Kader PDIP siapkan perlindungan untuk warga Dolly

PDIP Siapkan Kader untuk Lindungi Dolly

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Jawa Timur, Wisnu Sakti Buana mencemaskan aparat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kota Surabaya, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan melakukan tindakan kekerasan saat eksekusi penutupan lokalisasi Dolly pada 19 Juni 2014.

Jika hal itu sampai terjadi, Wisnu mengatakan kader PDIP akan berada paling depan untuk melindungi masyarakat Dolly.

“Kalau caranya seperti itu maka (kader) PDIP akan berada disana melindungi masyarakat Dolly. Mereka tidak melakukan kesalahan dan menggantungkan hidup disana,” ujarnya kepada Republika, Sabtu (24/5). 

Potensi gesekan antara warga dengan aparat, diakui Wisnu kemungkinan besar terjadi. Pasalnya warga cemas setelah melihat Pemkot Surabaya tidak menepati janjinya memberikan pendapatan terhadap warga yang terkena dampak penutupan sebelumnya, seperti di Morokrembangan, Klalahrejo, Sememi dan Dupak Bangunsari.

Selain itu, Wisnu yang juga menjabat wakil wali kota Surabaya ini mengatakan, dari hasil turun ke lapangan yang dilalukannya, ia mendapati pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya tidak pernah duduk bersama dengan warga.

Dinsos hanya mendata di dua rukun tetangga (RT), padahal warga yang terkena dampak penutupan lokalisasi Dolly berada di lima rukun warga (RW).

Ia juga kecewa saat mendapati bahwa hanya camat setempat dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya yang mendampinginya saat terjun ke lapangan. Sementara Dinsos yang menjadi ujung tombak tidak hadir.

Warga sendiri, jelas Wisnu, telah sepakat dengan penutupan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara itu.

“Asalkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan jaminan pendapatan untuk warga yang terkena dampak penutupan. Permintaan itu diajukan karena kalau hanya memberikan uang pesangon kan bisa habis dalam sebulan,” ujarnya.

Hasil pertemuan antara Wisnu dan warga diakuinya sudah disampaikan secara lisan kepada Risma. Rencananya laporan tertulis akan disampaikan Senin (26/5) mendatang.
Laporan ini dinilainya harus segera dilaporkan karena Wisnu takut laporan yang didapat Risma saat ini kurang tepat.

=============

Udah merusak mental masyarakat, kini Kader PDIP ingin mereka di beri jaminan pendapatan

Sebagian besar dana kampanye JK 2014 dari sumbangan perusahaan-perusahaan

Jokowi Hanya Sumbang Rp 3 Juta untuk Kampanye, Jusuf Kalla Rp 0

Jakarta - Capres Joko Widodo ikut menyumbangkan dananya untuk kampanye Pilpres yang berlangsung 4 Juni-5 Juli. Sumbangan dari Jokowi terbilang kecil hanya Rp 3 juta, dibanding penerimaan dana kampanye Jokowi-JK secara keseluruhan Rp 44,5 milar.

Berdasarkan daftar penerima sumbangan dana kampanye Jokowi-JK dari KPU, Kamis (5/6/2014), tercatat Jokowi menyumbangkan dana kampanye dalam bentuk uang sebesar Rp 3 juta. Sementara Jusuf Kalla masih Rp 0 alias belum tampak ikut menyumbang.

Sumbangan Jokowi sebesar Rp 3 juta itu, jauh lebih kecil angkanya dibandingkan uang yang dikeluarkan capres Prabowo Subianto untuk tim kampanyenya yang mencapai Rp 5 miliar. Meski secara keseluruhan justru dana kampanye Jokowi-JK yang besar, Rp 44,5 miliar dan Prabowo-Hatta hanya Rp 10 miliar.

Sumbangan lain yang masuk ke bendahara tim kampanye nasional Jokowi-JK ada yang berasal dari perusahaan, dan sisanya dari ribuan penyumbang yang mengirimkan sumbangan melalui 3 rekening atas nama Joko Widodo-Jusuf Kalla di Bank BRI, BCA dan Mandiri.

Sebelumnya, laporan penerimaan dana kampanye periode I untuk pasangan Jokowi-JK itu telah diserahkan ke KPU pada Selasa (3/6) lalu. Penting dicatat, daftar yang dilaporkan adalah penerimaan awal per tanggal 31 Mei-3 Juni.

