Ahok Minta Warga Luar Batang Wakafkan Rumah dan Tanahnya, Warga Luar Batang Balik Menyatakan Siap Membeli Tanah Milik Aseng Pluit Kharisma Sakti

Pernyataan Sikap Warga Luar Batang..

Menanggapi Penyataan Ahok agar Warga Luar Batang bersedia Mewakafkan rumah dan tanahnya untuk Perluasan sekitar Masjid dimana Ahok menugaskan Sekda agar meminta bantuan Pengurus Masjid untuk mendekati Masyarakat agarbersedia mewakafkan tanahnya adalah sebuah permintaan yang tidak masuk akal dan bertujuan memecah belah (devide et impera),

keputusan/sikap Pengurus Masjid Jami Keramat Luar Batang & Kerabat Pengurus Maqom Al Habib Husein bin Abubakar Alaydrus Keramat Luar Batang sejak awal sudah bersepakat dan menyatakan dengan sangat tegas dan gamblang bahwa masjid, maqam dan warga kampung adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dan kami MENOLAK PENGGUSURAN karena dampaknya akan menghancurkan Syiar Islam dan meluluhlantakkan kearifan lokal warga kampung,

banyak pemerhati sejarah yang juga meyakini bahwa minimal kampung ini sudah ada sejak abad ke 12 (masa keyaan Kerajaan Hindu Sunda Pajajaran), dengan sejarah yang demikian panjang maka Kampung Luar Batang mendapat predikat Kampung Pusaka/Kampung Heritage, mungkin Ahok lupa jikalau kampung kami juga bagian yang tidak terpisahkan dari kawasan Kota Tua Jakarta.

Satu hal yang paling fundamental, disaat akan melakukan revitalisasi di kawasan Heritage : Kampung Aquarium, Pasar Ikan, Museum Bahari, Pelabuhan Sunda Kelapa dan Kampung Luar Batang, TERLEBIH DAHULU Pemerintah harus melakukan Kajian yang mendalam dengan melibatkan Tim Sidang Pemugaran terlebih dahulu dan hasinya dibahas dengan para stakeholder/­pemangku kepentingan (masyarakat lokal/warga kampung, sejarawan, budayawan, arkeolog, sosiolog, arsitek dll), namun hal tersebut TIDAK dilakukan oleh Ahok karena Proyek revitalisasi ini dilakukan demi kepentingan Pengembang semata dan melupakan segala pakem yang ada.

Hingga saat ini belum pernah ada pejabat manapun yang mendatangi Pengurus Masjid untuk bicara secara khusus mengenai program revitalisasi Kampung Luar Batang.

Tanggal 15 April 2016, Ba’da Sholat Jum’at, Komisi A, di Kantor DPRD DKI pernah mempertemukan kami dengan Lurah, Camat dan Walikota Jakarta Utara (Rustam Efendi), dimana dalam forum pertemuan tersebut Walikota Jakut menyampaikan bahwa Ahok memerintahkan kepada Walikota agar semua rumah penduduk di Kampung Luar Batang agar digusur dan hanya menyisakan masjidnya saja.

Kita semua mengetahui bahwa Kampung Luar Batang adalah pintu masuk menuju Pulau-pulau Reklamasi dan halaman depan jajaran Apartemen milik para konglomerat sahabat Ahok, sehingga agar Apartemen tersebut bisa terjual dengan laris manis maka kampung kami harus di gusur dengan menggunakan tangan Penguasa (Ahok) sahabat para pengembang yang telah menggelontorkan uang yang sagat banyak untuk program CSR Ahok, mereka ingin menjadikan Masjid Keramat Luar Batang sebagai Monumen Semata dan MENGHILANGKAN SYIAR ISLAM dengan menggusur masyarakat kampung,

Kembali ke persoalan wakaf, kami menyarankan agar Ahok mendatangi Pemilik Apartemen Pluit Sea View (Bina Karya), Agung Podomoro, Pluit Kharisma Sakti, dll agar bersedia mewakafkan tanah dan bangunan mereka untuk warga Kampung, mengingat kedekatan Ahok dengan para Pengembang (sampai-sampai mendapat julukan sebagai Gubernur Agung Podomoro) maka kami juga berharap Ahok bersedia menjadi perantara kami agar Tanah Kosong yang berada di samping Masjid Keramat Luar Batang yang dimiliki oleh Pluit Kharisma Sakti (dahulunya adalah tanah warga kampung Luar Batang) agar tanahnya bersedia di jual kepada Masjid dengan harga yang wajar, karena cukup banyak Ummat Islam yang bersedia bergabung untuk membeli tanah tersebut demi MENEGAKKAN SYIAR ISLAM, kami mendiami bumi NKRI dan bukan Bumi Agung Podomoro ataupun Bumi Ahok sang gubernur Fasis.

