wahidin mengecam tindakan itu seperti kecaman yang banyak disampaikan oleh para tokoh, organisasi, maupun warga masyarakat lainnya. "Jadi, yang saya dan masyarakat kritisi dan kecam adalah tindakan represif aparat terhadap warga." Baca: Mantan Wali Kota Tangerang Kecam Cara Ahok Gusur Kampung Pulo 

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta menertibkan pemukiman Kampung Pulo di Jakarta Timur. Alasan penggusuran Kampung Pulo merupakan bagian dari rencana pemerintah menormalisasi sungai Ciliwung. Relokasi hari pertama, Kamis (20/8), sempat berujung bentrok karena warga tidak mendapat dana hanti rugi atas bangunan mereka.

Pemerintah DKI Jakarta menargetkan penggusuran Kampung Pulo hingga 1,8 Kilometer. Namun karena tidak dapat sekali menggusur, upaya perataan akan dilakukan setiap hari.

Sejarawan Restu Gunawan juga menyebut daerah Ahok dulunya resapan air

Ahok Vs Rizal: Terungkap, Kisah Rumah Ahok yang Diributkan  

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jakarta Basuki Tjahjana Purnama alias Ahok sewot bukan kepalang terhadap JJ Rizal, sejarawan jebolan Universitas Indonesia.

Maklum, JJ Rizal menuding kebijakan Ahok tidak humanis ketika menggusur warga Kampung Pulo pada Kamis, 20 Agustus 2015.

Dalam cuitannya, JJ Rizal mengatakan, “Kalo Ahok konsisten menggusur (warga) Kampung Pulo karena dianggap tinggal di lahan hijau/resapan, maka dia harus menggusur juga dong lingkungan rumahnya di Pantai Mutiara.” 

Pantai Mutiara merupakan lahan hasil reklamasi yang letaknnya di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. “Sejarawan gak ngerti ilmu aja, sok ngerti ilmu banjir,” katanya, Minggu, 23 Agustus 2015.  

Ahok menyarankan agar JJ Rizal datang ke Kementerian Pekerjaan Umum dan berdiskusi soal proyek antisipasi banjir Ibu Kota dengan para ahli di sana. “Datang saja ke sana, supaya pinter,” katanya.

Namun dia menolak ajakan JJ Rizal untuk berdebat soal sejarah wilayah Pluit, Pantai Mutiara, dan Pantai Indah Kapuk, kawasan hutan mangrove yang kini sudah menjadi permukiman mewah di Jakarta Utara. “Apa yang mau diperdebatkan lagi?

Nah,  siapa yang benar? Ahok atau JJ Rizal? Restu Gunawan, sejarawan yang pernah meneliti akar masalah banjir di Jakarta, punya pendapat. Penulis buku Gagalnya Sistem Kanal: Pengendalian Banjir Jakarta dari Masa ke Masa ini membenarkan sinyalemen JJ Rizal bahwa daerah Teluk Gong, Pluit, Krendang, dan sekitarnya memang dulu merupakan kawasan resapan air.

Berdasarkan hasil riset itu, penjajah Belanda membuat rencana induk tata kota Batavia pada 1913.  Pada cetak biru penanganan banjir Jakarta seratus tahun yang lalu itulah pertama kalinya pintu air Manggarai-Karet menuju utara digagas. 

Namun, zaman berubah, keinginan penguasa pun turut berubah. Restu bercerita bagaimana pemerintah Orde Baru bertindak sembrono dengan mengabaikan rencana tata ruang Jakarta. 

Pada era Presiden Soeharto, keinginan para pengusaha untuk mengembangkan kawasan permukiman mewah di bibir Teluk Jakarta tak terbendung. Pembangunan masif dan reklamasi di pantai yang sebelumnya menjadi area hutan bakau pun dimulai. “Itu semua mulai terjadi pada 1990-an,” kata Restu.

Sejak saat itulah, kata Restu, problem banjir Jakarta makin runyam. “Sebenarnya, selama pembangunan di Pluit menyesuaikan dengan masterplan semula, tidak masalah. Artinya, harus tetap memperhatikan wilayah resapan,” tuturnya.

Sebagai sejarawan, Restu rupanya punya pemahaman sendiri soal prinsip dasar penanganan banjir. “Kalau rumah manusia menggusur rumah air, ya, airnya akan ngamuk. Jadi, kalau mau bangun rumah manusia, airnya dibuatkan rumah dulu.” 

