REVOLUSI MENTAL= PREMAN PARTAI BERANI MERUSAK PINTU DPR

Golkar Agung Laksono Berhasil Kuasai Ruangan Fraksi, Ini Kronologinya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perebutan ruangan fraksi partai Golkar di Gedung MPR/DPR berlangsung tegang. Belasan personel Kepolisian dari Resor Jakarta Pusat (Jakpus) diusir oleh anggota fraksi Golkar kubu Agung Laksono, agar tak terlibat dalam aksi pengambilalihan ruang fraksi.

Sebenarnya, sejak pagi situasi di ruang fraksi Golkar, persisnya di lantai 12 Gedung Nusantara I, MPR/DPR masih tampak normal. Menjelang sore hari, ruangan fraksi tersebut mendadak tegang. Belasan anggota fraksi Golkar yang berafiliasi kepada kepengurusan Golkar Munas Ancol, berusaha merebut ruang fraksi, yang selama ini dikuasai oleh Golkar Munas Bali.

Kedatangan mendadak anggota fraksi tersebut, dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol, Yorrys Raweay. Yorrys, mengikutsertakan Sekretaris Fraksi Golkar versi Munas Ancol, Fayakhun Andriadi. "Tolong, Pamdal (Pengamanan Dalam), buka ini ruangan," kata Yorrys, kepada seorang anggota Pamdal, Senin (30/3).

Pantauan di lapangan, rombongon Yorrys sampai di ruang fraksi sekira pukul 15:30 WIB. Namun, dirinya bersama rombongan tak bisa masuk ke ruangan pimpin fraksi. Sebab, ruangan pimpinan fraksi dikunci. Kombinasi angka pada panel dijital untuk akses pembuka pintu kaca itu tak bisa berfungsi.

Sementara rombongan Yorrys tak bisa masuk ke dalam ruangan pimpinan fraksi, Ketua Fraksi Golkar versi Munas Bali, Ade Komaruddin dan Sekretaris Fraksi, Bambang Soesatyo sedang melakukan pertemuan, di ruang pimpinan fraksi tersebut. 

Yorrys pun tahu, karena itu,  dia kembali meminta agar pamdal yang berjaga dari dalam ruangan, membuka pintu kaca tersebut. Tapi tetap saja, pamdal dari dalam mengatakan, pintu tersebut sudah tak lagi bisa dibuka.

Mendapat jawaban demikian,  Yorrys pun memerintahkan kepada anggota fraksi, agar dibuka paksa. Atau, Yorrys mengancam dilakukan blokir balasan. Yaitu dengan menutup pintu masuk itu dengan memakukan balok dan kayu. "Biar mereka (Ade dan Bambang) juga nggak bisa keluar," kata Yorrys.

Akan tetapi usaha Yorrys itu urung. Beberapa wartawan yang menyaksikan aksi perebutan ruangan fraksi itu mengatakan bahwa, Ade dan Bambang sedang melakukan konfrensi pers bersama banyak wartawan dan fotografer. Karena itu, jika pintu kaca tersebut diblokir dengan kayu, wartawan yang sedang berada di ruangan pimpinan fraksi juga ikut terkurung.

Mendengar hal tersebut, Yorrys pun meminta agar anggota fraksi Golkar memanggil ahli kunci untuk membuka pintu kaca tersebut. Sambil menunggu, tukang kunci datang, belasan anggota kepolisian pun semakin memenuhi koridor utama ruang fraksi. Namun, Sekretaris Fraksi, Fayakun dan anggota fraksi lainnya meminta, agar kepolisian keluar dari lantai 12 itu.

Sekitar pukul 16: 45 WIB, ahli kunci pun datang. Dengan menggunakan palu dan obeng berbentuk pipih, tukang kunci mendorong plat besi bulat yang mengunci pintu tersebut pada lantai. Tidak terlihat sulit baginya untuk membuka pintu tersebut. Meski pun tak terbuka sempurna. 

Hanya saja, ketika pintu tersebut mulai terbuka, sejumlah laki-laki dengan menggunakan pakaian abu-abu yang ketika itu berada dalam ruangan pimpinan fraksi melakukan perlawanan. Yaitu, dengan memindahkan lemari surat setinggi orang dewasa ke pintu kaca itu, agar kelompok Yorrys tak bisa masuk.