Wassalam.
DKM Masjid Jami Keramat Luar Batang

Mansur Amin

Keterangan foto: Yusril Ihza Mahendra bersama warga Luar Batang tunjukkan bukti sertifikat kepemilikan rumah dan tanah warga Luar Batang

Facebook Front Pembela Islam – FPI

(nahimunkar.com)

Polda Metro Di jadikan Sandera dalam Reklamasi Jakarta

Reklamasi Berhenti, Ahok: Mau Tak Mau Proyek Parkir Polda Metro Mandek

Jakarta - Proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan sementara alias dimoratorium. Akibatnya, proyek parkiran Polda Metro Jaya senilai Rp 80 miliar juga ikut terhenti. Soalnya, proyek itu menggunakan uang kewajiban pengembang proyek reklamasi, yakni PT Agung Podomoro Land.

"Mau enggak mau (proyek itu mandek)," kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (24/6/2016).

Tak hanya itu, ada juga putusan PTUN yang merekomendasikan pencabutan izin PT Muara Wisesa Samudera yang mengerjakan Pulau G reklamasi. PT Muara Wisesa Samudera adalah anak perusahaan Agung Podomoro Land.

"Ya mungkin perusahaannya yang itu, perusahaannya kan mikir, itu kan dari kewajiban (atas reklamasi)," kata Ahok.

Solusinya, perlu dicarikan perusahaan lain yang bisa membiayai proyek itu. Misalnya, biaya bisa didapatkan dari biaya kewajiban perusahaan yang hendak menaikkan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

"Kita lihat saja. Tapi pasti kita sepakat untuk memberikan hibah untuk mereka. Karena kita butuh tempat untuk 'park and ride'," kata Ahok. 

(Baca juga: Ahok Akan Bangun Parkiran Bawah Tanah di Mabes Polri)

Atau bisa juga, kata Ahok, proyek itu dibiayai dari kocek Pemprov DKI sendiri, yakni dengan APBD DKI melalui proses lelang. Namun cara ini perlu penyusunan anggaran. 

Saat ini, Ahok mengutamakan perampungan proyek simpang susun Semanggi yang dibiayai oleh pembayaran kenaikkan KLB. 

Soal pembangunan parkiran secara umum, Ahok menilai fasilitas 'park and ride' perlu untuk mengatasi kemacetan."Kalau trotoar sudah jadi (pelebaran trotoar) sudah jadi, kita mau pembatasan kendaraan bermotor, ada bus, maka orang harus ada tempat titip dong," kata Ahok.

Rencananya ada sejumlah tempat yang akan dibangun 'park and ride', Ahok menyebut lahan kepunyaan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), lahan di Lapangan Banteng, lahan di Sabang dekat Hotel Sari Pan Pacific milik Bank DKI, hingga belakang Plaza Indonesia.

"Itu Plaza Indonesia yang bangunin parkir di atas sungai. Bisa 2.400 atau 2.500 motor," kata Ahok.


(dnu/miq)

http://news.detik.com/berita/3241892/reklamasi-berhenti-ahok-mau-tak-mau-proyek-parkir-polda-metro-mandek

AKU BELANJA MAKA SINGAPURA ADA

Reporter: Arman Dhani

Orang Indonesia termasuk lima besar pembelanja besar di dunia. Singapura merupakan salah satu tujuan utama belanja orang Indonesia. Para pembelanja Indonesia merupakan salah satu tiang penting dalam sektor pariwisata Singapura. Kilau Singapura sebagai salah satu tujuan wisata belanja sudah semakin berkurang.

tirto.id - Ada anekdot mahsyur yang pernah diucapkan oleh Imelda Marcos. “Kalah menang, kita akan pergi belanja usai pemilu,” tuturnya. Imelda Marcos adalah istri dari mantan presiden Filipina, Ferdinand Marcos. Ia dikenal sebagai seorang shopaholic, penggila belanja. Dalam sebuah wawancara ia mengaku memiliki lebih dari 1.000 pasang sepatu. Imelda menjadi ikon penggila belanja yang kontroversial, karena menjadishopaholic, saat masyarakat Filipina diterjang kemiskinan pada masa pemerintahan suaminya.

Imelda Marcos bukan satu-satunya orang yang gila belanja. Masih banyak lagi jutaan orang di berbagai belahan dunia yang keranjingan belanja. Tak peduli butuh barangnya atau tidak, mereka harus berbelanja. Tren ini sedang menghinggapi Indonesia. Dengan pertumbuhan kelas menengah yang sangat pesat, Indonesia kini masuk dalam daftar negara dengan jumlah penggila belanja terbesar. 

