Re post: BBC the toughest place to be :A BINMAN (JAKARTA)

Assalamu'alaikum


Berhubung karena ada beberapa request pasword di
http://greeneers.blogspot.com/2012/02/download-highres-single-full-bbc_2354.html?showComment=1407254852535#c567292640400784852

sementara saya sudah lupa paswordnya karena file itu saya upload beberapa tahun yang lalu.

Kini Film dokumenter kembali saya upload lagi agar anda semua bisa melihatnya lagi

semoga bermanfaat

===============
pasword : greeneers
link download :
http://www.4shared.com/archive/AMA6vHSjba/Jakarta_bin_man.html?
==============

file .7z merupakan file kompresi dari 7 zip, bisa di extract dengan winrar , 7zip atau lainnya

Video Dua Jurnalis Dipenggal ISIS Rekayasa AS?

REPUBLIKA.CO.ID, DOHA — Munculnya video pemenggalan dua kepala jurnalis Amerika Serikat (AS) James Foley dan Steven Situleh kelompok Islam radikal Islamic State of Iraq and Syiriah (ISIS) beberapa waktu lalu dinilai hanya rekayasa. Hal tersebut seperti dilaporkan saluran Al Jazeerasebagaimana dilansir Arabnews, Sabtu (6/9).

Video tersebut dibuat oleh AS agar dapat dijadikan dalih untuk intervensi Barat terhadap Suriah. Laporan Al Jazeera dikatakan Foley, korban pemenggalan pertama seperti memainkan peran juara bukan sebagai korban. Dari pelacakan gerakan matanya, Foley sedang membaca teks dari autocue.

Selanjutnya video eksekusi terhadap Sotloff, dalam video tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan baik selama maupun pernyataan selama eksekusi.

Foley sebelumnya bekerja di Departemen Luar Negeri AS. Oleh karena itu, Foley kemungkinan memiliki hubungan dengan intelijen. Hal tersebut bisa jadi bekerjasama dalam pembuatan video tersebut.

Al Jazeera mengklaim bahwa video pemenggalan dua jurnalis AS tersebut dapat digunakan untuk membenarkan perang masa depan. Hal itu seperti yang pernah dilakuan oleh presiden AS sebelumnya George Bush dengan dasar Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal. Sehingga pada tahun 2003, AS melakukan invasi ke Irak yang membuat negara tersebut hancur lebur.

Test Marbun: Mengilangkan seragam muslim & coba membenturkannya dengan pakaian betawi

Ahok, Bawahan, dan Seragam Muslim

Oleh: Didi Purwadi
Redaktur Republika Online

Tanggal 14 Juli ketika umat Islam sedang khusyu menjalankan ibadah puasa Ramadhan, surat edaran kontroversial itu dilayangkan oleh kepala dinas pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun.

Surat edaran nomor 48/SE/2014 tentang pakaian seragam sekolah yang ditandatangani langsung oleh Lasro Marbun itu menghapuskan aturan pengenaan seragam Muslim yang selama ini selalu dikenakan siswa sekolah dasar dan menengah setiap hari Jumat.

Namun, tak butuh waktu lama, kebijakan kontroversial itu langsung menuai protes. Dan alhamdulillah, Basuki Tjahaja Purnama selaku pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta langsung meresponnya dengan membantah pihaknya tidak pernah tahu soal kebijakan nyelenehtersebut.

"Enggak! Enggak ada aturan dari aku itu," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, ketika ditanya soal kebijakan  pengenaan baju Betawi (sadariah untuk pria dan encim untuk wanita) menggantikan baju Muslim yang selama ini dikenakan oleh siswa setiap hari Jumat.

Ahok pun mengaku baru tahu ada kebijakan tersebut dari pesan singkat (SMS) warga, meski surat edaran Lasro Marbun tertera tembusannya ke Plt Gubernur DKI Jakarta.

"Saya saja enggak tahu (awalnya). Dapat SMS masuk dari warga, baru saya tahu. Saya juga bingung, orang miskin bagaimana caranya kalo harus pake sadariah," kata Ahok.

‘Sejak Lama’Terlepas dari surat edaran kontroversial tersebut, upaya untuk membuat siswa Muslim tidak bisa mengenakan seragam Muslim, khususnya jilbab bagi siswa muslimah, sudah berlangsung sejak lama.