KPU memperkenankan kedua pasangan capres menerima lagi sumbangan dana kampanye pada masa kampanye 4 Juni-5 Juli. Nantinya, paling lambat 14 hari sejak berakhirnya masa kampanye, mereka diminta melaporkan lagi penerimaan dan penggunaan dana kampanye ke KPU.

========================
Semoga rakyat tidak di kelabui dengan menyebut bahwa dana capres JK berasal dari sumbangan masyarakat lewat rekening mereka. Itu tentu tidak ada apa2nya dibanding suntikan dari pengusaha2. Terus imbalannya nanti apa ya ?

Lancangnya PDIP instruksikan kadernya monitor khotbah jum'at

MUI kecam PDIP soal pengawasan khotbah Jumat

MERDEKA.COM. Pengawasan terhadap masjid dan merekam semua materi khotbah Jumat yang diinstruksikan salah satu tim pemenang pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), Eva Kusuma Sundari kepada seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menuai kritik.

Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menilai apa yang dilakukan politisi perempuan asal PDIP itu terlalu berlebihan. Tindakan over itu bisa memicu rasa ketidaknyamanan umat muslim yang menjalankan ibadah.

"Itu (mengawasi masjid) berlebihan dan terlalu over produktif. Kalau sampai itu tetap dilakukan, bisa melukai perasaan umat Islam," kata salah satu Ketua MUI Jawa Timur Najib Hamid, Surabaya, Minggu (1/6).

Menurut mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur ini, instruksi Eva Kusuma yang memerintahkan kader-kader partai berlambang kepala banteng moncong putih yang beragama Islam agar mengawasi masjid-masjid dan khotbah Jumat di seluruh Tanah Air, adalah tidakan yang sangat tidak wajar dan bisa memicu konflik jelang Pilpres 2014.

Selama ini, kata Najib, khotib Jumat selalu menyampaikan materi-materi kebaikan sesuai tuntutan agama Islam. "Jika dalam khotbahnya ada khotib atau imam menyampaikan materi-materi politik yang mengarah ke kampanye hitam, itu bukan imam, melaikan tukang fitnah," tegas dia.

Dalam setiap khotbahnya, lanjut dia, dasar materi khotbah yang disampaikan khotib itu adalah Alquran dan hadis yang berkaitan erat dengan ahklak dan semua amal ibadah manusia untuk kebaikan, bukan untuk urusan politik.

"Apalagi sampai menyudutkan orang lain, yang jelas ini dilarang oleh agama, karena su'udzon kepada orang lain, wong agama itu selalu memerintahkan untuk khusnudzon (berbaik sangka). Jadi sangat tidak wajar, jika ibadah disangkut pautkan dengan urusan politik praktis," tegas dia lagi.

Artinya, masih kata dia, materi khotbah yang disampaikan para imam dan khotib itu selalu mengajak kebaikan. "Lalu kalau sampai ada yang mengamati, kemudian melaporkan itu sebagai tindakan tidak wajar. Yang memata-matai salat Jumat itu sendiri, berarti memang tidak berniat untuk ibadah, karena kosentrasi mencatat materi khotbah," tandasnya.

Lebih bijak, Najib mengimbau agar di Pilpres 9 Juli mendatang, semua pihak tidak mencampuradukan masalah agama dengan urusan politik. "Kampanye hitam, tidak akan masuk ke wilayah masjid sebagai ibadah. Oleh sebab itu, tidak perlu ada instruksi untuk memata matai orang yang sedang menjalankan ibadah."

Najib memastikan, kalau juru khotbah bukan juru kampanye politik yang selalu menyerang lawan-lawan politiknya. "Niat orang ke masjid adalah untuk beribadah menuju jalan kebaikan bukan kesesatan," tandas Najib.

Seperti diketahui, pada akun twitter @news_pdip, memosting info terkait pengawasan masjid-masjid, khususnya khotbah Jumat "Para pendukung #JKWJK diharapkan membawa alat perekam saat ceramah sholat jumat, jika ada kampanye hitam bisa dilaporkan dan jadi alat bukti."

Kemudian informasi pada 29 Mei, @news_pdip kembali memosting instruksi "Ketua dpc pdip jaktim instruksikan khusus kpd kader dan pendukung #JKWJK yg muslim utk sholat jumat besok dan memantau penceramah jumat-an."