Akan tetapi, upaya perlawanan tersebut tak berarti. Fayakun, bersama anggota fraksi lainnya tetap bisa masuk dengan me-ndorong lemari kayu besar itu, yang pada akhirnya, fraksi Golkar Munas Ancol, berhasil menguasai ruangan pimpinan fraksi tersebut. "Ini adalah upaya terakhir kali. Kita. (Golkar Munas Ancol) sudah tiga kali meminta agar ruang pimpinan ini mereka (Ade dan Bambang) kosongkan. Karena, kami adalah pimpinan fraksi yang sah," kata Fayakun.

Gedung Putih saja masih pakai windows XP , Gimana dengan DPR & Pejabat kita ??

In the run up to Barack Obama’s annual State of the Union Address to the US congress the official White House web site has put a video online where the Senior Advisor to the President, David Plouffe talks about it and explains the process behind it.  NeoWin however have spotted an interesting process taking place behind him with the default Windows XP screensaver logo appearing on his computer monitor.

So why is this important and why should we care?  We all know that the business that goes on within the White House is some of the most important and secret to take place anywhere in the world, and that there are classified documents on the computers of the White House and the Pentagon covering all manner of subjects that the world should probably never see (wikileaks and other public interest aside obviously).

We also know though not only that Windows XP is very close now to the end of all support, it is already out of mainstream support so will no longer be updated with service packs and updates, but in two years it will be out of all security support altogether.  It is also the most insecure version of Windows currently still in use.  Not only because of a complete lack of User Account Control or any Unix-type security, but because of the default web browser, Internet Explorer 6, which both Microsoft and major web giants have been trying to kill for years.

It matters then that major security and governmental establishments shouldn’t be using something as insecure as this and that they should be moving to either a more up to date version of Windows, such as Windows 7 which is considered by some security experts to be at least as secure as Mac OS X, if not more so, or to a different and more secure operating system altogether.

I’ll let you decide how important you think this is but NeoWin cite a Gartner group reports from late last year which said…

With support for Windows XP ending in April 2014, we believe it would be dangerous for organizations now running XP to attempt to skip Windows 7 and move directly to Windows 8. Organizations running Windows XP and working on Windows 7 migrations: Continue as planned; do not switch to Windows 8.

We can only hope the White House is already migrating to Windows 7 and that they don’t leave it too long to make the change completely.

==========================

U.S. President Barack Obama will be released later this year State of the Union, White House senior adviser David Plouffe released on YouTube this latest video, the video seems to come from the White House office, interesting still is the White House computer system by Windows XP In support, we can see the familiar Windows XP screen saver, at the end of the video there are XP login screen.

This means that the White House at least 10 years without upgrading Windows system, especially in 2009 after the proposed IT budget, the money still has not threw Microsoft. 

Microsoft has been trying to persuade local governments and businesses to upgrade to Windows 7, but the White House indifferent to this, Gartner has published analysis, said, Windows XP support deadline was once extended to April 2014, is now deploying Windows 7 may lead to waste, and The second upgrade to Windows 8 upgrade costs, so a large number of companies and organizations are trying to skip Windows 7.


source :

neowin.net & sizkocore.com

Jalan2 ke swis di tolak, DPR minta Dubes Swiss di Tarik

Suara DPR untuk mendesak Presiden SBY menarik Djoko Susilo dari kursi duta besar Swiss sudah bulat. Bila langkah itu tidak ditempuh, DPR menganggap pemerintah sama saja dengan melecehkan lembaga legislatif.

Desakan itu, menurut Ketua DPR Marzuki Ali, karena DPR merasa kritikan Djoko soal kunjungan kerja para wakil rakyat ke luar negeri sudah berada di luar kewenangannya sebagai seorang duta besar.

“Saya dukung, malah agak lebih ekstrim lagi ya. Menlu harus menegur keras dan menindak duta besarnya itu. Kalau tidak ditarik itu sama saja dengan pelecehan terhadap DPR. Ingat lho DPR itu lembaga negara yang sejajar dengan presiden,” tegas Marzuki menjawab matanews.com, Selasa 26 April 2011.

Marzuki menilai, tugas seorang duta besar adalah sebagai wakil negara untuk di luar negeri, bukannya malah mengurusi para representatif rakyat dalam negeri. Meskipun Djoko pernah menjadi anggota DPR, sambung politisi Partai Demokrat itu, bukan berarti dia berhak mengeritisi DPR periode sekarang.

“Memang dia juga sudah pernah di DPR, tapi kan kondisinya sudah lain antara DPR masa dia dengan yang sekarang. Tugas-tugasnya pun berbeda,” terang Marzuki.