Pada akhir 1980-an, siswi yang mengenakan jilbab diancam akan dikeluarkan dari sekolah. Alasannya karena siswa dilarang menambah ‘asesoris’ pada seragam sekolah dan jilbab dipandang sebagai asesoris tersebut.

Para siswi yang mengenakan jilbab saat itu pun mendapat stigma-stigma negatif. Mulai dari isu ‘jilbab beracun’, ‘orang berjilbab kepalanya botak’, hingga ‘pakai jilbab kampungan’. Belum lagi kebijakan foto ijazah yang mengharuskan telinga harus terlihat sehingga jilbab mau tidak mau harus dilepas.

Teranyar kasus Anita Whardani pada awal 2014. Siswi SMAN 2 Denpasar, Bali, itu mengaku disuruh pindah sekolah gara-gara niatnya mengenakan jilbab.

Belum lagi aturan yang mengharuskan logo OSIS pada kantong seragam siswa harus terlihat. Aturan tersebut secara tidak langsung melarang siswi mengenakan jilbab yang menutupi dada sesuai tuntunan syariat. Dengan kata lain itu, aturan itu secara halus melarang siswi Muslim berjilbab.

Berkaca dari kasus-kasus tersebut, pantas rasanya mencurigai ‘niat terselubung’ di balik surat edaran kontroversial yang diteken Lasro Marbun tersebut.  

Sanksi TegasLasro Marbun kepada atasannya, Ahok, memang sudah berjanji akan mengevaluasi surat edaran yang mengundang kontroversi tersebut.

"Jadi saya baru tanya ke Pak Lasro. Ini isi BBM-nya,'Lapor Pak, kami tidak memaksakan Pak. Dan, terus kami monev (monitor dan evaluasi). Pasca-Lebaran kami evaluasi lagi Pak. Saya sudah kumpulkan seluruh kepsek supaya tidak memaksakan penerapan Permendikbud No 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah, disesuaikan dengan sikon murid.Saya akan evaluasi'," kata Ahok seperti dikutip media.

Sebenarnya tidak hanya sebatas evaluasi atas surat edaran kontroversial tersebut. Ahok pun harus berani memberikan sanksi tegas kepada Lasro Marbun, bawahannya yang meneken surat edaran kontroversial tersebut, karena bertindak tanpa sepengetahuan Ahok.

Karena jika merunut pernyataan Ahok yang mengaku tidak tahu soal surat edaran tersebut, maka Lasro Marbun bisa dikata mengeluarkan kebijakan tanpa sepersetujuan Ahok yang merupakan atasannya.

Sementara, umat Islam tetap harus kritis karena masalah-masalah seperti ini pasti akan selalu muncul di kemudian hari. Wallahu a’lam bish-shawabi.

Jakarta Post Hina Umat Islam pada Bulan Ramadhan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam (PKTTI) Universitas Indonesia (UI), Abdul Muta'ali menilai, Jakarta Post telah menghina umat Islam melalui sebuah karikatur yang tidak pantas diterbitkan. Menurut dia, koran berbahasa Inggris tersebut terpaksa melakukannya dengan tujuan tertentu.

Pasalnya, Jakarta Post selama ini, tidak berhasil menggoyahkan ideologi politik Islam di Pilpres 9 Juli besok. "Saya kira, umat Islam Indonesia sudah sangat cerdas. Kaum Muslim Indonesia sudah bisa memetakan media cetak dan elektronik mana yang konstruktif dan mana yang destruktif," kata Muta'ali saat dihubungi Republika Online, Senin (7/7) malam WIB.

Dia menyoroti media yang sering lantang menyuarakan hak asasi manusia (HAM) dan mengkritisi konsep gender dalam Islam, ternyata justru mendestruktif nilai-nilai demokrasi. "Hal ini justru terbukti tanpa umat Islam harus tunjuk jari," sentil Mutaali.

Menurut Mutaali, aksi provokatif Jakarta Post tidak dilakukan karena kecolongan. Dia menyatakan, publikasi karikatur itu tak akan dilakukan oleh media yang tidak ada jaringan maknanya.

Yang membuatnya kecewa, tindakan itu dilakukan pada saat umat Islam tengah menunaikan ibadah puasa. "Yang lebih miris, hal ini dilakukan pada bulan suci Ramadhan," ungkap Mutaali.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Hj. Tutty Alawiyah menyatakan, umat Islam harus menelusuri siapa pembuat karikatur dan apa maksud di balik pesan yang berisi sangat menghina kaum Muslim tersebut.