Instruksi yang ditulis PDIP melalui akun twitter ini, juga dibenarkan oleh salah satu tim pemenangan Jokowi-JK, Eva Kusuma Sundari. Alasan dilakukan pengawasan terhadap masjid-masjid itu, karena dikhawatirkan menjadi tempat kampanye hitam.

Eva membeberkan, salah satu yang sudah menjalankan instruksi itu adalah DPC PDIP Jakarta Timur, yang dikomandoi William Yani. "Hal ini dilakukan karena serangan kepada Jokowi-JK banyak dilakukan di masjid-masjid," kata Eva Jumat lalu di Jakarta.

https://id.berita.yahoo.com/mui-kecam-pdip-soal-pengawasan-khotbah-jumat-114700658.html

Protes anti-Cina meluas di Vietnam

Protes anti-Cina digelar di kawasan industri di Vietnam Selatan tatkala perselisihan kedua negara mengenai wilayah teritorial Laut Cina Selatan menguat.

Laporan menyebutkan sejumlah pabrik telah dibakar dan dijarah, tetapi belum jelas berapa jumlahnya.

Protes dimulai pada Senin (12/05) malam dan semakin menyebar ke sejumlah wilayah pada Selasa (13/05).

Aktivis Vietnam melakukan demonstrasi ke kantor kedutaan besar Cina di Hanoi pada Minggu (11/05) dan Selasa (13/05).

Protes terjadi setelah Cina menempatkan sebuah alat pengeboran sebagai bagian dari rencana pendirian kilang minyak di wilayah yang berjarak 120 mil laut dari pesisir Vietnam.

Wilayah yang dekat dengan Kepulauan Paracel masih menjadi sengketa Cina dan Vietnam.

Tindakan Cina memicu protes dari pemerintah Vietnam, yang meminta agar alat pengeboran tersebut segera ditarik kembali.

Tabrakan kapal

Pekan lalu, insiden Kliktabrakan dilaporkan terjadi antara kapalmilik dua negara, di tengah seruan Vietnam untuk menghalangi pemasangan instalasi alat pengeboran.

Sebelumnya, KlikAS memperingatkan tindakan Cina tersebut 'provokatif'.

Dalam percakapan melalui telepon, Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi bahwa AS memiliki "kekhawatiran yang besar" terhadap perkembangan yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan.

Di sisi lain, Wang mendesak Kerry agar lebih obyektif melihat masalah tersebut, seperti disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina.

source: BBC

Perjuangan Tifatul Sembiring Merebut Satelit yang dulu di jual Murah

intriknews.com  "Dari Tual terbang ke Bali. Dulu jual sekarang beli." Itulah pantun yang tiba-tiba diucapkan seorang tokoh saat berada di dalam lift kantor pusat Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Penandatanganan kontrak Program Satelit BRI antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Space System/Loral. LLC, dan Arianespace di Jakarta (28/4) akan membuat micro banking terbesar di dunia ini sebagai satu-satunya bank yang memiliki satelit sendiri. Rencananya satelit itu akan diluncurkan di Guyana Perancis pada tahun 2016.

Sejak Indosat dijual kepada asing di tahun 2002, maka kavling orbit satelitnya yang milik Indonesia juga ikut terjual. Dengan penandatanganan itu maka kavling orbit di slot 150.5 Bujur Timur tempat dulu Satelit Palapa C2 pernah mengorbit dapat kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN dalam Manufacturing Hope-nya mengakui untuk merebut kavling tersebut tidaklah mudah, sulit, dan sangat sulit. “BRI (dan kita semua) sangat berterima kasih kepada Menkominfo Tifatul Sembiring. Beliaulah yang berada di depan untuk berjuang mendapatkan kembali kavling satelit itu. Tentu juga mendapat dukungan penuh Bapak Presiden SBY. Perjuangan satelit ini tidak kalah heroiknya dibanding perjuangan mendapatkan Inalum tahun lalu.”

Perlu diketahui bahwa lokasi BRIsat adalah orbit terbaik. Menurut Dahlan Iskan orbit ini mestinya hanya bisa diisi 360 satelit. Karena mereka harus dideretkan di tiap derajat dari 360 derajat keliling bumi. Orbit ini jadi rebutan semua negara. Saking banyaknya negara yang mengincarnya, sampai-sampai kompromi harus dilakukan. Lokasi yang mestinya diisi 360 satelit itu kini sudah diisi lebih dari 900 satelit! Alangkah padatnya. Alangkah berjejalnya. Betapa penuhnya orbit itu. Satelit dari seluruh dunia. Itulah sebabnya apa yang dilakukan BRI ini sungguh heroik! Terlambat sedikit, lokasi tersebut bisa jatuh ke negara lain.