DINI PARAMITA

Ahok Mengelak rumahnya disebut serapan air oleh sejarawan Jakarta, malah menuduh komplek lain

Beda Tanggapan Ahok Terhadap Kritikan JJ Rizal dan Tommy Soeharto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merelokasi kawasan pemukiman Kampung Pulo, Jakarta Timur menuai banyak kontroversi. Tak sedikit yang mendukung, namun banyak juga yang mengecam kebijakan tersebut.

Sejarawan JJ Rizal pada Kamis (20/8) menyatakan sikap gubernur Ahok dalam penertiban warga itu tidak konsisten. Menurut Rizal, bila konsisten dalam menggusur lahan hijau atau resapan air, Ahok juga harus berani menggusur lingkungan rumahnya di Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta Utara. Kawasan Pantai Mutiara merupakan kawasan 860 hektare yang diperuntukkan bagi hutan bakau dan resapan. 

"Tapi Ahok kok malah belaga enggak tahu dan enggak berdosa tinggal di sana," ujar Rizal dalam twitter-nya @JJRizal.

Menanggapi itu, Ahok menyebut Rizal tidak mengerti apa-apa. Termasuk soal wilayah Pluit yang dimaksud. "Dia goblok, isu itu tuh adanya di Pantai Indah Kapuk (PIK). Dia nggak bisa bedain PIK dan Pluit," kata Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (21/8).

Ahok menyebut antara PIK dan Pluit berbeda jauh. Lokasi rumahnya di sekitar Muara Angke, Muara Baru yang bukan termasuk wilayah resapan air yang disebutkan Rizal.  Ia bahkan menawarkan Rizal belajar dengannya soal wilayah Pluit. "Makanya kalau mau nanya Pluit tanya gua biar agak pinter, jelas. Kasihan kalau terlalu goblok," sindirnya.

Kampung Pulo Vs Rumah Ahok : Mana yang layak di gusur

Tuding Salahi Peruntukan, Rizal: Rumah Ahok Harus Digusur

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dituding menetapkan standar ganda dan pilih kasih. Tuduhan ini dilontarkan JJ Rizal, sejarawan yang melakukan banyak penelitian mengenai Jakarta dan Betawi.

Kepada warga Kampung Pulo, Ahok--panggilan akrab Basuki, menuduhnya melanggar aturan karena bermukim di bantaran Sungai Ciliwung. Menurut Rizal, Ahok bersikap tanpa kompromi dengan menggusur dan melakukan kekerasan di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur.

"Rumah Ahok di Pluit juga menyalahi peruntukan, harusnya dibongkar juga," kata Rizal, Jumat, 21 Agustus 2015. Menurutnya, kompleks perumahan mewah Pluit dan Pantai Mutiara, berdiri di lahan yang peruntukannya hutan bakau dan resapan air. 

Pada tahun 1970-an dan 1980-an, kompleks perumahan itu dibangun oleh pengembang swasta. Berikutnya berdiri kompleks Pantai Indah Kapuk yang membabat hutan mangrove milik Departemen Kehutanan. Pemerintah Orde Baru yang represif memfasilitasi ekspansi bisnis perusahaan swasta itu. 

Tak hanya itu, Ahok disebut Rizal terlalu longgar mengizinkan reklamasi Teluk Jakarta yang dilakukan beberapa pengembang raksasa. Padahal, proyek itu ditengarai bakal menjadi bencana ekologis bagi Ibu Kota.

Rizal mengatakan cara Ahok menggusur warga Kampung Pulo justru menunjukkan wajah kota yang angkuh dan kasar. Lebih-lebih, pemerintah DKI seakan melihat masyarakat miskin dengan penuh prasangka. “Perspektif mereka ialah warga miskin sebagai sumber masalah dan kesemrawutan,” dia menjelaskan.

Rizal juga kecewa lantaran Ahok tak bisa mengakomodasi usulan alternatif penataan kawasan Kampung Pulo berbasis kampung susun yang disodorkan Komunitas Ciliwung Merdeka. 

Padahal, konsep itu merupakan intisari dari pemikiran ahli lintas disiplin. “Saya pikir konsep kampung susun sangat relevan untuk menciptakan lanskap permukiman yang dekat, bersahabat, dan mampu menjaga habitat sungai,” kata Rizal.

RAYMUNDUS RIKANG