"Umat Islam di manapun, di dunia ini pasti akan tersinggung apabila melihat karikatur yang berisi penghinaan sangat mendasar, dan merendahkan umat Islam."

Karikatur koran Jakarta Post, edisi Kamis, 3 Juli lalu, menuai kecaman di dunia maya. Dalam edisi yang dimuat di halaman 7, memuat karikatur dengan gambar simbol Islam dalam ukuran yang cukup besar di rubrik Opini. Itu setelah karikatur tersebut menggambarkan bendera berlafaz 'laa ilaha illallah' dengan logo tengkorak yang terpasang di bendera.

Tidak sekadar itu, lafaz tahlil tersebut dipadukan dengan bendera tengkorak khas bajak laut. Kemudian, tepat di tengah tengkorak, tertera tulisan 'Allah, Rasul, Muhammad'.

Gambar tersebut memuat karikatur dalam beberapa adegan. Adegan pertama menampilkan lima orang dalam posisi berlutut dengan mata tertutup kain dalam posisi berlutut di tanah dan tangannya terikat di belakang dalam posisi ditodong senjata.

Di belakang ke lima orang itu berdiri seorang pria berjenggot serta bersorban sambil mengacungkan senjata laras panjang ke arah mereka, seolah-olah siap melakukan eksekusi.

MESJID JUGA PUNYA HAK UNTUK MENOLAK/MENERIMA SESEORANG

Ahok Heran Ditolak Masuk ke Masjid di Jakarta 

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku heran atas penolakan beberapa masjid di Jakarta terhadap kunjungannya. Menurut dia, penolakan ini jauh berbeda saat ia menjabat sebagai Bupati Belitung Timur.

"Di Jakarta, masih ada masjid yang tak mau menerima saya," kata Basuki di Pondok Pesantren Khairul Ummah Masjid At-Taqwa di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu, 2 Juli 2014. Hanya saja, Ahok menolak menyebut pengurus masjid mana saja yang menolak kedatangannya.

Ahok menuturkan penolakan tersebut lantaran agama yang dianutnya. Beberapa masjid menolak kedatangan Ahok dalam rangka Safari Ramadan. Padahal, saat menjadi bupati, kata dia, sebanyak 93 persen warga Belitung Timur beragama Islam.

Di Belitung Timur, ia mengisahkan, warga menjunjung tinggi persatuan tanpa membedakan agama. Ia berharap kunjungannya ke Pesantren Khairul Ummah dapat membuka jalan silaturahmi dengan masjid dan pesantren lain. "Silaturahmi sangat penting meski kita berbeda keyakinan," ujarnya di hadapan hadirin.

Ahok mengisi Ramadan kali ini dengan bersafari ke sepuluh masjid di Ibu Kota. Dia akan blusukan ke masjid untuk berbuka puasa bersama dengan warga. Selain bersama warga, Ahok pun dijadwalkan berbuka puasa dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lima kantor wali kota.

LINDA HAIRANI
====================

Ahok bukanlah seorang suci atau imam yang semua mesjid harus bisa menerimanya. Ahok juga harus bisa menghargai keputusan mesjid dari pada membawa masalah ini seolah-olah menjadi masalah sara.

Astaghfirullah! Pemerintah Tiongkok Larang Muslim Xinjiang Puasa

Jakarta - Pemerintah Tiongkok melarang PNS, murid dan guru muslim di Xinjiang melakukan puasa Ramadan. Larangan ini disampaikan melalui website dan siaran resmi pemerintah.

Seperti dilansir oleh channelnewsasia.com, Rabu (2/7/2014) Partai Komunis yang berkuasa di Tiongkok resmi menganut aliran atheis, dan sejak bertahun-tahun telah membatasi ibadah puasa di Xinjiang, provinsi bagi minoritas Uighur. Uighur merupakan minoritas muslim di Xinjiang.

Sejumlah departemen pemerintahan mengeluarkan pengumuman di situs mereka bahwa mulai akhir pekan ini puasa Ramadan dilarang. Misalnya seperti yang tertera dalam situs departemen perdagangan di Turfan "PNS dan siswa tidak boleh berpuasa dan melakukan kegiatan yang bersifat keagamaan".