Singapura merupakan salah satu negara favorit Indonesia untuk berbelanja. Namun, tren itu kini mulai bergeser. Selain munculnya alternatif tempat berbelanja di negara lain yang lebih menarik, Singapura juga mulai digerus oleh maraknya belanja secara online. 

Tumpuan Singapura

Menurut riset Global Blue edisi Februari 2016, orang Indonesia tercatat sebagai pembelanja terbesar ke-5 di dunia. Penggila belanja dari Indonesia hanya kalah dari Cina, Timur Tengah, Rusia, dan Amerika Serikat. 

Untuk belanja ke luar negeri, Singapura masih menjadi tujuan utama pembelanja Indonesia. Pembelanjaan dari orang Indonesia berhasil mengangkat kinerja tax free shopping (TFS) Singapura pada dua bulan pertama 2016 meniadi 4 persen, dari rata-rata minus 3 persen pada 2015. Namun, sudah muncul kecenderungan untuk berbelanja ke negara-negara lain seiring dengan banyaknya penawaran tiket murah dan juga kemudahan pengurusan visa. 

“Orang Indonesia merupakan pembelanja terbesar di Singapura (setelah Cina), and secara historis sangat penting bagi peritel di Singapura karena angka kunjungannya merupakan yang tertinggi mewakili hampir seperlima transaksi Global Blue TFS,” ujar Jan Moller, Wakil Presiden Penjualan Global Blue Asia Pasifik, Jan Moller.

Pembelanja Indonesia merupakan sumber penting bagi sektor pariwisata Singapura. Implikasinya tentu saja pada peningkatan pendapatan Negeri Singa itu. Data Singapore Tourism Board (STB) menyebut, Indonesia merupakan sumber pasar terbesar Singapura, baik dari sisi kedatangan maupun penerimaan sektor pariwisata. 

Menurut data STB, pada 2012, wisatawan Indonesia yang pergi ke luar negeri mencapai 7,3 juta. Analis memperkirakan pertumbuhannya meningkat dalam lima tahun dengan kisaran pertumbuhan 7,4 persen hingga 9 persen pada 2017. Menurut data pada 2012, Singapura masih menjadi tujuan utama denagn persentase 28 persen, disusul Malaysia (18 persen), Arab Saudi (15 persen). Kepergian ke Arab Saudi sendiri kebanyakan untuk alasan ibadah seperti umrah dan haji. 

Pengeluaran wisatawan Indonesia ketika bepergian ke Singapura pada 2012 mencapai $3.142 juta. Dari jumlah itu, 9 persen digunakan untuk belanja. Kebanyakan wisatawan Indonesia pergi ke Singapura untuk berlibur. Jumlahnya mencapai 65 persen. Hanya sekitar 3 persen yang mengkhususkan untuk berbelanja. Selebihnya adalah untuk mengunjungi kawan, kerabat, ataupun sekadar transit. 

Meski demikian, aktivitas utama orang Indonesia ketika pergi ke Singapura adalah untuk berbelanja. Sekitar 9 dari 10 wisatawan Indonesia berbelanja selama di Singapura. Mereka biasanya menyambangi Orchard Road, Changi Airport ataupun Bugis. Barang populer yang dibeli adalah suvenir dan hadiah (48 persen), makanan (37 persen), pakaian dan aksesoris mewah (32 persen). 

Pudarnya Pesona

Sayangnya, pesona Singapura sebagai tempat berbelanja semakin pudar. Satu per satu merek-merek besar menutup gerainya di Singapura. Bloomberg menulis, jumlah ruangan kosong di pusat perbelanjaan utama Singapura semakin meningkat.

Ruang kosong di wilayah perbelanjaan Orchard Road meningkat ke titik tertinggi dalam lima tahun. Orchard Road merupakan jantung tujuan para wisatawan yang ingin berbelanja. Di Orchard Road terdapat sejumlah pusat perbelanjaan yang selalu dituju wisatawan seperti Takashimaya. 

Beberapa merek besar memilih menutup gerainya. Misalnya Al-Futtaim Group, distributor sejumlah merek besar seperti Mark & Spencer dan Zara. Kelompok usaha ini ingin menutup paling tidak 10 tokonya di Singapura, dan berniat memperluasnya ke negara-negara yang lebih murah seperti Malaysia dan Indonesia. 

Satu per satu merek-merek besar memang membuka gerainya di Indonesia. Mereka ingin lebih dekat dengan konsumen untuk mendapatkan pasar yang lebih besar. Merek-merek besar yang sudah membuka gerainya di Indonesia antara lain Hermes, Gucci, Louis Vuitton. 