Sebagaimana diberitakan Merdeka.com (28/2) Tifatul Sembiring sebelum penandatanganan tersebut pernah mengisyaratkan akan mencabut pengelolaan slot satelit 150,5 BT dari Indosat ke BRI. "Kita optimalkan jatah satelit untuk kepentingan 'Merah Putih'. Indosat kan saat ini kepemilikannya mayoritas asing," kata Tifatul.

Tifatul merealisasikan janjinya dengan menerbitkan surat dengan nomor B-297/M.KOMINFO/SP.02.01/03/2014 tertanggal 26 Maret 2014 yang menyatakan hak pemanfaatan filling satelit di slot orbit 150,5 BT untuk Indosat tak diperpanjang. Dengan demikian BRI telah mengantongi izin khusus pengelolaan satelit per tanggal 1 September 2015, lansir IndoTelko.

Menteri yang terpilih sebagai Anggota DPR RI di Pemilu 2014 dari Dapil Sumatera I ini pernah menyarankan kerjasama antara BRI dan Indosat nantinya adalah Indosat cukup menyewa transponder satelit ke BRI.

Ini kerja besar kali kesekian menteri berdarah batak itu dalam mengedepankan kepentingan bangsa. Sebelumnya di tahun 2011 Tifatul pernah dikritik dan diprotes habis ketika mengultimatum Research In Motion (RIM), perusahaan Kanada yang mengeluarkan layanan Blackberry, untuk menutup akses situs porno. Tifatul bergeming. Dalam akun twitternya Tifatul berujar, “Kalau ada nasionalisme di dada kita & ingin jd bangsa berwibawa, pasti sebagian kita akan setuju poin2 yg saya sampaikan tentang ‪#‎RIM‬.”

Saat ini, negeri ini, sejatinya butuh pejabat dengan nasionalisme dan patriotisme yang tinggi agar tidak ada lagi aset-aset yang dijual kepada asing dengan harga murah dan tidak mengedepankan kepentingan rakyat banyak. (hs)

http://www.intriknews.com/2014/05/perjuangan-tifatul-sembiring-merebut.html

Gerakan '50 Ribu' untuk RS Indonesia di Gaza

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rumah Sakit Indonesia (RS INDONESIA) kini berdiri indah dan megah di wilayah terblokade Gaza, Palestina. Semua atas izin pertolongan Tuhan Yang Maha Esa dan semangat rakyat Indonesia tentunya.

Kini mari rapatkan barisan bersama SLANK, WALI, NAIF, Vadi Akbar, Ombat Tengkorak Band, SORE, White Shoes & the Couples Company, Relawan Cilik kami Salma dan sahabat kami dari WANADRI untuk melengkapi alat kesehatan RS INDONESIA melalui gerakan Rp 50 ribu/orang dan hanya untuk WNI, karena MER-C menutup bantuan asing untuk program ini.

Bantuan donasi untuk Alat Kesehatan RS INDONESIA di Gaza Palestina dapat disalurkan melalui:
BNI Syariah: 08.111.929.73
BCA: 686.0153.678
BRI: 033.501.0007.60308

MER-C Indonesia
Jl. Kramat Lontar No. J-157, Senen, Jakarta Pusat 10440
Telp-Fax : 021-3159235-3159256
HP : 0811 99 0176
Email : merc@indosat.net.id
Website : www.mer-c.org
Facebook : RSIndonesia
Twitter : @RSIndonesia
Instagram : @rsindonesia

Bachtiar Nasir: Bila Tercapai, Koalisi Partai Islam akan Menjadi Kekuatan Dahsyat

Jakarta (SI Online) - Tokoh Islam dan pimpinan partai Islam menggelar acara Forum Koalisi Politik Islam, di kediaman almarhum pengusaha Hasyim Ning, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2014) lalu.

Ketua tim penggerak acara tersebut, Ustaz Bachtiar Nasir mengatakan bahwa koalisi partai Islam menjadi harapan umat Islam.

"Koalisi akan memberi harapan kepada umat karena suara mereka ada yang menampung, karena kalau suara umat tidak ada aspirasinya khawatir mereka kecewa," ujar Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) ini.

Bila koalisi partai Islam ini tercapai, kata ustaz Bachtiar, akan menjadi kekuatan yang dahsyat, kekuatan umat yang diwakili para tokohnya.