Radio dan TV pemerintah juga mengumumkan hal serupa, yaitu melarang anggota partai, guru dan orang-orang muda mengambil bagian dalam kegiatan Ramadan.

"Kami mengingatkan semua orang bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk berpuasa Ramadan," demikian bunyi peringatan tersebut.

Selain itu Biro cuaca di Qaraqash di Barat Daya Xinjiang mengatakan dalam situsnya bahwa sesuai dengan instruksi dari otoritas yang lebih tinggi, diperintahkan kepada semua staf dan pensiunan untuk tidak berpuasa selama bulan Ramadan.

Tiongkok telah melakukan larangan puasa ini sejak beberapa tahun lalu dengan alasan kesehatan karyawan pemerintahan.

Juru bicara minoritas muslim Kongres Uighur, Dilxat Raxit mengatakan pemerintah di Uighur memerintahkan warganya ikut program makanan gratis pada hari Senin depan dan akan melakukan inspeksi terhadap warganya yang puasa.

"Tiongkok mengambil langkah-langkah koersif, membatasi keyakinan muslim Uighur dan akan menciptakan lebih banyak konflik," ucap Dilxat.

"Kami meminta pemerintah untuk memberikan kebebasan bagi muslim Uighur dan berhenti memberikan tekanan politik saat Ramadan," tambahnya.

sumber: detik.com

Timses Jokowi-JK Hapusan Kolom Agama di KTP, PBNU Menolak

 

 

REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menentang keras rencana penghapusan kolom agama dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diwacanakan oleh tim pemenangan Joko Widodo–Jusuf Kalla.

“Kita ambil contoh paling sederhana. Ketika terjadi kecelakaan di mana keluarga korban belum bisa dihubungi, penanganannya di rumah sakit, entah perawatan atau pemulasaran jenazah jika meninggal dunia, harus dilakukan sesuai dengan agama korban. Nah kalau keluarga korban belum bisa dihubungi, petugas mengetahui agama dari mana kalau bukan dari KTP?” ujaar Sekretaris Jenderal PBNU H Marsudi Syuhud di Jakarta, Kamis (19/6).

Dari uraian yang disampaikannya, Marsudi menegaskan, organisasinya menentang keras rencana penghapusan kolom agama dari KTP. “Ini menyangkut kepentingan masyarakat pemegang KTP,” tambahnya.

Terkait alasan tim pemenangan Jokowi-JK, jika penghapusan kolom agama di KTP untuk kepentingan menjamin kebebasan beragama di Indonesia, dengan tegas Marsudi membantahnya. Diakuinya, tidak terdapat korelasi antara kebebasan beragama dengan pencantuman agama di dalam KTP.

“Undang-undang secara tegas menjamin kebebasan beragama masyarakat, tapi tidak tidak bisa diartikan kebebasan secara liar. Masyarakat harus memilih salah satu agama yang diakui di Indonesia, pilih mana yang sesuai dengan keyakinannya,” saran Marsudi.

Salah seorang tim pemenangan Jokowi-JK, Siti Musda Mulia, dalam diskusi mengenai visi misi capres bertajuk 'Masa Depan Kebebasan Beragama dan Kelompok Minor di Indonesia' di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/6), mengatakan, pihaknya menjanjikan penghapusan kolom agama di KTP jika pasangan ini terpilih. Alasannya, keterangan agama di kartu identitas justru dapat disalahgunakan.

“Saya setuju kalau kolom agama dihapuskan saja di KTP, dan Jokowi sudah mengatakan pada saya bahwa dia setuju kalau memang itu untuk kesejahteraan rakyat,” kata Musda.

Kader PDIP siapkan perlindungan untuk warga Dolly

PDIP Siapkan Kader untuk Lindungi Dolly

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Jawa Timur, Wisnu Sakti Buana mencemaskan aparat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kota Surabaya, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan melakukan tindakan kekerasan saat eksekusi penutupan lokalisasi Dolly pada 19 Juni 2014.

Jika hal itu sampai terjadi, Wisnu mengatakan kader PDIP akan berada paling depan untuk melindungi masyarakat Dolly.

“Kalau caranya seperti itu maka (kader) PDIP akan berada disana melindungi masyarakat Dolly. Mereka tidak melakukan kesalahan dan menggantungkan hidup disana,” ujarnya kepada Republika, Sabtu (24/5). 