“Orang Indonesia menunjukkan kesukaan pada barang mewah. Mereka menghargai produk berkualitas dan mereka menghargai hasil kerajinan,” ujar Chief Executive Gucci, Francois-Henri Pinault, seperti dikutip dari Wall Street Journal. 

Dengan hadirnya merek-merek dunia tersebut di Indonesia, konsumen tak perlu lagi jauh-jauh ke Singapura. Apalagi, seiring meningkatnya kemakmuran, belanja ke Singapura sudah bukan lagi barang mewah. Singapura punya saingan dari Jepang, Eropa, Amerika Serikat, ataupun Hong Kong yang dianggap lebih memberikan kemewahan bagi para penggila belanja Indonesia. 

Satu lagi, Singapura punya ancaman besar dari online shop. Dengan kelincahan jari, para penggila belanja bisa mendapatkan barang-barang yang diinginkannya dari berbagai belahan dunia. Mereka tak perlu bersusah payah membeli tiket ataupun pergi ke luar negeri. Itulah pekerjaan rumah besar Singapura, bagaimana menggaet para penggila belanja agar tetap mau berkunjung ke negaranya. 

(DAN/NQM)

https://tirto.id/20160525-42/aku-belanja-maka-singapura-ada-202176

Di Bulan Ramadhan, BBC, Komnas HAM, GBKP Tebar Fitnah Keji dan Adu Domba Ormas Islam

BANDUNG (voa-islam.com) - Sehubungan dengan pemberitaan BBC Indonesia tentang indikasi adanya pemerasan oleh ormas keagamaan khususnya Islam terkait pendirian gereja GBKP di Bandung Timur. 

(http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160606_indonesia_komnasham_gereja_diperas?) 

Pemberitaan mana bersumber dari keterangan komisioner Komnas HAM Imdadun Rahmat setelah menerima pengaduan pihak GBKP. Terlepas bahwa kemudian GBKP memberi klarifikasi kesalahan pemberitaan itu. Dewan Dakwah Jabar sangat tidak menerima kondisi ini di saat umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa.

Karena itu Dewan Dawah Jabar dan ormas Islam di Jawa Barat meminta:

1. Minta supaya BBC, Komnas HAM dan Gereja Batak KP di Bandung Timur menyatakan kebohongan berita adanya pemerasan terhadap gereja GBKP di Bandung Timur karena jika tidak dilakukan berarti BBC KOMNAS HAM dan GBKP sudah menebar fitnah keji dan mengadu domba ormas Islam.

Harus anda tahu Islam anti premanisme. Kami akan adukan saudara-saudara dengan delik menebar permusuhan, fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan jika tidak meminta maaf kepada umat Islam jika pernyataan fitnah saudara tidak dicabut.

2. Melaksanakan keyakinan agama dan mendirikan rumah ibadah bisa saja jadi hak asasi selama tidak menimbulkan gejolak dan terpenuhinya aturan yang berlaku. Tapi HAM tanpa asas keadilan, legalitas dan proporsionalitas maka justru HAM akan menjadi musuh agama terutama Islam.

Sejarah sudah terbukti semata mata HAM maka Tuhan pun bisa dicampakkan dan gejala munculnya komunisme di Indonesia adalah salah satu buktinya.

3. Dewan Dawah akan menajdi garda depan menghadapi premanisme berkedok agama. Karena itu Dewan Dawah minta kepada pihak aparat keamanan supaya tegakkan hukum dengan tegas bagi para premanisme sehingga wibawa aparat di mata masyarakat akan semakin baik. [syahid/voa-islam.com]

- See more at: http://www.voa-islam.com/read/pers-rilis/2016/06/14/44659/di-bulan-ramdhan-bbc-komnas-ham-gbkp-tebar-fitnah-keji-dan-adu-domba-ormas-islam/#sthash.uSFvjm9O.dpuf

Di Cina kaum muslim dilarang berpuasa, di Jakarta Ahok larang orang suruh pakai Jilbab

Disdik DKI: Tidak Ada Sekolah Negeri di Jakarta yang Wajibkan Siswinya Berjilbab

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) melarang sekolah negeri mewajibkan siswi beragama Islam memakai jilbab di hari tertentu. Dinas Pendidikan (Disdik) DKI menegaskan tidak ada sekolah negeri di Jakarta yang mewajibkan siswinya yang beragama Islam memakai jilbab.

"Tidak ada ketentuan mewajibkan dan melarang berjilbab. Pak Ahok menjelaskan jangan ada pemaksaan dengan berjilbab, tapi jilbab itu panggilan hati. Jangan ada pemaksaan," ujar Kadisdik DKI Sopan Adrianto saat dihubungi detikcom, Rabu (8/6/2016).

