AHOK & PERSATUAN GEREJA DUKUNG LOKALISASI

Kontroversi Lokalisasi Prostitusi

Beda dengan MUI, Persatuan Gereja Indonesia Dukung Lokalisasi Pelacuran 

Jakarta - Lokalisasi prostitusi yang digagas Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendapat respons positif dari Persatuan Gereja Indonesia (PGI).

Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia Persatuan Gereja Indonesia Jeirry Sumampouw mengatakan jika bisa memilih, idealnya PGI berharap prostitusi dan lokalisasi bisa diberantas.

"Tapi ternyata kan tidak bisa dihilangkan, pengalaman setelah lokalisasi Kramat Tunggak itu ditutup, menurut saya (prostitusi) malah makin mengkhawatirkan dan liar," kata Jeirry kepada detikcom, Selasa (24/12).

"Kalau memang kita tidak bisa menghilangkan praktik prostitusi ini, saya setuju dengan Ahok, kita lokalisasi," lanjutnya. "Ketimbang kita mau sok moralis tapi sesungguhnya juga tidak bisa menghentikannya."

Jeirry berpendapat prostitusi tetap bisa berkembang, dan malah semakin menjadi-jadi karena banyak faktor. Mulai dari bisnis, manusia yang sulit menahan syahwat, serta sejumlah kemiskinan mendorong orang terjun ke pelacuran.

Akibatnya, tak hanya efek secara medis yang sulit dikontrol, dampaknya secara sosial juga akan berpengaruh pada perubahan nilai. Pilihan lokalisasi dianggap cara untukk menyelamatkan kehidupan.

"Kami lebih sepakat dengan cara pikir Ahok, bukan karena dia kristen. Saya kira banyak juga orang muslim yang punya pandangan seperti dia, melihat kemanfaatan kebijakan itu," tutur Jeirry.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan menegaskan bahwa sikap MUI menolak dengan tegas jika Pemda DKI jadi membangun lokalisasi prostitusi. Sebab, lokalisasi tidak akan mengilangkan permasalahan yang ada.

“Itu hanya solusi yang bersifat sementara, mungkin, menurut saya itu bukan solusi. Malah menambah masalah baru."

(DETIK.COM)

PRESTASI TERBESAR BUMN PERTAMINA : MINYAK RI HAMPIR HABIS TANPA PERNAH BISA MENGOLAHNYA

Fakta-fakta Soal Cadangan Minyak RI Semakin Menipis

 

Jakarta -Cadangan minyak bumi Indonesia saat ini hanya tersisa 3,7 miliar barel dan diperkirakan akan habis 10-11 tahun lagi. Proyeksi pemerintah hingga 2019, justru cadangan energi Indonesia akan lebih banyak didominasi gas bumi.

"Proyek hulu minyak dan gas bumi ditahun-tahun mendatang, akan didominasi oleh proyek gas dan berada di wilayah offshore (laut lepas)," ucap Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini kepada detikFinance, seperti dikutip Minggu (14/7/2013).

Dalam rencana perusahaan-perusahaan Migas (Kontraktor Kontrak Kerjasama/KKKS) dari 2013 sampai 2019, hanya ada 3 pengembangan proyek minyak sedangkan untuk migasnya mencapai 14 proyek.

Berdasarkan data SKK Migas, pada 2013 proyek hulu yang akan digarap adalah proyek Sompal, Ruby, Peciko 7B Sisi, SisiNubi 2B dan Peciko 7C, semuanya merupakan proyek gas yang ditargetkan akan menambah produksi gas mencapai 91 juta barel oil per equivalen per hari (mboepd).

Setelah itu pada 2014 ada 3 proyek pengembangan minyak yakni Bayu Urip, Bukit Tua dan Ande-Ande Lumut, ketiga proyek tersebut ditargetkan akan menambah produksi minyak sebanyak 182 mboepd (million barrels of oil equivalent per day).

Dengan adanya 3 proyek minyak tersebut diharapkan produksi minyak Indonesia bisa stabil di atas 1 juta barel.

Sementara dari 2015 hanya ada proyek gas bumi sebanyak 3 proyek yakni IDD Bangka, Jangkrik, dan Senoro dengan target tambahan produksi 108 mboepd, 2016 ada 2 proyek gas yakni IDD Gendalo Hub dan MDA-MBH ditarget akanada tambahan produksi gas sebanyak 93 mboepd.