Potensi gesekan antara warga dengan aparat, diakui Wisnu kemungkinan besar terjadi. Pasalnya warga cemas setelah melihat Pemkot Surabaya tidak menepati janjinya memberikan pendapatan terhadap warga yang terkena dampak penutupan sebelumnya, seperti di Morokrembangan, Klalahrejo, Sememi dan Dupak Bangunsari.

Selain itu, Wisnu yang juga menjabat wakil wali kota Surabaya ini mengatakan, dari hasil turun ke lapangan yang dilalukannya, ia mendapati pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya tidak pernah duduk bersama dengan warga.

Dinsos hanya mendata di dua rukun tetangga (RT), padahal warga yang terkena dampak penutupan lokalisasi Dolly berada di lima rukun warga (RW).

Ia juga kecewa saat mendapati bahwa hanya camat setempat dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya yang mendampinginya saat terjun ke lapangan. Sementara Dinsos yang menjadi ujung tombak tidak hadir.

Warga sendiri, jelas Wisnu, telah sepakat dengan penutupan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara itu.

“Asalkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan jaminan pendapatan untuk warga yang terkena dampak penutupan. Permintaan itu diajukan karena kalau hanya memberikan uang pesangon kan bisa habis dalam sebulan,” ujarnya.

Hasil pertemuan antara Wisnu dan warga diakuinya sudah disampaikan secara lisan kepada Risma. Rencananya laporan tertulis akan disampaikan Senin (26/5) mendatang.
Laporan ini dinilainya harus segera dilaporkan karena Wisnu takut laporan yang didapat Risma saat ini kurang tepat.

=============

Udah merusak mental masyarakat, kini Kader PDIP ingin mereka di beri jaminan pendapatan

Sebagian besar dana kampanye JK 2014 dari sumbangan perusahaan-perusahaan

Jokowi Hanya Sumbang Rp 3 Juta untuk Kampanye, Jusuf Kalla Rp 0

Jakarta - Capres Joko Widodo ikut menyumbangkan dananya untuk kampanye Pilpres yang berlangsung 4 Juni-5 Juli. Sumbangan dari Jokowi terbilang kecil hanya Rp 3 juta, dibanding penerimaan dana kampanye Jokowi-JK secara keseluruhan Rp 44,5 milar.

Berdasarkan daftar penerima sumbangan dana kampanye Jokowi-JK dari KPU, Kamis (5/6/2014), tercatat Jokowi menyumbangkan dana kampanye dalam bentuk uang sebesar Rp 3 juta. Sementara Jusuf Kalla masih Rp 0 alias belum tampak ikut menyumbang.

Sumbangan Jokowi sebesar Rp 3 juta itu, jauh lebih kecil angkanya dibandingkan uang yang dikeluarkan capres Prabowo Subianto untuk tim kampanyenya yang mencapai Rp 5 miliar. Meski secara keseluruhan justru dana kampanye Jokowi-JK yang besar, Rp 44,5 miliar dan Prabowo-Hatta hanya Rp 10 miliar.

Sumbangan lain yang masuk ke bendahara tim kampanye nasional Jokowi-JK ada yang berasal dari perusahaan, dan sisanya dari ribuan penyumbang yang mengirimkan sumbangan melalui 3 rekening atas nama Joko Widodo-Jusuf Kalla di Bank BRI, BCA dan Mandiri.

Sebelumnya, laporan penerimaan dana kampanye periode I untuk pasangan Jokowi-JK itu telah diserahkan ke KPU pada Selasa (3/6) lalu. Penting dicatat, daftar yang dilaporkan adalah penerimaan awal per tanggal 31 Mei-3 Juni.

KPU memperkenankan kedua pasangan capres menerima lagi sumbangan dana kampanye pada masa kampanye 4 Juni-5 Juli. Nantinya, paling lambat 14 hari sejak berakhirnya masa kampanye, mereka diminta melaporkan lagi penerimaan dan penggunaan dana kampanye ke KPU.

========================
Semoga rakyat tidak di kelabui dengan menyebut bahwa dana capres JK berasal dari sumbangan masyarakat lewat rekening mereka. Itu tentu tidak ada apa2nya dibanding suntikan dari pengusaha2. Terus imbalannya nanti apa ya ?