"Ora onolah (sekolah yang mewajibkan siswanya pakai jilbab)," tegasnya.

Sopan menjelaskan, penggunaan seragam sekolah sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 178 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah. Dalam Pergub dijelaskan bahwa pakaian seragam khas muslimah harus sesuai dengan agama, keyakinan dan keterpanggilan peserta didik yang bersangkutan.

Namun apabila ada pihak sekolah yang mewajibkan atau melarang penggunaan seragam muslimah bagi siswinya, maka Sopan akan memanggil kepala sekolahnya. "Kaseknya akan dimintai keterangan kenapa harus begitu. Seragam untuk peserta didik akan ada aturannya," kata dia.

"Semua diatur di Pergub itu mulai dari model, warna dan lainnya ada di Pergub itu," pungkasnya.

Pada Sabtu (4/6), Ahok menyampaikan larangan kepada sekolah negeri yang mewajibkan muridnya memakai jilbab saat memberikan pemaparan di hadapan seribuan kepala sekolah TK, SD, SMP, dan SMA eselon II di lingkungan Dinas Pendidikan DKI. Bagi Ahok, memakai kerudung atau berhijab adalah keputusan pribadi masing-masing perempuan.

"Ada yang menafsirkan harus pakai, ada yang merasa tidak. Itu lebih baik daripada saya melihat anak-anak dipaksa pakai jilbab, begitu naik motor sama bapaknya langsung dicopot. Itu bagi saya menghina agama. Saya enggak bisa terima. Anda kalau mau pakai jilbab, pakai jilbab yang benar. Bukan karena seragam sekolah," kata Ahok. 
(aws/nrl)

Peneliti Jepang Ingatkan Indonesia Bisa Berantakan Gara-gara China

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo

TRIBUNPEKANBARU.COM, TOKYO - Peneliti Jepang Masako Kuranishi dari Universitas Tsurumi dan Universitas Seigakuin Jepang, Masako Kuranishi, mengingatkan Indonesia agar sangat hati-hati terhadap gerakan China di Asia terutama di Indonesia.

Jangan sampai salah langkah Indonesia kalau tak mau negeri Nusantara ini berantakan nantinya gara-gara China.

"China punya rencana atau konsep besar sejak Oktober 2013 terhadap Asia, yaitu Maritime Silk Road atau sering dijuluki One Belt One Road, yang dilemparkan ide ini oleh Xi Jinping. Secara kasar bisa dikatakan munculnya hegemoni China terhadap negara-negara di Asia," ujarnya.

Di Indonesia, menurutnya dimulai dari penguasaan Shinkansen.

"Bukan hanya soal Shinkansen, tetapi daerah yang dilewati dan sekitarnya akan dan harus dikuasai pihak China walaupun perusahaan patungan 60% Indonesia dan 40% China. Tapi China yakin Indonesia akan kesusahan bayar sehingga penguasaan mayoritas perusahaan nanti akan dilakukan China. Demikian pula tenaga kerja yang dikerahkan semua akan diturunkan dari China. Tenaga kerja Indonesia hanya sedikit dan yang tak penting yang terlibat dalam proyek kereta api cepat itu itu," katanya.

Mengapa demikian? Kalau China sudah menguasai jalur Shinkansen dan sekitarnya akan mudah bagi mereka untuk semakin merealisasi konsep One Belt One Road tersebut yang akan berlanjut ke negera Asia lainnya.

Sementara Indonesia akan kacau karena "kekuasaan" uang Chinadi jalur tersebut, akan membuat resah masyarakat sekitar yang mungkin dipaksa mengungsi dengan dalih demi keamanan jalur cepat kereta api.

Masyarakat akan mengeluh dan jadi sasaran juga adalah keturunanChina di Indonesia dan kembali huru hara besar Anti China akan muncul lagi di Indonesia. Masalah SARA (Suku Agama Ras Antar Golongan) akan kembali meruncing di Indonesia.

Itu baru satu hal, tambahnya. Hal lain adalah pinjaman dari AIIB dan atau langsung dari Bank Perkembangan China (CDB) miliaran dolar AS yang membuat Kuranishi bingung.

"Kok Indonesia mau menerima pinjaman besar sekali dari Chinadengan bunga besar sampai 2% setahun ya? Padahal Jepang bisa memberikan pinjaman 0,1% per tahun. Benar-benar tidak mengerti," katanya.

Artinya apa? Menurutnya, China sengaja membuat berbagai kemanisan saat ini kepada Indonesia, karena setelah pinjam, Chinasadar Indonesia mungkin akan mengalami kesulitan pengembalian uang hutang sehingga jadi terikat semakin kuat kepada China.