2017 hanya ada 1 proyek gas bumi yakni IDD-Gehem Hub, 2018 ada proyek Masela dan terakhir 2019 baru ada proyek Tangguh Train 3.

"Kita belum juga menemukan cadangan minyak cukup besar saat ini, sementara idealnya Indonesia harus menemukan cadangan minyak minimal untuk menggantikan yang sudah diproduksi sebesar 310 juta barel per tahun, jika tidak stok minyak Indonesia tiap tahunnya akan habis," tandas Rudi.

BP Statistical Review mencatat pada 2013 stok minyak Indoensia tersisa 3,7 milar barel, dengan produksi saat ini diantara 840.000 barel per hari, maka stoknya akan habis dalam jangka waktu 10-11 tahun lagi.

(rrd/hen)

SUMBER

Mayoritas pejuang RI muslim, setelah merdeka Angkatan Bersenjata justru menekan muslim

Korps Polri Larang Polwan Mengenakan Jilbab

Andri Haryanto - detikNews

Jakarta - Jilbab kembali menjadi perbincangan hangat berbagai kalangan beberapa hari belakangan ini. Busana yang fungsinya sebagai penutup aurat bagi wanita muslimah ini kembali menjadi polemik. Kali ini di kepolisian.

Tugas kepolisian tidak menjadi monopoli kaum pria saja, wanita pun juga bisa ambil bagian dengan menjadi polwan. Mungkin kita jarang memperhatikan jika tidak pernah menemukan aksi polwan berjilbab di lapangan, karena rupanya polwan dilarang berjilbab.

"Aturan di kepolisian tidak boleh," kata Wakapolri Komjen Nanan Sukarna, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, beberapa waktu lalu.

Aturan tersebut, ujar Nanan, diserukan sesuai kesepakatan bersama internal kepolisian, tidak tertulis. Aturan dirancang dengan alasan agar pelayanan Polri terhadap masyarakat tidak memihak atau imparsial.

"Jangan sampai pelayanan kepolisian terkendala, sehingga tidak imparsial," ujarnya. Seperti diketahui, jilbab merupakan penanda bagi wanita muslim.

Meski marka tersebut tidak tertulis dan hanya tersirat, namun Polri tegas menuntut anggotanya, khususnya kaum Hawa, menjalankan aturan itu.

"Tidak boleh melanggar aturan pakaian," kata Nanan.

Jilbab dilarang di TNI, Agus pikir-pikir

WASPADA ONLINE

(primaironline.com)

JAKARTA - Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia Laksamana Agus Suhartono  mendapat pertanyaan dari anggota Komisi I dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Yoyoh Yusroh, soal larangan memakai jilbab.

Menurut Yoyoh, salah satu halangan kaum perempuan masuk TNI adalah karena larangan berjilbab.

"Kalau dalam menjalankan ibadah memang boleh, tapi dalam menjalankan aktifitasnya atau tugasnya, masih belum boleh (berjilbab). Bagaimana ini?" kata Yoyoh bertanya saat uji kelayakan Agus di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9).

"Apakah bisa dipertimbangkan, tidak ada yang berubah, warnanya bisa tetap sama. Mungkin hanya mengenai bentuknya yang perlu disesuaikan sehingga nantinya juga tidak akan mengganggu aktifitas atau tugas," kata Yoyoh yang berjilbab itu.

Laksamana Agus Suhartono menanggapi bahwa saat ini memang belum dapat menjawabnya langsung, karena harus mempelajari dan mempertimbangkannya dengan peraturan.

"Penggunaan kerudung dalam dinas, mohon maaf kami belum bisa menjawabnya secara langsung, karena ini harus kami pelajari dan ditimbang dengan peraturan yang sudah ada. Kalau PNS tidak masalah, tapi kalau korps memang belum memungkinkan, tapi nanti akan kami kaji kembali," kata Agus.

Aparat bersenjata berjilbab lazim dikenal di beberapa negara Islam. Di Indonesia, aparat berjilbab ini terdapat di Nanggroe Aceh Darussalam karena status istimewa yang disandangnya.

Editor: MUHAMMAD MUHARRAM LUBIS