Menurutnya, tak selalu kunjungan ke luar negeri itu buruk. Marzuki menerangkan bahwa terkadang ada beberapa tugas yang dilakukan demi memenuhi panggilan dari negara yang mengundang para wakil rakyat dan ada pula undangan yang tak bisa ditolak.

Misalnya kunjungannya ke China, baru-baru ini, dalam rangka memenuhi undangan dari perdana menteri dan ketua parlemen negara tirai bambu tersebut. Namun, pada saat yang hampir bersamaan itu pula, Marzuki mendengar kritikan Djoko soal kunker DPR ke luar negeri. Karenanya sebagai Ketua DPR, dia merasa tersinggung.

“Nggak enak juga saya mendengarnya waktu sedang berada di China. Itu pun sebetulnya bukan urusan dia. Pak Djoko tidak tepat posisinya mengeritik kita, dia kan di pemerintahan jauh di bawah levelnya dan nggak tahu persis kerja DPR apa saja,” tutupnya.

Sebelumnya Djoko mengeritisi kunker DPR ke luar negeri karena dianggapnya sering tidak tepat waktu dan sasaran yang ingin dicapai tidak jelas.

“Misalnya berkunjung ke negara-negara di Eropa pada musim panas. Padahal, pada waktu itu anggota Dewan di Eropa sedang masa reses dan tidak ada di tempat,” ujar Djoko.

Menanggapi pernyataan tersebut, Wakil Ketua DPR bidang Politik dan Keamanan Priyo Budi Santoso meminta agar SBY segera menarik Djoko dari Kedutaan Besar RI di Swiss. Alasannya karena mantan anggota dewan dari Fraksi PAN itu dianggap tak layak mengeritik DPR.

“Kalau yang mengeritik masyarakat atau LSM, itu bisa diterima,” imbuh Priyo.


http://matanews.com/2011/04/26/tak-tarik-djoko-sby-lecehkan-dpr/

==================================================

Para Dubes Harus Contoh Dubes Swiss, Tolak Kunjungan Anggota DPR! 


Jakarta - Para Duta Besar (Dubes) harus mencontoh Dubes RI untuk Swiss Djoko Susilo yang berani menolak kedatangan rombongan studi banding DPR. Sudah jelas kunjungan kerja dan studi banding yang dilakukan wakil rakyat di Senayan sia-sia.

"Yang dilakukan Dubes Swiss berani dan patut diapresiasi. Jarang pejabat publik berani menolak, apalagi dalam kapasitas Duta Besar. Kita mengapresiasi," kata anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan saat dimintai tanggapan, Selasa (18/4/2011).

Dubes Swiss, yang juga pernah duduk di Komisi I DPR, tahu bahwa studi banding yang dilakukan DPR itu tidak substansial untuk kerja legislasinya.

"Jadi Dubes lain harus berani menolak juga. Sebenarnya hal yang tidak jauh berbeda kita lakukan. Kita pernah pernah menyurati kedutaan asing di Indonesia agar tidak memberikan persetujuan karena tidak jelas orientasinya," imbuhnya.

Abdullah menjelaskan, seharusnya di masa reses anggota dewan itu menemui konstituennya. Membangun komunikasi dan menyerap aspirasi, bukan menghabiskan uang negara untuk jalan-jalan berbalut studi banding.

"Kalau memang niat menjalankan tugas negara, misalnya Komisi I itu pergi ke Somalia, di sana ada WNI yang disandera perompak," tuturnya.

Selama ini, dari penelitian ICW soal hasil studi banding atau kunjungan kerja DPR, tidak pernah menjadi rujukan dalam menyusun legislasi. "Sama sekali tidak disentuh," tegasnya.

Sebelumnya Dubes Swiss Djoko Susilo menolak mentah-mentah rencana sejumlah anggota dewan yang hendak datang ke Swiss. Alasannya karena waktu yang dipilih saat parlemen negara tersebut sedang reses.

"Ada yang mau datang, sebenarnya baru penjajakan akan ke sini. Tapi saya katakan nggak bisa, karena mereka reses," kata Duta Besar RI di Swiss, Djoko Susilo, kepada detikcom, Selasa (19/4).

Djoko tidak ingat dari komisi berapa anggota DPR yang akan berkunjung. Yang jelas, pemilihan waktu yang diajukan jelas tidak akan efektif.