"Dari sanalah China akan semakin menguasai Indonesia," ujarnya.

Satu hal lagi yang menarik adalah upaya China mendekati Indonesia saat ini karena sangat butuh dukungan Indonesia akan kasus Laut China Selatan, pulau-pulau buatan China yang mendapat banyak protes dari banyak negara di Asia, termasuk Amerika Serikat dan Jepang.

"Dengan kemanisan yang diberikan kepada Indonesia diharapkan Indonesia dapat membantu China menghadapi gelombang protes masyarakat Internasional terhadap pembuatan pulau buatan Chinatersebut yang praktis nantinya akan sangat menyulitkan masyarakat Internasional," katanya.

Jalur pulau buatan China tersebut saat ini masih banyak dilewati jalur kapal tanker dan perdagangan internasional karena memang kawasan internasional.

China punya rencana kalau sudah terbentuk kawasan Laut ChinaSelaan dikuasainya, maka tertutup jalur tersebut, tidak lagi menjadi kawasan internasional dan semua yang lewat harus dapat ijin dariChina.

"Itulah beberapa hal di balik layar mengapa China sangat manis terhadap Indonesia belakangan ini. Namun yang rugi adalah Indonesia apabila tidak hati-hati dengan China, terutama besar kemungkinan munculnya kerusuhan Anti China di Indonesia yang menghantam orang Indonesia sendiri khususnya keturunanChina," katanya.

Pinjaman Rp 3 Miliar

Sebelumnya, seperti dimuat kontan.co.id, tiga bank milik negara yakni Bank Mandiri, BNI dan BRI menandatangani kesepakatan pinjaman senilai total 3 miliar dollar AS dengan Bank PembangunanChina (China Development Bank/CDB), guna membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Penandatanganan kesepakatan pinjaman dilakukan Direktur Utama Bank Mandiri Budi G Sadikin, Direktur Utama BRI Asmawi Syam dan Direktur Utama BNI Ahmad Baiquni dengan Presiden Eksekutif Zeng Zhijie, disaksikan Menteri BUMN Rini Sumarno dan Kepala Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi (National Development and Reform/NDRC) Xu Shaoshi di Beijing, Rabu (16/9/2015) malam.

Dari total pinjaman tersebut, masing-masing bank yaitu Bank Mandiri, BRI dan BNI, menerima pinjaman sebesar satu miliar dollar AS dengan jangka waktu 10 tahun. Selain itu 30 % dari dana pinjaman tersebut akan diterima dalam mata uang Renminbi (RMB).

Direktur Utama Bank Mandiri Budi Sadikin, kepada Antara mengatakan pinjaman tersebut selaras dengan program pemerintah yang akan memfokuskan sektor infrastruktur.

"Kami berharap langkah ini dapat lebih memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia ke arah yang jauh lebih baik di masa datang. Kami bertiga, Bank Mandiri, BNI dan BRI, akan sindikasi untuk proyek infrastruktur dengan pinjaman ini," katanya.

Hingga Juni 2015, Bank Mandiri telah menyalurkan pembiayaan ke sektor infrastruktur sebesar Rp38,2 triliun. Pembiayaan itu digunakan untuk pembangunan dan pengembangan proyek-proyek infrastruktur strategis seperti jalan tol, pelabuhan, dan lainnya.

Sementara itu, Direktur Utama BRI Asmawi Syam mengemukakan, pinjaman dari CDB akan digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur baru yang menjadi prioritas pemerintah seperti kereta Light Rail Transit (LRT), pelabuhan hingga jalan tol.

"Selain infrastruktur, kita juga akan gunakan untuk membiayai proyek-proyek yang bisa meng-'create' kredit ekspor mengingat dana ini kan berbentuk valas," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank BNI Achmad Baiquni menuturkan, pinjaman dari CDB akan memperbaiki komposisi pendanaan valas dengan memperpanjang "maturity profile", sekaligus meningkatkan kapasitas BNI dalam membiayai proyek-proyek jangka panjang dengan skema "match term funding".

"Pinjaman ini akan menjadi dana siaga untuk membiayai pengembangan infrastruktur di Indonesia," kata Baiquni.

Pembiayaan infrastruktur yang telah disalurkan BNI hingga akhir Semester I 2015 mencapai Rp 62,3 triliun ke beberapa sektor, antara lain telekomunikasi, konstruksi (jalan tol, pelabuhan, bandar udara), dan kelistrikan.

Tak "Gadaikan Negara"

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Gatot Trihargo menyampaikan, tidak ada jaminan apapun dari pemerintah Indonesia atas utang 3 miliar dollar AS yang diberikanChina Development Bank (CDB).