"Kita berharap kekuatan ini sungguhan bukan pepesan kosong, ini ibarat gelombang yang semakin besar dan akan dikhawatirkan oleh musuh-musuh Islam," katanya.

Acara Forum Koalisi Politik Islam tersebut memang belum menghasilkan kesepakatan adanya koalisi partai Islam, namun para tokoh parpol berjanji akan membawa hasil pertemuan ke rapat internal masing-masing partai.

Tokoh-tokoh Islam yang hadir siap berjuang mengajak umat jika koalisi ini disepakati oleh partai-partai Islam. 

Selain Ustaz Bachtiar Nasir, hadir pula dalam pertemuan itu antara lain, mantan Ketua MPR RI Amien Rais, Ketua MUI Pusat KH Cholil Ridwan, Sekjen FUI KH Muhammad Al Khaththath, Wasekjen PBNU Masduki Baidhowi, Presiden PKS Anis Matta, Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid, Sekretaris MPP DPP PAN Azwar Abu Bakar, Bendahara Umum PKB Bahrudin Nasori, Waketum PPP Emron Pangkapi dan sejumlah politisi PBB.

red: adhila

Mega dan Jokowi Berkumpul dengan Dubes AS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri dan Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan di kediaman Jacob Soetojo di Jl Sircon G 73 Perumahan Permata Hijau, Jakarta Selatan. Pertemuan di rumah pengusaha kaya tersebut dimulai sejak sekitar pukul 19.30 WIB. 

Entah apa yang menjadi topik pembicaraan dalam pertemuan tersebut. Namun, Plt Kabiro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi DKI Jakarta, Heru Budihartono yang ikut mendampingi Jokowi ke rumah Jacob menampik bila pertemuan ini berkaitan dengan pilpres. "Kunjungan ini cuma ramah tamah dan silaturahim saja," ujarnya, Senin (14/4).

Pertemuan malam ini Juga dihadiri sejumlah diplomat asing. Antara lain, pejabat dari kedubes AS dan negara lainnya. Beberapa kendaraan dinas diplomat yang tampak parkir di depan rumah Jacob adalah  CD 12 (Kedubes AS), CD 15 (Vatikan), CD 18 (Myanmar), CD 19 (RRC), CD 48 (Turki), dan CD 108 (Peru).

Puluhan Tahun sudah Partai Islam tidak bisa bersatu.... Apakah di PILPRES 2014 tetap sama ??

2014 ini Batas kepercayaan saya terhadap partai Islam. JIka tidak bisa bersatu juga, maka sesunggungnya belum layak mereka menamakan partai Islam.

Dicari: Tokoh Pemersatu Parpol Islam

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil hitung cepat membuka potensi gabungan partai berbasis Islam untuk mengusung calon presiden (capres) sendiri. Untuk menuju ke arah sana, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar menilai harus ada tokoh yang bisa menjadi pemersatu.

"Ada tokoh yang bisa menjadi solidarity maker," ujar Marwan, seusai acara diskusi di Cikini, Jakarta, Ahad (13/4). Namun, menurut dia, sampai saat ini belum menemukan tokoh yang dapat memenuhi kriteria tersebut.

Marwan mengatakan, semua baru mencoba untuk bersatu, bahkan muncul desakan dari beberapa tokoh Islam untuk merajut kerja sama antara partai berbasis Islam. Namun, ia mengatakan, usaha itu masih jauh.

"Kalau ibarat rumah, belum masuk rumah, masih di luar rumah. Sehingga pembicaraan serius itu belum ada," kata dia.

Potensi untuk mengusung capres dari gabungan partai berbasis Islam memang terbuka. Dari hasil hitung cepat Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menunjukkan PKB mendapat perolehan suara 9,07 persen. Partai Amanat Nasional (PAN) meraih 7,65 persen, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 6,32 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 6,9 persen. Sementara Partai Bulan Bintang mengumpulkan 1,43 persen.

Gabungan suara ini bisa menembus syarat presidential threshold. Hanya saja Marwan menilai masih ada ganjalan untuk menggabungkan partai berbasis Islam.

Menurut dia, masih ada ego tersendiri dari masing-masing partai. Seperti masing-masing partai yang mengusung calon sendiri. Sehingga ia mengatakan, komunikasi tidak terjalin dengan intensif. "Politik serba mungkin, tapi peluangnya tipis," ujar dia.

sumber: Republika