(ndr/fay)

detik.com


Parlemen Spanyol Reses, Komisi X DPR RI di Madrid Cengangas-Cengenges

Jakarta - Kasihan rakyat Indonesia dibohongi DPR terus-menerus. Kunjungan Komisi X DPR RI ke Spanyol itu 100% bodong. Pihak parlemen Spanyol tak tahu-menahu. Mereka juga sedang reses!

Demikian informasi dari Masindo di Madrid, yang diterima detikcom seusai acara tatap muka rombongan Komisi X DPR RI dengan masyarakat di aula KBRI Madrid, Senin malam atau Selasa (26/4/2011) WIB.

"Di tanah air mereka berdalih studi banding, kunjungan kerja. Faktanya? Parlemen Spanyol sedang sepi. Nggak ada orang. Mereka sedang reses, liburan," ujar Masindo.

Menurut Masindo, acara tatap muka malam itu sebenarnya menurut undangan yang diterima masyarakat dari KBRI Madrid adalah tatap muka dengan Menteri Pertanian, yang sedang kunjungan kerja untuk mempromosikan minyak sawit di pasar Eropa.

"Ini situasi luarbiasa, heboh, dan menarik perhatian masyarakat di Madrid. Tahu-tahu ada rombongan Komisi X DPR RI. Kasak-kusuk yang beredar, mereka baru tiba di Madrid sore itu juga dan sudah menjadwalkan diri malam itu untuk tatap muka dengan masyarakat. Akhirnya acara digabung," beber Masindo.

Masindo menanyakan apakah kelakuan Komisi X DPR RI itu bukan korupsi terang-terangan? Mereka menggunakan uang negara tidak sesuai peruntukannya, bahkan fiktif.

Lanjut Masindo, rombongan Komisi X DPR RI ke Spanyol ini berjumlah 21 orang dan membawa istri segala, termasuk Eko Patrio.

"Masyarakat di tanah air perlu menggugat kunjungan Komisi X ini ke pengadilan atas sangkaan korupsi atau KPK turun tangan. Mereka cengangas-cengenges, tak ada agenda, karena parlemen Spanyol reses. Indikasi korupsinya sangat kuat, pelesiran pakai uang pajak!" pungkas Masindo.

http://www.detiknews.com/read/2011/04/26/152036/1625946/10/parlemen-spanyol-reses-komisi-x-dpr-ri-di-madrid-cengangas-cengenges?9911022

==================================================
DPR udah menganggap dirinya mahluk Mulia dan Penguasa..

Bubarkan DPR !

Hanya PAN dan Gerindra yg menolak Gedung Baru, (rujukan pilihan kita di 2014 )

Presiden udah warning , rakyat udah protes,,,tetap aja Dewan terhormat menyombongkan diri..


Anis Matta: hanya PAN & Gerindra yang menolak gedung baru

Hasil Rapim DPR: Pembangunan Gedung Baru Jalan Terus 

Jakarta - Desakan pembatalan pembangunan gedung baru DPR berakhir antiklimaks, meskipun Presiden SBY telah 'menasihati' agar ongkos yang sedemikian mahal ditinjau lagi. Mayoritas pimpinan DPR sepakat melanjutkan pembangunan gedung baru DPR.

"Kita baru saja membahas rencana pembangunan gedung baru DPR. Sebagaimana kita pernah menunda pembangunan gedung untuk dilanjutkan tahun 2011. Teman-teman fraksi mayoritas menyetujui pembangunan gedung baru dilanjutkan," ujar Wakil Ketua DPR Anis Matta.

Hasil rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi terkait gedung baru DPR ini diungkapkan Anis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2011).

Dia menambahkan, hanya ada 2 fraksi yang menyatakan menolak pembangunan gedung baru DPR yaitu PAN dan Gerindra.

"Sebagaimana diketahui, dalam rapat konsultasi sebelumnya, tahun 2010 semua fraksi menyetujui. Secara umum alasan fraksi yang menyetujui karena semua kritik masyarakat sudah diakomodir dalam rapat konsultasi tersebut," imbuh Anis.

Luas ruang kerja untuk setiap anggota DPR adalah 111,1 meter persegi. Luas gedung baru DPR ini secara keseluruhan adalah 157.000 meter persegi. Dana yang diperlukan untuk membangun gedung ini lebih dari Rp 1 triliun.

Sore tadi, Koalisi Masyarakat Tolak Gedung Baru DPR RI menyampaikan somasi kepada Pimpinan DPR. Kurang lebih ada 500 tanda tangan pernyataan sikap warga yang disampaikan kepada pimpinan DPR.