Gatot juga meluruskan, isyu yang berhembus bahwa pinjaman ini adalah salah satu skenario privatisasi tiga bank BUMN, yakni Mandiri, BRI, dan BNI. “Tidak ada jaminan sama sekali dan tidak ada yang digadaikan. Kami komitmen tidak ada yang kita gadaikan dari negeri ini,” kata Gatot dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR-RI, Jakarta, seperti dimuat Kompas.com, Selasa (29/9/2015).

Gatot menjelaskan, utang dari CDB ini merupakan pinjaman jangka panjang yang akan digunakan untuk pembiayaan infrastruktur dengan tenor 10 tahun. CDB menjadi salah satu solusi, di tengah kondisi dunia saat ini.

“Kondisi di dunia saat ini, tidak mungkin kita dapat pinjaman sebesar ini dari negara mana pun,” ucap Gatot.

Seharusnya, kata Gatot, Indonesia perlu mensyukuri ada negara yang mau memberikan pinjaman sebesar itu. “Ini harus dipandang sebagai kepercayaan dunia pada Indonesia di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini,” kata Gatot.

Selain untuk menambal kebutuhan pembiayaan infrastruktur, Gatot juga mengatakan, masuknya dana 3 miliar dollar AS dari CDB bisa sedikit menambah cadangan devisa Indonesia yang saat ini hanya 103 miliar dollar AS.

Dalam kesempatan sama, Direktur Utama BRI Asmawi Syam mengatakan, pinjaman dari CDB murni business to business (B2B), tanpa syarat yang mengikat. Masing-masing bank BUMN mendapat utang 1 miliar dollar AS, 70 persen dalam bentuk dollar AS (USD), dan 30 persen dalam bentuk renminbi (RMB).

Untuk BRI, penambahan modal ini akan digunakan untuk pembiayaan infrastruktur, dan peningkatan nilai tambah produk primer. “Pinjaman CDB ini tanpa jaminan, tidak ada aset dan tidak ada saham yang kita jaminkan. Tidak ada yang mengikat, selain list dari project,” kata Asmawi.

Semoga Allah memuliakan Bapak Kapolda Iza Fadri Dunia & Ahirat

Anggota Polda Sumsel Diimbau Salat Tepat Waktu Berjamaah di Masjid

Andri Haryanto - detikNewsJakarta - Ada aturan yang tidak biasa di lingkungan Polri, khususnya di lingkungan Polda Sumatera Selatan. Kapolda Irjen Iza Fadri selaku empunya komando mengeluarkan imbauan kepada jajarannya da juga pegawai negeri sipil di lingkungan Polda agar meninggalkan aktivitasnya saat azan dzuhur dan ashar berkumandang, lalu melaksanakan salat berjamaah.

Lantas, apa yang melatari terbitnya imbauan itu? Jenderal polisi bintang dua penyandang gelar profesor ini menjawab singkat dan sederhana.

"Kebetulan di Polda kita masjidnya dekat," kata pria kelahiran Sumatera Barat ini saat berbincang dengan detikcom, Rabu (21/10/2015) malam.

Imbauan itu lahir setelah dia dan beberapa anak buahnya melakukan diskusi bagaimana caranya jalinan silaturahmi tiap anggota sekaligus menghidupkan denyut masjid.

"Sekaligus meningkatkan disiplin waktu seperti yang diajarkan Islam dan kualitas hidup beragama," kata Iza.

Imbauan salat berjamaah ini khusus untuk waktu zuhur dan ashar. Karena jam-jam tersebut masih termasuk jam kerja di lingkungan Polda Sumsel. Tidak ada sanksi bagi mereka yang memilih tetap bekerja atau memilih salat di ruangannya.

Meski baru di tingkat Polda, Iza berharap imbauan ini juga ditelurkan satuan-satuan kewilayahan seperti Polsek dan Polres.

"Silakan saja masing-masing pimpinan kesatuan wilayah, kalau masjid dekat dari kantor silakan, ini untuk mendorong silaturahmi," kata dia.

Terkait imbauan ini, anggota Kompolnas Hamidah Abdurrachman menyambut baik imbauan yang dikeluarkan Polda Sumsel untuk jajarannya itu. Meski demikian, dia berharap pelayanan untuk masyarakat tetap dapat berjalan.

"Harus ada pengaturan agar fungsi pelayanan dapat tetap berjalan," kata Hamidah. 
(ahy/ega)

Pilih mana bubarkan DPR & PDIP atau bubarkan KPK ?

F-PDIP Rapat Tertutup Bahas Revisi UU KPK

Jakarta - Fraksi PDIP DPR menggelar rapat pleno tertutup. Salah satu materi yang dibicarakan dalam rapat ini adalah soal revisi UU KPK.

"Ya, ini rutin rapat fraksi tiap bulan," kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno di Gedung K2 DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2015).

Hendrawan mengatakan dalam pleno akan dibicarakan kinerja Fraksi PDIP terkait beberapa rancangan undang-undang (RUU), seperti RUU Tabungan Perumahan Rakyat, RUU Merek, dan RUU KPK.

"Ya, salah satunya itu (revisi UU KPK). Tapi, ini kan rapat seperti sharing saja. Revisi UU KPK lagi ramai, ya tapi nggak bicara itu saja. Bicara juga RUU Merek, RUU Tapera, tugas, penempatan juga," ujarnya.

Sementara, Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto mengatakan pleno hanya membicarakan kinerja fraksi sebelum masuk masa reses.

"Soal persiapan reses saja mas. Nanti saja ya," tutur Bambang.

Dari pantauan, elite PDIP yang sudah hadir  antara lain anggota Fraksi Rieke Diah Pitaloka, Effendi Simbolon, Ribka Tjitaning, Charles Honoris, Wasekjen Eriko Sotarduga, Wasekjen Utut Adianto. Rapat berlangsung tertutup dan baru dimulai sekitar pukul 13.50 WIB.

Diketahui PDIP mendorong revisi UU KPK. Namun dorongan itu berujung hujan kritik, karena draf revisi UU KPK dinilai melemahkan lembaga antikorupsi itu. Sejumlah pasal yang dianggap melemahkan adalah soal pembubaran KPK setelah 12 tahun UU disahkan, pencopotan kewenangan penuntutan, penyadapan yang harus izin pengadilan, dan batas minimal kasus yang bisa diselidiki minimal Rp 50 miliar.

=============================

detik.com

Di era PDIP berkuasa : KPK akan di mandulkan ?

Revisi UU Bikin KPK Tak Berhak Angkat Penyelidik dan Penyidik Sendiri

Jakarta - Keanehan demi keanehan bisa dengan mudah ditemukan dalam draft RUU KPK yang diajukan DPR dan dimotori PDIP. Beberapa perubahan pasal sangat menyudutkan posisi KPK yang dibentuk sebagai lembaga istimewa untuk memberantas korupsi.

Beberapa perubahan dalam draft RUU KPK menyuratkan keinginan untuk merombak total kewenangan yang dimiliki KPK saat ini. Salah satunya soal kewenangan KPK untuk mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri.

Dalam Pasal 41 ayat 3 sebagaimana dikutip dari draft RUU KPK, Rabu (7/10/2015), tertulis jelas bahwa penyelidik dan penyidik di KPK harus berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Tak hanya itu, KPK tak bisa mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri, namun harus atas usulan kepolisian dan kejaksaan.

"Penyelidik dan penyidik yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi berasal dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan setelah diusulkan oleh Kepolisian dan Kejaksaan dan diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi," demikian bunyi pasal tersebut.

Padahal, selama ini KPK merekrut beberapa penyelidik dan penyidik di luar Kepolisian dan Kejaksaan. Hal itu karena KPK membutuhkan tenaga penyelidik dan penyidik yang juga paham perbankan, ekonomi, audit keuangan dan lainnya. 

Hakim di pengadilan Tipikor pun selama ini tak pernah mempermasalahkan keabsahan penyelidik dan penyidik KPK yang berasal dari luar kepolisian dan kejaksaan. Buktinya, semua kasus KPK yang sampai ke pengadilan selalu menang.

Soal pengangkatan penyelidik dan penyidik independen ini memang tak dilarang oleh UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang berlaku saat ini. Tak ada ketentuan penyelidik dan penyidik KPK harus berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan.

Ternyata, pembatasan KPK dalam draft RUU di DPR tak berhenti di situ. Bahkan, DPR melarang KPK merekrut pegawai sendiri.

"Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan dan Kementerian yang membidangi komunikasi dan informasi," demikian bunyi pasal 25 ayat 2.

Kenyataanya, selama ini KPK rutin merekrut pegawainya sendiri melalui program 'Indonesia Memanggil'. Perekrutan pegawai sendiri oleh KPK juga tidak bertentangan dengan UU KPK yang berlaku saat ini.

Oleh karena itu, KPK sangat keberatan adanya rencana revisi UU KPK oleh DPR. UU nomor 30 tahun 2002 yag berlaku saat ini dinilai sudah cukup baik.

"UU sekarang sudah cukup baik terkait teknis pencegahan dan penindakan. Memang masalah managemen struktural saja yang perlu di evaluasi," kata Plt Pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji, Selasa (6/10). 
(kha/dhn)